PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KOTA PALU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Abstrak

PT PLN has done its duty to provide the right to provide electricity to the community but does not provide maximum consumer rights in accordance with Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. So far there have been no consumers who have applied for compensation to PT PLN for damage and heavy losses due to repeated blackouts to the Court. Consumers only report complaints of power outages but do not report the form of losses to PLN. However, if consumers want to submit a dispute resolution, it can be done in court or out of court, namely through the BPSK legal institution which has been recognized in Article 1 paragraph (11) of the Consumer Protection Law.

ABSTRAK

PT. PLN  telah melakukan tugasnya memberikan hak untuk memberikan aliran listrik kepada masyarakat tetapi tidak memberikan hak-hak konsumen secara maksimal sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sejauh ini belum ada konsumen yang mengajukan ganti rugi kepada PT. PLN karena kerusakan dan kerugian yang berat akibat pemadaman yang berulang hingga sampai ke Pengadilan. Konsumen hanya melaporkan aduan pemadaman listrik namun tidak melaporkan bentuk kerugian kepada PLN. Namun apabila konsumen ingin mengajukan penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan maupun luar pengadilan yaitu dengan melalui lembaga hukum BPSK yang sudah diakui dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen