TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PENGEMUDI SEPEDA LISTRIK DIJALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abstrak

The purpose of this research is to find out the regulation of the use of electric bicycles and the responsibility for compensation when there is a loss due to the use of electric bicycles on the highway. The results of the study found that to handle the development of transportation technology, regulations in the Regulation of Law Number 22 of 2009 and Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 are considered unable to regulate explicitly because there are no sanctions for the use of electric bicycles, unclear in the categorization of electric bicycles. Electric bicycle users who violate the provisions in PM 45/2020, such as using electric bicycles outside the permitted area, can be considered committing illegal acts. If this violation results in losses to other parties, both material and immaterial, then the electric bicycle user must be responsible for providing further compensation.

Adapun tujuan dari dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaturan penggunaan sepeda listrik dan tanggung jawab ganti rugi ketika terjadi kerugian akibat penggunaan sepada listrik dijalan raya. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk menangani perkembangan teknologi transportasi perlunya regulasi dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 dianggap belum mampu mengatur secara ekplisit karena belum terdapat sanksi terhadap penggunaan sepeda listrik, ketidakjelasan dalam pengkategorian sepeda listrik. Pengguna sepeda listrik yang melanggar ketentuan dalam PM 45 Tahun 2020, seperti menggunakan sepeda listrik di luar area yang diperbolehkan, dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila pelanggaran ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik materiil, maupun immateriil, maka pengguna sepeda listrik harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi lebih lanjut.