JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK SECARA ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PERJANJIAN DAN UU ITE

Donnallo Debora — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

The positive impact of online health services is that people can ask doctors anytime and anywhere via cellphones/smartphones about their health problems. However, the negative impact is how does the doctor know the true condition of the patient's body, what limitations does the doctor have in giving an opinion on the health problem, in terms of patient responsibility, who will be responsible if the patient experiences problems or complications during treatment carried out in online-based health services? Some potential legal issues that may arise in the future in online medical services include the granting of licenses to practice through online, data protection of patient privacy rights, and liability if there are parties who suffer losses. Considering that online practice cannot be equated with conventional practice, because previous laws have not been able to accommodate online-based medical services, patients as service recipients need to get legal protection.

Dampak positif dari layanan kesehatan online ialah orang dapat bertanya kapanpun dan dimanapun kepada dokter melalui HP/Smartphone tentang masalah kesehatannya. Namun, dampak negatifnya adalah bagaimana cara dokter mengetahui dengan benar kondisi tubuh pasaien tersebut, apakah batasan yang dimiliki dokter dalam memberikan pendapat mengenai masalah kesehatan tersebut, dalam hal tanggung jawab pasien, siapa yang akan bertanggung jawab jika pasien mengalami masalah atau komplikasi selama pengobatan yang dilakukan dalam pelayanan Kesehatan berbasis online? Beberapa potensi permasalahan hukum yang dapat timbul pada layanan medis online dikemudian hari, diantaranya yaitu mengenai pemberian lisensi praktik melalui online, perlindungan data hak privasi pasien, serta tanggung gugat bila ada pihak yang mengalami kerugian. Mengingat praktik melalui online ini tidak dapat dipersamakan dengan praktik konvensional, karena pada undang-undang sebelumnya belum dapat mengakomodir layanan medis berbasis online, Pasien sebagai penerima layanan perlu mendapatkan perlindungan hukum.

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA

Adibah Faradillah Zhafira — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

This research is motivated by the right of consumers, especially Muslims, to get protection and guarantee of the halalness of the products they consume, including products from raw materials resulting from scientific engineering. The problem in this study is how the process of organizing halal product certification in Indonesia and how the utilization and management of genetically modified raw materials. The research method used is normative legal research by examining or examining both primary, secondary and tertiary legal sources. Based on the results of this study, it is known that the process of organizing halal product certification in Indonesia is regulated in the Halal Product Guarantee Act (JPH). For home industry businesses, they can use the regular method and the self-declaration method. Meanwhile, foreign products can go through the Foreign Halal Institution (LHLN) and BPJPH. Furthermore, the existence of genetically modified products in Indonesia can be seen in imported pan-gan products, broiler chickens and 10 seeds registered at the Ministry of Agriculture. To test the safety of genetically engineered products (GMOs) the government also has 4 laboratories. The halalness of genetically modified (GM) products has also been regulated in the Fatwa of the Indonesian Islamic Ulema Council on Genetic Engineering and its Products. Therefore, it is hoped that the halal certification process can continue to be well-organized and PRG can continue to be developed.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hak konsumen terutama umat Islam untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi termasuk juga produk dari bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Indonesia dan bagaimana pemanfaatan serta pengelolaan bahan baku hasil rekayasa genetik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji atau menelaah baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa proses penyelenggaraan sertfikasi produk halal di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Bagi pelaku usaha home industry bisa menggunakan metode reguler dan metode self declare. Sedangkan, produk luar negeri bisa melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan BPJPH. Selanjutnya, keberadaan produk rekayasa genetik di Indonesia dapat kita lihat pada produk pangan impor, ayam ras pedaging dan 10 benih yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Untuk menguji keamanan produk rekayasa genetik (PRG) pemerintah juga sudah mempunyai 4 laboratorium. Kehalalan produk rekayasa genetik (PRG) juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Islam Indonesia tentang Rekayasa Genetika dan Produknya. Oleh karena itu, diharapkan agar proses sertifikasi halal bisa terus terselenggara dengan baik dan PRG bisa terus dikembangkan.

ANALISIS HUKUM PERJAJIAN KERJA ANTARA SHOPEE EXPRESS DENGAN KURIR BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA

Okky Viola Adyanata, — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

The relationship that occurs between the courier and the company in this case Shopee Express is a partnership relationship. In this study there are two problem formulations, the problem of work contracts and shopee express responsibility related to the legal protection of shopee express couriers, if there is a courier work accident and how the form of legal protection. The purpose of the research is to find out the form of the work contract and the responsibility of sho-pee express related to the legal protection of shopeee express couriers. The method used is the normative method. The results of this study are in accordance with the courier work agreement has a partnership status based on article 1313 Kuhper and 1320 Kuhper, in this shopee ex-press courier has a different status, some are partner couriers and contract couriers. And in repressive protection Shopee Express is obliged to provide compensation for courier work accidents. So it should be in the work agreement between shopee express and couriers that preventive protection and repressive protection are included in the agreement.

Hubungan yang terjadi antara kurir dengan perusahaan dalam hal ini Shopee Express ialah hubungan kemitraan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, permasalahan kontrak kerja dan pertanggung jawaban shopee express terkait perlindungan hukum kurir shopee express, jika terjadi kecelakaan kerja kurir dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Adapun tujuan penetilian yaitu untuk mengatahui bentuk kontrak kerja dan pertanggung jawaban shopee express terkait perlindungan hukum kurir shopeee express. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan perjanjian kerja kurir memiliki status kemitraan berdasarkan pasal 1313 Kuhper dan 1320 Kuhper, dalam shopee express ini kurir memilki status yang berbeda, ada yang sebagai kurir mitra dan kurir kontrak. Dan dalam perlindunagn represif Shopee Express wajib memberikan kompensasi atas kecelakaan kerja kurir. Jadi seharusnya dalam perjanjian kerja antara shopee express dan kurir perlindungan preventif dan perlindunagn represif tercantum dalam perjanjian

TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI AKIBAT ADANYA SUATU PELANGGARAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Moh Inal Bayu — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

Conclusion in this research: That the legal grounds that must be fulfilled to determine the act of business competition that can be viewed as an unlawful act are the conditions that there must be an act. What is meant by this action is both positive and negative, meaning that every behavior is fruitful or unfruitful. The act must be against the law. There is a loss. There is a causal relationship between the unlawful act and the loss. There is fault (schuld). To anticipate unfair business practices committed by business actors and to the detriment of other business actors, the government has issued a regulation, namely Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That a business actor may be held liable under the provisions of civil law, in particular the provisions relating to unlawful acts, if the act of the business actor meets the requirements as set forth in the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Whereas regarding civil law liability for business actors of unfair competition, it has been regulated in the provisions of Book III of the Civil Code, particularly provisions relating to unlawful acts.

Kesimpulan dalam penelitian ini: Bahwa alasan hukum yang harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat tersebut ialah harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuah atau tidak berbuah. Perbuatan itu harus melawan hukum. Ada kerugian. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Ada kesalahan (schuld). Untuk mengantisipasi praktek usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dan merugikan pelaku usaha lainnya, oleh pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum perdata, khususnya ketentuan berkenaan dengan perbuatan melawan hukum bilamana perbuatan pelaku usaha dimaksud memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dalam KUHPerdata. Bahwa adapun mengenai pertanggung jawab hukum perdata bagi pelaku usaha persaingan tidak sehat telah diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata, khususnya ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI

Muhammad Alif Putra Ramadhan — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

This research aims to find out the process of legalizing children outside of marriage as legal children and to find out the legal consequences that arise with the recognition and legalization of children outside of marriage. The result of this study is that the process of legalizing an extra-marital child as a legitimate child is initiated through a court decision by submitting an application to the local District Court accompanied by supporting evidence and paying a sum of money for the case fee, then recording the legalization of an extra-marital child to Disdukcapil then the resulting product is that on the child's birth certificate at the back there will be a marginal note that says the child has a biological father based on a child legalization decision from the court and obtains a child legalization certificate. The legal consequences arising from the recognition and ratification of children outside of marriage are the same as children born in a legal marriage, as long as their biological father can be proven by valid evidence according to law.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin. Metode yang digunakan pada penelitian adalah yuridis normative.Hasil penelitian ini yaitu proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah adalah diawali melalui penetapan pengadilan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat disertai dengan bukti-bukti pendukung dan membayar sejumlah uang untuk panjar biaya perkara, selanjutnya pencatatan pengesahan anak luar kawin ke Disdukcapil lalu produk yang dihasilkan yaitu pada akta kelahiran anak dibagian belakang akan ada catatan pinggir yang tertulis anak tersebut memiliki ayah biologis berdasarkan putusan pengesahan anak dari pengadilan dan mendapatkan akta pengesahan anak. Akibat hukum yang timbul dengan adnya pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin maka kedudukan anak luar kawin sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

ANALISIS YURIDIS ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Nur Azima — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

Doctor's professional liability insurance is a new product in the world of insurance which is included in the scope of liability risk insurance. In carrying out their duties, doctors sometimes face allegations of malpractice that harm patients as a result of their negligence, as a result of their negligence resulting in a claim for compensation from the patient. Through professional liability insurance, doctors can transfer all risks arising from the patient's lawsuit to the insurer by paying a certain amount of premium. The method used in this research is empirical legal research method which will be analyzed qualitatively. From the research conducted, the results obtained that the legal arrangements regarding the process of claiming doctor's professional liability insurance follow the rules of the Financial Services Authority (OJK) and currently compensation is only based on error not the level of error. Cases that occur in the medical field cannot be directly processed legally but first resolved by mediation, the insurance coverage limit also contains the principle of indemnity which means that the loss must not cause the insured party's finances to be more favorable than the situation before the loss.

Asuransi tanggung gugat profesi dokter merupakan produk baru dalam dunia perasuransian yang mana asuransi ini termasuk dalam ruang lingkup asuransi tanggung gugat (liability risk). Dalam menjalankan tugasnya, dokter adakalanya menghadapi dugaan malpraktek yang merugikan pasien akibat dari kelalaiannya, akibat kelalaiannya tersebut menimbulkan suatu tuntutan ganti rugi dari pihak pasien. Melalui asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, dokter dapat mengalihkan segala resiko atas timbulnya gugatan pasien kepada dirinya kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan hukum mengenai proses pengklaiman asuransi tanggung gugat profesi dokter mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini ganti rugi hanya berdasarkan kesalahan bukan tingkat kesalahan. Kasus yang terjadi dirana kedokteran tidak dapat langsung diproses secara hukum melainkan terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi, batas pertanggungan pihak asuransi juga mengandung asas indemnitas yang artinya bahwa kerugian tidak boleh menyebabkan keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari keadaan sebelum terjadinya kerugian.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN UTANG

Rudy Lologau — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

This type of research is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The conclusion in this study: The factors that cause debt collectors to commit violence in debt collection consist of institutions that are too pursuing targets, lack of awareness of debtors, lack of legal knowledge of third parties or debt collectors and debtors, then influenced by the characteristics of debt collectors. The criminal liability of debt collectors who commit criminal acts in the form of violence against debtors is individual responsibility, criminal acts committed by debt collectors include the crime of coercion (Article 335 of the Criminal Code), forcibly confiscating customer goods which can be indicated as the crime of theft (Article 362 of the Criminal Code), the crime of extortion with violence (Article 368 of the Criminal Code), and the crime of forcing people with threats of defamation (Article 369 of the Criminal Code). Without having anything to do with companies that use debt collectors in carrying out penagi-han. However, if the company or financing institution uses the services of a debt collector and authorizes the debt collector to collect debts by using violence, the company can be held liable under (Article 55 of the Criminal Code).

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Kesimpulan dalam penelitian ini: Faktor penyebab debt collector melakukan kekerasan dalam penagihan utang yaitu terdiri atas lembaga terlalu mengejar target, kurangnya kesadaran debitur, kurangnya pengetahuan hukum pihak ketiga atau debt collector dan debitur, kemudian dipengaruhi oleh karakteristik debt collector. Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu, tindak pidana yangdilakukan oleh debt collector diantaranya adalah tindak pidana pemaksaan (Pasal 335 KUHP), menyita paksa barang nasabah yang dapat terindikasi sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 KUHP), dan tindak pidana memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik (Pasal 369 KUHP). Tanpa ada kaitannya dengan perusahaan yang menggunakan jasa debt collector dalam melakukan penagihan. Tetapi, apabila pihak perusahaan atau pihak lembaga pebiayaan yang menggunakan jasa debt collector dan memberikan kuasa kepada debt collector untuk menagih utang dengan memakai cara kekerasan maka pihak perusahaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan (Pasal 55 KUHP).

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TIKET PESWAT MELALUI TRAVELOKA

Nola Kasih Valentinesia — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

This type of research that the author uses in this research is normative jusridis research. The author's conclusions are: The process of electronic contract agreements with contracts made conventionally has similarities, what distinguishes the two contracts is that electronic contracts are carried out without face-to-face and do not need to meet in person so that the agreement process on electronic contracts occurs more quickly, easily and efficiently. The electronic contract on Paylater is valid because it has fulfilled the provisions of the valid terms of an agreement based on Article 1320. In addition, if examined in terms of electronic contracts, it is also in accordance with the provisions stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The evidentiary position of electronic evidence in civil cases in court as valid evidence. The presence of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as a form of affirmation of the recognition of information and / or electronic documents as legal evidence. As long as the information and / or electronic documents included can be accessed, displayed, guaranteed integrity, and can be accounted for so that they can explain a situation or event related to the dispute that occurred.

Jenis Penelitian ini yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yusridis normatif. Kesimpulan penulis adalah: Proses perjanjian kontrak elektronik dengan kontrak yang dilakukan secara konvensional memiliki kesamaan, yang membedakan kedua kontrak tersebut adalah pada kontrak elektronik dilakukan tanpa tatap muka dan tidak perlu bertemu secara langsung sehingga proses perjanjian pada kontrak elektronik terjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Kontrak elektronik pada Paylater sah karena telah memenuhi ketentuan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320. Selain itu, apabila dikaji dalam hal kontrak elektronik juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bentuk penegasan diakuinya Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Selama informasi dan/atau dokumen elektronik yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM BANK TANAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Dian Pratiwi — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

Author's conclusion: The position of the land bank for the public interest basically has a good purpose to ensure land availability and reduce the workload of the national land agency as land administration. But on the other hand, with the existence of the Land Bank, it is not denied that it allows monopolistic practices in the land sector which have an impact on control by certain groups with land price games. Therefore, the regulations related to the Land Bank need to be changed to emphasize its authority as land management, especially against overlapping authorities with BPN. It is also necessary to have a clear, comprehensive, and equitable legal instrument where every activity carried out must fulfill the elements of openness and public participation to prevent abuse of the authority of the Land Bank Agency. The Land Bank can be implemented through land acquisition mechanisms for existing community rights and government stipulations for state lands. The objects of the Land Bank are former HGU land, abandoned land, fasus/fasos land that has been handed over by developers, IBRA asset land, asset land of departments/non-departmental government agencies/local governments that have not been used.

Kesimpulan penulis: Kedudukan bank tanah bagi kepentingan umum pada dasarnya memiliki tujuan yang baik guna menjamin ketrsedian tanah serta mengurangi beban kerja badan pertanahan nasional sebagai land administrasi. Namun disisi lain dengan adanya Bank Tanah ini tidak dipungkiri memungkinkan adanya praktik monopoli di bidang pertanahan yang berimbas pada penguasaan-penguasaan oleh golongan tertentu dengan permainan harga tanah. Oleh sebab itu, pengaturan-pengaturan terkait badan bank tanah perlu adanya suatu perubahan untuk mempertegas kewenangannya sebagai land management khususnya terhadap kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih dengan BPN. Diperlukan pula adanya perangkat hukum yang jelas, komperhensif, dan berkeadilan dimana setiap kegiatan yang dilakukan harus memenuhi unsur keterbukaan serta partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan dari Badan Bank Tanah. Bank tanah dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah terhadap hak-hak masyarakat yang sudah ada dan penetapan pemerintah untuk tanah-tanah negara. Objek Bank Tanah yaitu tanah bekas HGU, tanah terlantar, tanah fasus/fasos yang sudah diserahkan oleh developer, tanah-tanah aset BPPN, tanah aset departemen/lembaga pemerintah non departemen/ Pemda yang belum digunakan.

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PARA PIHAK

Ni Luh Virgina Nanda Dewi — Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 +0700

The purpose of this research: To find out the legal consequences in the event of default on the contents of the marriage agreement by the parties. To find out the legal remedies for default on the contents of the marriage agreement by the parties. The type of research used by the author is the Normative Legal Research Method. The conclusion in this research: The legal consequences in the event of default on the contents of the marriage agreement by the parties are that the party that has the impact of loss has the right to make a lawsuit demanding compensation for default involving material and immaterial aspects. Other legal consequences can file a divorce lawsuit if there is a default on the contents of the marriage agreement. Violation of the marriage agreement can trigger a lawsuit to cancel the agreement, with sanctions such as paying compensation or canceling the agreement. Legal remedies can be taken through litigation or non-litigation. The litigation route involves the courts, while non-litigation involves alternative dispute resolution. Non-litigation settlement efforts become alternative dispute resolution before going to court. The aim is to reach an agreement that benefits both parties and avoid divorce.

Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan oleh para pihak. Untuk mengetahui upaya hukum wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan oleh para pihak. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan oleh para pihak adalah pihak yang berdampak kerugian berhak membuat gugatan menuntut ganti rugi karena wanprestasi yang melibatkan aspek materiil dan inmateriil. Akibat hukum lainnya dapat mengajukan gugatan perceraian jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan. Pelanggaran perjanjian kawin dapat memicu gugatan pembatalan perjanjian, dengan sanksi seperti membayar ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Upaya hukum dapat diambil melalui litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan alternatif penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian non-litigasi menjadi alternative penyelesaian sengketa sebelum masuk ke jalur pengadilan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari perceraian.