PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA

Abstrak

This research is motivated by the right of consumers, especially Muslims, to get protection and guarantee of the halalness of the products they consume, including products from raw materials resulting from scientific engineering. The problem in this study is how the process of organizing halal product certification in Indonesia and how the utilization and management of genetically modified raw materials. The research method used is normative legal research by examining or examining both primary, secondary and tertiary legal sources. Based on the results of this study, it is known that the process of organizing halal product certification in Indonesia is regulated in the Halal Product Guarantee Act (JPH). For home industry businesses, they can use the regular method and the self-declaration method. Meanwhile, foreign products can go through the Foreign Halal Institution (LHLN) and BPJPH. Furthermore, the existence of genetically modified products in Indonesia can be seen in imported pan-gan products, broiler chickens and 10 seeds registered at the Ministry of Agriculture. To test the safety of genetically engineered products (GMOs) the government also has 4 laboratories. The halalness of genetically modified (GM) products has also been regulated in the Fatwa of the Indonesian Islamic Ulema Council on Genetic Engineering and its Products. Therefore, it is hoped that the halal certification process can continue to be well-organized and PRG can continue to be developed.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hak konsumen terutama umat Islam untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi termasuk juga produk dari bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Indonesia dan bagaimana pemanfaatan serta pengelolaan bahan baku hasil rekayasa genetik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji atau menelaah baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa proses penyelenggaraan sertfikasi produk halal di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Bagi pelaku usaha home industry bisa menggunakan metode reguler dan metode self declare. Sedangkan, produk luar negeri bisa melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan BPJPH. Selanjutnya, keberadaan produk rekayasa genetik di Indonesia dapat kita lihat pada produk pangan impor, ayam ras pedaging dan 10 benih yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Untuk menguji keamanan produk rekayasa genetik (PRG) pemerintah juga sudah mempunyai 4 laboratorium. Kehalalan produk rekayasa genetik (PRG) juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Islam Indonesia tentang Rekayasa Genetika dan Produknya. Oleh karena itu, diharapkan agar proses sertifikasi halal bisa terus terselenggara dengan baik dan PRG bisa terus dikembangkan.