JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO

TANGGUNG JAWAB HUKUM GANTI RUGI PERUSAHAAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI WILAYAH DESA TONTOWEA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2024-04-18T13:01:03+07:00

The purpose of this writing is to find out the form of legal protection of the environment in order to realize sustainable development and how the legal responsibility of compensation provided by the company to parties affected by environmental damage in the Tontowea Village area. The research method uses Empirical Research method with Qualitative Analysis approach. The results showed that the form of legal protection of the environment in order to realize sustainable development is legal protection of the environment is very important to ensure environmental sustainability for the welfare of humans and future generations. Through legal instruments such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, systematic and integrated efforts are made to preserve environmental functions, prevent pollution, and control environmental damage. With effective legal protection, it is expected that a balance can be created between economic, social and environmental interests in an effort to achieve sustainable development.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta bagaimana tanggung jawab hukum ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang terdampak oleh kerusakan lingkungan di wilayah Desa Tontowea. Metode penelitian menggunakan metode Penelitian Empiris dengan pendekatan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan manusia dan generasi mendatang. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

PEMENUHAN HAK NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERDATA

2024-04-02T11:28:37+07:00

Marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. But not infrequently in marriage there are continuous disputes and quarrels or other causes that sometimes lead to a situation that causes a marriage to be untenable and must be divorced. The research method in this writing is the normative juridical method. Namely a research method used by studying literature books, laws and regulations and other written materials. Which is analyzed normatively. The author concludes that divorce sometimes brings legal consequences for both parties and the rights of children. Therefore, legal protection of children's rights due to divorce must be guaranteed protection and maintenance rights.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak jarang dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Tujuannya untuk mengetahui hak-hak anak akibat perceraian.Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literature,peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Yang dianalisis secara normative. Penulis menyimpulkan, bahwa perceraian kadang kala membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak beserta hak-hak anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian wajib mendapatkan jaminan perlindungan serta hak pemeliharaan.

ANALISIS HUKUM PERDATA TERKAIT PERJANJIAN ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL

2024-03-17T00:01:31+07:00

The development of technology in marketing a product through Instagram is of great interest to business owners. Over time, problems arise that are currently busy regarding endorsement disputes. This research is normative juridical in nature. The purpose of the research is to examine the Endorsement Agreement on Social Media Based on Civil Law in Indonesia and Influencer's Liability in the Event of Loss in the Implementation of Endorsement Agreement on Social Media. Endorsement Agreement is born because of the acceptance and offer made between the relevant parties. The results of this study are that endorsement agreements on social media in civil law tend to focus more on recovering material losses such as the return of endorsement money that has been paid or reimbursing financial losses directly, so there are limitations in strengthening compensation so that it does not always fulfill immaterial losses.

Perkembangan teknologi dalam pemasaran suatu produk melalui Instagram sangat diminati oleh kalangan pemilik bisnis. Dengan seiringnya waktu timbul permasalahan yang sedang ramai mengenai sengketa endorsement. Penelitian ini berisifat yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk mengkaji Perjanjian Endorsement Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia serta Pertanggung Jawaban Influencer Jika Terjadi Kerugian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Di Media Sosial. Perjanjian Endorsement lahir karena adanya penerimaan dan penawaran yang dilakukan antara pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian ini adalah bahwa Perjanjian endorsement di media sosial dalam hukum perdata cenderung lebih berfokus pada pemulihan kerugian materiil seperti pengembalian uang endorse yang sudah dibayar atau penggantian kerugian finansial secara langsung maka terdapat keterbatasan dalam memperkuat ganti rugi sehingga tidak selalu memenuhi kerugian immateriil.

TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPEDITUR DALAMPENGIRIMAN BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN MULTIMODA

2024-03-16T12:29:06+07:00

The type of research used is normative research using the Legislative approach and Conceptual approach. The results of this study indicate that in multimodal transportation, the freight forwarding agreement refers to the agreement between the parties involved such as the shipper, the transport agent and the receiving party regarding the delivery of goods through several modes of transportation. In this research, it is necessary to clarify the role of the shipper and receiver in the agreement. The shipper should expressly stipulate the terms of delivery, the condition of the goods, and the obligations of the transportation agent. Its clear description helps avoid potential uncertainties and conflicts during the passage of goods. On the other hand, consignees need to clearly understand their rights and obligations, especially regarding the receipt of goods, inspection requirements, and claims procedures.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengangkutan multimoda, perjanjian pengiriman barang merujuk pada kesepakatan antara pihak-pihak terlibat seperti pengirim, agen pengangkutan dan pihak yang menerima mengenai pengiriman barang melalui beberapa moda transportasi. Dalam penelitian ini, perlunya kejelasan peran pengirim dan penerima dalam perjanjian. Pengirim harus secara tegas menetapkan persyaratan pengiriman, kondisi barang, dan kewajiban agen pengangkutan. Keterangannya yang jelas membantu menghindari potensi ketidakpastian dan konflik selama perjalanan barang. Di sisi lain, penerima perlu memahami hak dan kewajibannya dengan jelas, terutama terkait penerimaan barang, persyaratan inspeksi, dan prosedur klaim.

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SEMPADAN PANTAI DI DESA OGOMOLI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI

2024-03-07T09:31:40+07:00

The type of research used in this research is Empirical Juridical research. Conclusion in this research: The legal status of land rights in the coastal border area in Ogomoli Village, Galang Subdistrict, Tolitoli Regency is a community that has a legal position where the existence of a certificate of land rights issued by the National Land Agency of Tolitoli Regency is strong evidence that the Ogomoli Village community is a legal owner and has legal force and is entitled to protection of its rights. The solution to the problem of land rights ownership in the coastal border area in Ogomoli Village, Galang Sub-district, Tolitoli Regency is to provide responsibility in the form of relocation of residents, namely moving the community from one place to another. In addition to relocation, people who do not accept responsibility in the form of relocation will receive compensation equivalent to the value of the rights they own and carried out in accordance with applicable regulations.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: Status hukum terhadap hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli merupakan masyarakat yang memiliki kedudukan hukum yang sah dimana dengan adanya sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Desa Ogomoli sebagai pemilik yang sah dan berkekuatan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan atas hak yang dimilikinya. Penyelesaian jika terjadi masalah pemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli adalah memberikan pertanggung jawaban berupa relokasi penduduk, yaitu memindahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Selain relokasi, masyarakat yang tidak menerima pertanggungjawaban berupa relokasi akan mendapatkan ganti rugi yang setara dengan nilai dari hak yang dimiliknya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN MENGGANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN/ AHLI WARIS AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

2024-03-04T09:40:56+07:00

This study aims to determine how the mechanism of compensation payments to victims or heirs due to traffic accidents and to what extent the determination of responsibility for compensation to victims or heirs due to traffic accidents. This research is a type of Empirical Research. Research using the approach taken is a literature study and field research. Initially, the victims of road traffic accidents, even though they have received compensation from PT (Persero) Jasa Raharja Loss Insurance, can still file a claim for compensation through the court to the perpetrator who caused the accident. In Law No. 14 of 1992, the person responsible for road traffic accidents is the driver, so it is the driver who must compensate for the resulting losses, but in certain cases the responsibility to compensate for losses can be transferred to the owner or entrepreneur of public transportation, and can even be shared between the driver, owner and entrepreneur of public transportation.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris akibat kecelakaann lalu lintas dan sejauhmana penentuan pertanggung jawaban mengganti rugi kepada korban atau ahli waris akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan tipe Penelitian Empiris. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Awalnya Bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan, meskipun telah memperoleh santunan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, masih dapat pula mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan kepada si pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka hal ini Bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, yang bertanggung jawab pada kecelakaan lalu lintas jalan adalah pengemudi, sehingga pengemudilah yang harus mengganti kerugian yang diakibatkannya, namun pada kasus tertentu tanggung jawab mengganti kerugian dapat dialihkan kepada pemilik atau pengusaha angkutan umum, bahkan dapat pula secara tanggung rentang di antara pengemudi, pemilik dan pengusaha angkutan umum.

TINJAUAN HUKUM PERAN BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH

2024-03-02T17:13:38+07:00

The purpose of this research is to find out the role of land banks in land management in Indonesia and to find out the concept of management of land assets that have been obtained by land banks. The research method used is normative legal research method. The results obtained are the role of land banks in land management in Indonesia concluded that its role is to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. The concept of management of land assets that have been obtained by land banks is the management of land assets to be utilized through cooperation with other parties and for the distribution of land assets. The main distribution of land assets is for the public interest, social interest, development interest, economic equality, land consolidation and agrarian reform. For the distribution of these assets, land banks need a legal umbrella and procedures to regulate the distribution of land assets and land valuation before land distribution.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bank tanah dalam pengelolaan tanah diindonesia dan untuk mengetahui konsep pengelolaan terhadap asset tanah yang telah dipeoleh bank tanah. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran bank tanah dalam pengelolaan tanah di Indonesia disimpulkan bahwa perannya yaitu melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Konsep pengelolaan terhadap aset tanah yang telah diperoleh bank tanah yaitu pengelolaan aset tanah adalah untuk dimanfaatkan melalui kerjasama dengan pihak lain dan untuk pendistribusian aset tanah. Pendistribusian aset tanah yang utama adalah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria. Untuk penyaluran aset tersebut bank tanah memerlukan payung hukum dan prosedur untuk mengatur penyaluran aset tanah serta penilaian tanah sebelum pendistribusian tanah.

EFEKTIVITAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PALU

2024-02-26T10:34:12+07:00

The purpose of this study was to determine the increase in marriage dispensation at the Palu Religious Court and to find out what factors made the submission of marriage dispensation at the Palu Religious Court. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study, there is an increase in marriage dispensation in the Palu Religious Court due to several factors, namely: pregnant, fear / fear, economy, culture / custom, arranged marriage these factors occur because there are no detailed rules on the Marriage Law regarding the reasons that can be submitted to apply for marriage dispensation, lack of public understanding of the impact of marriage dispensation, and lack of counseling from related institutions to provide comprehensive socialization to various places about the Marriage Law. Whether or not this Marriage Law is effective can also be influenced by several factors, namely: legal factors, law enforcement factors and related institutions, facilities and facilities, community factors, cultural factors.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu karena beberapa faktor yaitu: hamil, kekhawatiran/ketakutan, ekonomi, budaya/adat, perjodohan faktor tersebut terjadi karena tidak ada aturan secara rinci tentang Undang-Undang Perkawinan mengenai alasan yang bisa diajukan untuk mengajukan dispensasi kawin, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dispensasi kawin, dan kurangnya penyuluhan dari lembaga terkait untuk memberikan sosialisasi menyeluruh ke berbagai tempat tentang Undang-Undang Perkawinan. Efektif atau tidaknya Undang-Undang Perkawinan ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum dan lembaga terkait, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

ANALISIS HUKUM TENTANG PELELANGAN BARANG GADAI ( STUDY KASUS PT PEGADAIAN CABANG TONDO )

2024-02-26T09:03:56+07:00

The purpose of this research is to find out how the mechanism for auctioning pawn goods if the goods have fallen due and to find out what rights can be obtained by pawnshop customers in the event of an auction of collateral goods. The research methods used are juridical and empirical. The result of this study is the implementation of the auction of pawn collateral at PT Pegadaian Tondo Branch occurs if the debtor or customer does not fulfill his obligation to return or extend his loan, then PT Pegadaian has the right to sell the collateral in an auction. In the implementation of the auction of collateral goods, it is divided into several stages, namely Notification of Auction, Preparation of auction, Implementation of auction, Announcement of auction, Winner of auction. While the rights of the owner of the collateral auctioned by PT Pegadaian are if the proceeds of the collateral auction have excess money that has been reduced by loan money, capital rent and auction fees, the customer is entitled to the excess money from the auction proceeds. And customers are entitled to information rights.

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pelelangan barang gadai apabila barang itu sudah jatuh Tempo dan Untuk mengetahui apa saja Hak-Hak yang dapat diperoleh nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis dan empiris. Hasil Penelitian ini adalah Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Cabang Tondo terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka PT. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu Pelelangan. Dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan terbagi dalam beberapa tahap yaitu Pemberitahuan Lelang, Persiapan lelang, Pelaksanaan lelang, Pengumuman lelang, Pemenang lelang. Sedangkan Hak pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaian adalah apabila hasil pendapatan lelang barang jaminan terdapat uang kelebihan yang telah dikurangi dengan uang pinjaman, Sewa modal dan biaya lelang, nasabah berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang tersebut. Dan nasabah berhak mendapatkan hak informasi.

TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PENGEMUDI SEPEDA LISTRIK DIJALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2024-09-19T19:51:27+07:00

The purpose of this research is to find out the regulation of the use of electric bicycles and the responsibility for compensation when there is a loss due to the use of electric bicycles on the highway. The results of the study found that to handle the development of transportation technology, regulations in the Regulation of Law Number 22 of 2009 and Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 are considered unable to regulate explicitly because there are no sanctions for the use of electric bicycles, unclear in the categorization of electric bicycles. Electric bicycle users who violate the provisions in PM 45/2020, such as using electric bicycles outside the permitted area, can be considered committing illegal acts. If this violation results in losses to other parties, both material and immaterial, then the electric bicycle user must be responsible for providing further compensation.

Adapun tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan sepeda listrik dan tanggung jawab ganti rugi ketika terjadi kerugian akibat penggunaan sepada listrik dijalan raya. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk menangani perkembangan teknologi transportasi perlunya regulasi dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 dianggap belum mampu mengatur secara ekplisit karena belum terdapat sanksi terhadap penggunaan sepeda listrik, ketidakjelasan dalam pengkategorian sepeda listrik. Pengguna sepeda listrik yang melanggar ketentuan dalam PM 45 Tahun 2020, seperti menggunakan sepeda listrik di luar area yang diperbolehkan, dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila pelanggaran ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik materiil, maupun immateriil, maka pengguna sepeda listrik harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi lebih lanjut.