Tadulako Master Law Journal

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 40/Pid.B/2022/PN Dgl)

Vincencius Fascha Adhy Kusuma — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

This writing aims to analyze the crime of embezzlement in the family in a case study of Donggala District Court Decision Number 40/Pid.B/2022/PN Dgl. This writing uses normative juridical legal research methods. The results of the study that there was no complaint and the existence of peace became the basis in the Donggala District Court Decision Number 40/Pid.B/2022/PN.Dgl so that the charges could not be accepted, contrary to the Supreme Court Decision Number 890 K/Pid/2022 which emphasized that the report could be interpreted as an oral complaint and Witness Fauzia had separated the table / bed for 1 (one) year where the provisions for bed separation were still dualism of opinion. Law Enforcement against Delik Aduan in the Crime of Embezzlement in the Family is influenced by several factors including legal factors / laws relating to the dualism of the complaint offense against the crime of embezzlement in the family which creates legal uncertainty, law enforcement factors relating to the knowledge, ability and mentality of law enforcers.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian bahwa tidak adanya pengaduan dan adanya perdamaian menjadi dasar dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Dgl sehingga tuntutan tidak dapat diterima, bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 yang menegaskan bahwa pelaporan tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan serta Saksi Fauzia sudah pisah meja/ranjang selama 1 (satu) tahun dimana terhadap ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat. Penegakan Hukum terhadap Delik Aduan dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya faktor hukum/Undang-undang yang berkaitan mengenai dualism delik aduan terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang menimbulkan ketidakpastian hukum, faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan serta mentalitas penegak hukum

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL SISWA MELALUI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 PALU)

Asri — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The purpose of the study was to determine the fulfillment of students' constitutional rights through the implementation of the independent learning curriculum. And knowing the independent learning curriculum that is applied in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The author uses the Normative Research Method, using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that, the fulfillment of constitutional rights to education is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Everyone has the right to obtain the same education in accordance with their constitutional rights. The implementation of the independent curriculum is beneficial, independent learning does not mean free to want to learn or not learn. Freedom of learning means independence in thinking. Free learning provides opportunities for students to learn as freely and comfortably as possible according to individual interests and talents without any burden, stress, or pressure from any party. The implementation of an independent curriculum towards the fulfillment of students' constitutional rights has been implemented and is felt to have a direct impact on student readiness both in hard skills and soft skills of students.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional siswa melalui penerapan kurikulum merdeka belajar. Dan mengetahui kurikulum merdeka belajar yang di terapkan sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukan bahwa, pemenuhan hak konstitusional terhadap pendidikan dijamin di dalam UUD NKRI Tahun 1945. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang sama sesuai dengan hak konstitusionalnya. Penerapan kurikulum merdeka dirasakan manfaatnya, merdeka belajar bukan berarti bebas untuk mau belajar atau tidak belajar. Merdeka belajar bermakna kemerdekaan dalam berpikir. Merdeka belajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya yang disesuaikan dengan minat dan bakat individu tanpa adanya beban, stres, maupun tekanan dari pihak manapun. Implementasi kurikulum merdeka terhadap pemenuhan hak konstitusional siswa sudah dilaksanakan dan dirasa berdampak langsung pada kesiapan siswa baik secara hard skills maupun soft skills para siswa

ANALISIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN YANG BERLANDASKAN HAK ASASI MANUSIA

Rifkiansyah — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The purpose of this paper is to understand and find out the role of the Correctional Institution as one part of an integrated criminal justice system in providing guidance to prisoners / prisoners based on human rights. The research method uses a juridical-empirical writing method with a qualitative analysis approach. The location of the research is the Tolitoli Class II B Correctional Institution. The results showed that the Class II B Tolitoli Correctional Institution has played a fairly good role in organizing guidance for prisoners / prisoners based on human rights values. The fulfillment of Ham to prisoners has been carried out by optimizing existing facilities so that it remains in the corridor of legal provisions and human rights values. Although there are some obstacles in the implementation of prisoner development in the Tolitoli Class II B Correctional Facility, such as excessive capacity, etc., these obstacles can still be addressed professionally by the Tolitoli Class II B Correctional Facility.

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana / warga binaan yang berlandaskan Ham. Metode penelitan menggunakan metode penulisan Yuridis-empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yakni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli telah berperan dengan cukup baik dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana / warga binaan dengan berlandaskan nilai hak asasi. Pemenuhan Ham terhadap narapidana telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada sehingga tetap dalam koridor ketentuan hukum dan nilai hak asasi. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli, seperti contohnya kapasitas yang berlebih, dll, namun kendala-kendala tersebut masih dapat disikapi dengan profesional oleh pihak Lapas Kelas II B Toilitoli.

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR TEKNIS

Anshar — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The writing of this research aims to determine and analyze criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards according to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, and to analyze changes in criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of the Omnibus Law on Job Creation. The research method used is the Normative Juridical method with a literature review approach relying on secondary data because the main focus of this research is on criminal law policy issues in legislation related to unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards. The research findings indicate that the imposition of criminal

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder karena fokus utama penelitian ini adalah pada masalah kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan peralatan telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.

EFEKTIPITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PADA NELAYAN TRADISIONAL DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Andi Akmal Al — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The description of the policy content aspect of this program is not followed by mentoring to fishermen groups and is less supported by human resources, as well as a handful of fishermen who do not heed the restrictions on fishing at sea. The information aspect shows that the fishermen group that manages the assistance lacks sources of information in managing the assistance provided. The support aspect shows that in some areas the fisheries extension officers are less active in providing counseling and assistance to fishermen groups in managing fishing gear assistance and the potential sharing aspect shows that this program has not been followed by clarity on the authority to use the assistance so that the assistance provided cannot be enjoyed by all members of the fishermen group because there are no strict rules governing the use of fishing gear in rotation.

Deksripsi aspek isi kebijakan program ini tidak diikuti dengan pembinaan kepada kelompok nelayan dan kurang didukung oleh sumber daya manusia, serta segelintir nelayan yang tidak mengindahkan larangan-larang dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Sarana prasarana dan pendanaan yang memadai aspek informasi menunjukkan bahwa kelompok nelayan yang mengelola bantuan kurang memiliki sumber informasi dalam mengelola bantuan yang diberikan aspek dukungan menunjukkan adanya sebahagian wilayah petugas penyuluh perikanan kurang aktif dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dalam mengelola bantuan alat tangkap dan aspek pembagian potensi menunjukkan bahwa program ini belum diikuti dengan kejelasan terhadap kewenangan penggunaan bantuan sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa dinikmati oleh semua anggota kelompok nelayan karena tidak terdapat aturan yang tegas mengatur penggunan alat bantu perikanan tangkap secara bergilir.

EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Renhard Franssikokho Soloti — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence from the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study show that the implementation of standard agreements containing exoneration clauses is still common in society. Article 18 paragraph (1) parts a, d, f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak position and the least favored. In practice, cases of agreements that use exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in several cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion.

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Ek-sistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kon-sumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klau-sula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan per-janjain baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering ter-jadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, na-mun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat bebera-pa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya kare-na kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.

ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Mahatir Madjid — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The results of the study obtained the conclusion 1). The legal aspects of the formation of regional legal products in overcoming the Covid-19 pandemic can be seen from the Philosophical Aspect, that Pancasila is the source of all sources of state law, so that every content material of laws and regulations related to overcoming the Covid-19 pandemic must be in accordance with the values contained in Pancasila. The Sociological Aspect, that overcoming the Covid-19 pandemic at that time, required quick and precise steps from the central and regional government apparatus, while still ensuring legal certainty to protect the interests of all citizens. As for the Juridical Aspect, that policy regulations and regional legal products that regulate the handling of the Covid-19 pandemic, are recognized for their existence and have binding legal force as long as they are ordered by higher laws and regulations and / or formed based on the legal authority of the forming organs. 2). The function of the Ministerial Instruction as a policy regulation, towards the formation of regional legal products in overcoming the Covid-19 pandemic, is to fill the legal vacuum as the basis for the formation of regional legal products, the implementation of government functions and authorities at the central and regional levels, and provide fair legal protection to every citizen regardless of ethnicity, religion, position, race and group.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan 1). Aspek hukum pembentukan produk hukum daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, dapat ditinjau dari Aspek Filosofis, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan pandemi Covid-19 harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aspek Sosiologis, bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 saat itu, membutuhkan langkah cepat dan tepat dari aparatur pemerintahan pusat dan daerah, dengan tetap menjamin kepastian hukum melindungi kepentingan semua pihak warga negara. Adapun Aspek Yuridis, bahwa peraturan kebijakan dan produk hukum daerah yang mengatur penanggulangan pandemi Covid-19, diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dibentuk berdasarkan kewenangan sah (legal) organ pembentuknya. 2). Fungsi Instruksi Menteri sebagai peraturan kebijakan, terhadap pembentukan produk hukum daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dasar pembentukan produk hukum daerah, pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintahan di pusat dan daerah, dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, jabatan, ras dan golongannya

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Wahyuni — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

The importance of legal protection by the government during the Covid-19 pandemic is currently increasingly being felt by the public as elements affected both directly and indirectly. Based on data released by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding the soaring spread of Covid-19, the government is increasingly being placed in the position most responsible for legal protection of the rights of its people. With unusual conditions like this, of course the government needs to make extraordinary efforts to address the emergency of Covid-19 transmission by establishing legal regulations and decisions. The government's authority to issue policies is felt to be even more massive when the facts on the ground show conditions of rejection and indifference by the public. This condition ultimately inspired the author to carry out a normative-empirical legal analysis using legal materials and field data and then draw descriptive conclusions. Various efforts and legal steps have been taken by the government, both the central government and regional governments, to overcome the emergency of the Covid-19 outbreak, however, however legal protection efforts are provided without the role and awareness of the community, these efforts will not provide effective results.

Pentingnya perlindungan hukum oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 saat ini semakin dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai melambungnya penyebaran Covid-19, pemerintah semakin ditempatkan pada posisi yang paling bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyatnya. Dengan kondisi yang tidak biasa seperti ini, tentunya pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk mengatasi keadaan darurat penularan Covid-19 dengan menetapkan peraturan dan keputusan hukum. Kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dirasa semakin masif ketika fakta di lapangan menunjukkan kondisi penolakan dan ketidakpedulian masyarakat. Kondisi inilah yang pada akhirnya menginspirasi penulis untuk melakukan analisis hukum normatif-empiris dengan menggunakan bahan hukum dan data lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif. Berbagai upaya dan langkah hukum telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menanggulangi keadaan darurat wabah Covid-19. Namun demikian, bagaimanapun upaya perlindungan hukum yang diberikan tanpa adanya peran dan kesadaran dari masyarakat, maka upaya tersebut tidak akan memberikan hasil yang efektif.

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN BAHASA BANGGAI SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Halimah Usman Hamid — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

Banggai language is experiencing the same degradation as the languages in Indonesia experiencing the process of extinction because the number of speakers, especially the younger generation, who began to rarely speak Banggai language became a serious threat to Banggai culture. Protection in the context of legal politics, namely legal instruments in the form of regional regulations, is important especially in the context of regional autonomy where regions are given the authority to regulate and preserve regional languages in the form of legal instruments based on Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2013 concerning the Establishment of Banggai Laut Regency in Central Sulawesi Province. This writing aims to determine the legal politics of the Banggai Language as a form of fulfillment of human rights. This writing uses empirical research that emphasizes data collection based on observation and concrete facts. The results showed that first, the legal politics of Banggai Language protection as a form of fulfillment of human rights aims to protect and guarantee the basic rights of using Banggai Language, increasing public legal awareness to respect Banggai Language so that degradation does not occur, avoiding Indonesian Language, regional languages, especially Banggai Language in each region experiencing degradation or extinction. Second, the Legal Politics of Regional Language Protection in the Preamble of the 1945 Constitution in the 4th paragraph, Article 42 of Law Number 24 of 2009, Article 32 of the 1945 Constitution Paragraph 2, Third, the Legal Politics of Banggai Language Protection is contained in Banggai Laut Regional Regulation No. 15 of 2021.

Salah satu permasalahan pelik yang dihadapi oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia akibat kemajuan peradaban dunia adalah kebudayaan yang meliputi; kearifan budaya local, adat-istiadat, serta bahasa. Bahasa Banggai yang mengalami degradasi sama dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Degradasi atau proses kepunahan disebabkan jumlah penutur terutama generasi muda yang mulai jarang menuturkan Bahasa Banggai sehingga menjadi ancaman serius terhadap kebudayaan Banggai.

Perlindungan dalam konteks politik hukum yaitu perangkat hukum berupa perda menjadi penting apalagi dalam konteks Otonomi melahirkan kewenangan untuk mengatur dan melestarikan bahasa daerah dalam bentuk perangkat hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Bahasa Banggai sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan penelitian empiris yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan, observasi dan fakta konkret di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, politik hukum perlindungan Bahasa Banggai sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar penggunaan bahasa Banggai, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai bahasa Banggai agar tidak terjadi degradasi, terhindarnya Bahasa Indonesia, bahasa daerah khususnya bahasa Banggai di tiap-tiap daerah mengalami degradasi atau kepunahan. Kedua, Politik Hukum Perlindungan Bahasa Daerah dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea ke 4, Pasal 42 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 32 Undang Undang 1945 Ayat 2 , Ketiga Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai tertuang dalam Peraturan Daerah Banggai Laut No 15 Tahun 2021

PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Anissa Yanuartanti — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0700

Even though administrative efforts as one of the benchmarks for the authority of the State Administrative Court in examining, deciding and resolving a case have been strictly regulated in regulations, there is still confusion among the public regarding its implementation. For example, the public is confused about the differences between administrative efforts in the basic regulations for publishing disputed objects and the provisions in the Law No. 30 of 2014. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The results of the research show that there are fundamental differences between administrative efforts using basic regulations as intended in Article 48 of Law No. 5 of 1986 cand administrative efforts based on provisions in the Law No. 30 of 2014, namely in terms of procedures, time periods and the authority of the court which will adjudicate in cases where the public is dissatisfied with administrative effort decisions. Apart from that, the implementation of administrative measures has juridical implications for the decisions of state administrative courts, especially regarding the authority to adjudicate and the time limit for filing state administrative lawsuits

Meskipun upaya administratif sebagai salah satu tolok ukur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun masih ditemukan kebingungan masyarakat dalam pelaksanaannya. Contohnya, masyarakat bingung mengenai perbedaan upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara upaya administratif menggunakan peraturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU PTUN dengan upaya administratif berdasarkan ketentuan dalam UU AP, yaitu dalam hal prosedur, jangka waktu, dan kewenangan pengadilan yang akan mengadili dalam hal masyarakat tidak puas dengan keputusan upaya administratif. Selain itu, pelaksanaan upaya administratif membawa implikasi yuridis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara khususnya berkaitan dengan kewenangan mengadili serta tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara.