JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

M. Fajar — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Metode penelitian hukum normative digunakan sebagai cara penelitian. Hasil penelitian terdapat dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen dalam memperoleh haknya dan pengawasan terhadap konsumen sedang perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara di dalam dan di luar pengadilan, yaitu non litigasi melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau penyelesaian sengketa alternatif secara elektronik yang mana lazim disebut dengan Online Dispute Resolution (ODR).

ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Kurniawan Arfiyan Sidrajat — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada norma hukum positif. Hasil penelitian kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna yang memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah diten tukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALUR TENAGA KERJA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUOL)

salman batalipu — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menjelaskan penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Buol dihadapkan pada tantangan kasus penyaluran tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol yang bekerja di luar kota dan menjadi korban perdagangan manusia. Meskipun kasus tersebut benar terjadi, namun penegakan hukum terkait belum berhasil dilaksanakan dengan baik dan masih belum efektif. Beberapa peran penting diambil oleh pihak Polres Buol dalam upaya menangani situasi ini agar dapat terkendali dengan baik. hal ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah praktik perdagangan manusia yang merugikan di wilayah tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak berupa kesulitan pendekatan investigatif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tantangan ekonomi dan kemiskinan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BUOL

Rifandi Rudy — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai cara penelitian. Hasil penelitian menjelaskan adanya larangan yang sangat jelas setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak bertujuan memberikan perlindungan. Polres Buol sebagai penyidik terhadap tindak pidana ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap perlindungan anak, selama ini belum ada kasus yang dilakukan proses penegakan hukum, karena tidak terjadi pelanggaran dalam mempekerjakan anak, masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Polres Buol hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mempkerjakan anak, dan melakukan pendampingan khusus terhadap pekerja anak. Pada umumnya perusahaan mempekerjakan anak karena ingin membantu anak dari segi ekonomi dan selama ini perusahaan mempekerjakan anak tidak ada niat jahat.

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

MaryaTobute — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas penerapan sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol (P2MB) di Kabupaten Sigi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penelitian lapangan. Hasil penelitian efektivitas penerapan sanksi administratif belum dapat dikatakan efektif karena faktor substansi hukum, dimana dalam Perda tersebut belum menyebutkan sanksi aministrasi berupa denda bagi perusahan yang melanggar ketentuan dimaksud, kemudian Struktur hukum dalam hal ini penegakan hukum yakni jumlah petugas Sat Pol PP yang terbatas dengan wilayah yang luas yang terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan daerah tentang minuman beralkohol.

KEDUDUKAN SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng)

Moch Syahwal — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan surat rekomendasi tim asesmen terpadu ibarat visum et repertum. Penelitian merupakan penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menjelaskan kedudukan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ibarat Visum et repertum digunakan oleh penyidik untuk melengkapi BAP yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu, selain itu dalam penyidikan sebagai suatu alat bukti karena laporan hasil assesment BNN atas permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dalam hal laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara juga sebagai alat bukti keterangan ahli a‟de charge. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asesmen terpadu proses penyidikan penyalah guna narkotika oleh Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng dalam menetapkan rehabilitasi bagi penyalaguna narkotika adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum.

PROSES PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu)

Gloria Triananda Puruku — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ditemukan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Kendala dalam pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi di pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU (STUDI KASUS PASAR BAMBARU KECAMATAN PALU BARAT)

Andri Yanto — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur perjanjian sewa menyewa dan kendalanya di Pasar Bambaru sebagai barang milik pemerintah daerah Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empris. Hasil penelitian terkait proseedur perjanjian sewa menyewa di pasar bamabaru ini; yaitu hanya cukup melapor ke pihak pengurus pasar,selanjutnya di lakukan seleksi oleh pihak Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Palu, setelah hasil seleksi penerimaan di keluarkan selanjutnya tahap administrasi hanya menyerahkan kartu tanda penduduk guna data diri, menandatangani surat penyataan kesanggupan, melakukan pembayaran di Bank Sulteng, menyerahkan beberapa bukti pembayaran SSRD dan menempaati kiosnya. Surat perjanjian/kontrak dari sewa menyewa itu sendiri belum ada, sehingga hal ini masih menjadi cela pada proses sewa menyewa karna tidak mengikat, sehingga hak maupun kewajiban kadang tidak dijalankan.

ANALISIS HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI TANPA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Selfi Ayuniska — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peralihan hak atas tanah dan akibat hukumnya jika tidak dilakukan di hadapan PPAT. Untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian diketahui, akibat hukum atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat perjanjian. Akan tetapi tidak dapat di daftarkan secara langsung ke Kantor Pertanahan karena peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikkan dengan akta PPAT. Cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui peradilan (litigasi).

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ASHABAH DALAM KONSEP PENGGANTIAN KEDUDUKAN MENURUT HUKUM ISLAM

Gustina D. Arsyad — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris ashabah dan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum bagi ahli waris adalah hak yang diberikan kepada mereka untuk melindungi kepentingan terhadap harta warisan almarhum. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara mempengaruhi jenis perlindungan hukum yang diberikan. Dalam konteks hukum Islam, istilah Ashabah merujuk pada aturan pembagian warisan kepada ahli waris yang termasuk dalam kategori "Ashabah." Mereka adalah individu yang memiliki hubungan darah dengan almarhum dan memiliki hak atas bagian warisan. Istilah Ashabah mencakup berbagai ahli waris yang tidak memiliki bagian yang jelas dalam Alquran dan Al-Hadits, yang belum dipastikan besarnya oleh para Fuqaha.