DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
Kata Kunci:
Dinamika, penyelesaian sengketa, perselisihan hasil, pemiluAbstrak
This research uses a normative legal approach by using a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The data sources in this research come from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed in a qualitative juridical manner and then draw conclusions that are specific in nature. The results showed that the journey of resolving disputes over the results of regional head elections in Indonesia several times moved from the Supreme Court to the Constitutional Court, then the idea of establishing a Special Judicial Body born from the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XI / 2013, on its way also presented different views to resolve it.
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjalanan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia beberapa kali berpindah kewenangan mulai dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, lalu adanya ide untuk pembentukan Badan Peradilan Khusus yang dilahirkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dalam perjalanannya juga menghadirkan perbedaan pandangan untuk menyelesaikannya.
Referensi
A.Buku
Muhtadi, Dinamika Sengketa Pemilukada di Indonesia., lecture book, Jakarta Timur, 2014
Jimly Asshidiqie., Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi., Konstitusi Press, Jakarta,2005
Aditya Perdana dkk., Tata Kelola Pemilu di Indonesia., Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Hamdan Zoelva., Problematika Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi
B.Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
C.Jurnal dan Sumber Lain
Fury Ayunindya Fajar Arofah, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)" . Jurnal Transformative. Hlm. 32. https://transformative.ub.ac.id. Diakses 20 Desember 2022.
Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokrasi". Jurnal Universitas Islam Indonesia. Hlm. 399. https://journal.uii.ac.id . Diakses 20 Desember 2022.
Sri Warjiyati, "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia". Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, No.1. Tahun 2020. Hlm. 31-32. https://journal.umpo.ac.id. Diakses 15 Desember 2022
Sofyan Kriswantori, Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional., https//unibabwi.ac.id . diakses 15 Desember 2022
Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilukada. https//jurnalmkri.id . diakses 5 Februari 2023
Agustri,Amiruddin Sijaya., Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 di Indonesia., Samudra Biru (Anggota IKAPI), ctk 1;2021., hlm 34
Gunawan Arifin, Saharuddin Djohas, Irzha Friskanov, Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai sarana pendidikan Politik, Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Riau,vol 7, no.1, hlm 87, https://rlj.ejournal.unri.ac.id . diakses 21 Juli 2023
R.Nazriyah., 'Penyelesaian sengketa Pilkada setelah putusan MK nomor 97/PUU-XI/2023. http/Jurnalkonstitusi.mkri.id . diakses 6 September 2023
