Tadulako Master Law Journal

PROBLEMATIKA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERMASALAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DI KOTA PALU

warista krisdayanti — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

The purpose of this writing is to understand and analyze the compatibility between OJK's authority in carrying out supervision with the ITE Law and to find out the sanctions given by the OJK to perpetrators of illegal online loans. This research

using empirical legal research methods using technology purposive sampling. The research results show that the OJK's authority is carry out regulatory and supervisory duties as proven by various regulations issued as well as monitoring all financial services are wrong one way is by blocking various illegal lending entities, apart from that the OJK does this coordination with related parties included in the Definite Task Force, because Pinjol Illegals are not registered so they cannot be subject to administrative sanctions, however only the application is blocked by Kominfo and other sanctions given according to the authority of each member of the Definite Task Force.

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan menganalisis keseuaian antara kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dengan UU ITE dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknok purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan OJK yaitu melaksanakan tugas pengaturan danpengawasan yang telah dibuktikan dengan berbagaiperaturan yang dikeluarkan serta mengawasi seluruh jasa keuangan salah satunya dengan mebmlokir berbagai entitas pinjol ilegal, selain itu OJK melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang termasuk dalam Satgas Pasti, karena Pinjol Ilegal tidak terdaftar sehingga tidak dapat dikenai sanksi administratif, melainkan hanya dilakukan pemblokiran aplikasi oleh Kominfo dan sanksi lainnya yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing anggota Satgas Pasti.

KEKOSONGAN HUKUM PADA PENYIARAN DI MEDIA SOSIAL

Moh Yusuf — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

The aim of the research is to find out and examine the urgency of regulating broadcasting on social media in Indonesia and to find out and examine the legal consequences of the void of broadcasting law on social media. The research method used is a normative method. The research results show that broadcasting activities carried out through individual or community social media platforms have not been regulated in broadcasting regulations, so that broadcasting via social media platforms does not have legal standing in statutory regulations, in particular Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, social media cannot be called press even though social media platforms carry out journalistic activities. The existence of a legal vacuum gives rise to legal uncertainty which will result in legal chaos, if it is linked to the legal theory of development, namely the formation of laws/legal regulations in the form of written regulations and the legal consequences of the legal vacuum of broadcasting in social media, namely that broadcasters are not subjects or objects and is not part of the broadcasting regulations as regulated in Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, which can result in uncontrolled broadcasting carried out via social media platforms because there is no supervision, violations of broadcasting are only related to Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pengaturan penyiaran dalam media sosial di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terjadinya kekosongan hukum penyiaran dalam media sosial. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukan kegiatan penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial perorangan atau masyarakat belum diatur dalam peraturan-peraturan penyiaran, sehingga penyiaran melalui platform media sosial tidak memiliki kedudukan hukum dalam peraturan perundangan pada khususnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, media sosial tidak dapat disebut sebagai pers meskipun platform media sosial melakukan kegiatan jurnalistik. Adanya kekosongan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum akan berakibat pada kekacauan hukum, apabila dikaitkan dengan teori hukum pembangunan yaitu dengan adanya pembentukan hukum/regulasi hukum berupa peraturan yang bersifat tertulis dan Akibat hukum terjadinya kekosongan hukum penyiaran dalam media sosial yaitu pelaku penyiaran bukanlah sebagai subjek atau objek dan tidak menjadi bagian dari pengaturan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga dapat mengakibatkan tidak terkontrolnya penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial karena tidak ada pengawasan, pelanggaran terhadap penyiaran hanya berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

mohalbadani; Jubair, Nur Hayati Mardin — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

This research aims to determine the implementation of restorative measures against perpetrators of criminal acts of corruption in relation to returning state losses by analyzing the decision of the Palu District Court number 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu. The method used is based on the focus of the study and normative legal research. The results of research on the application of restorative measures to recover state losses in criminal acts of corruption are studied from the perspective of the economic theory of analysis of law, so that the provision of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption will be more effective and efficient in recovering state losses. with the principal criminal charge, and the return of the replacement money in the event of a return to state finances does not mean erasing the principal criminal prosecution.Crime, Court Decisions, and Decision Analysis

Abstrak

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahuai Penerapan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana korupsi kaitannya dengan pengembalian kerugian negara. Adapun rumusan masalah pertama adalah bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Restoratif, Kedua Bagaimana Penerapan Restoratif terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi? Dan rumusan masalah ketiga Apakah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi?. Metode yang penulis gunakan yaitu Berdasarkan fokus kajian dari penelitian hukum normatif maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut peter mahmud marzuki penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna memjawab isi hukum yang di hadapi. Kesimpulan dalam tesis ini adalah penerapan restoratif terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dikaji dalam perspektif teori ekenomi analysis of law maka dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisian dalam pemulihan kerugian negara.dan Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya.

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL YANG BELUM TERDAFTAR PADA PENGADILAN NEGERI

Arga Febrian, Agus Lanini, Adfiyanti Fadjar — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

This writing aims to analyze the legal implications of filing an annulment of a decision by a national arbitration body that has not been registered with the District Court where the respondent lives (case study of Tolitoli District Court decision number 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). This writing uses normative juridical research methods in analyzing the problems that arise in this research. That the nature of the arbitration body's decision is final and binding so that there is no legal remedy if the losing party is not satisfied with the arbitration decision. However, in Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative settlement solutions, if the arbitration award in the process turns out to contain evidence that was hidden but not presented at trial, there is a misunderstanding about the agreement being entered into, and there is deception, then the arbitration award can still be annulled at District Court where the arbitration respondent is domiciled. However, in practice there are still arbitration awards that are registered that do not comply with the provisions of the Arbitration Law, so that the legal status of arbitration awards that are requested to be annulled is unclear. In this article, we will discuss the legal meaning of an arbitration award that is requested to be annulled but has not been registered in the District Court, as well as finding a solution if an arbitration award has not been registered in the District Court but has been requested to be annulled by the District Court.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengajuan pembatalan putusan badan arbitrase nasional yang belum didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon (studi kasus putusan Pengadilan Negeri tolitoli nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Bahwa sifat putusan badan arbitrase bersifat final and binding sehingga tidak terdapat upaya hukum apabila pihak yang kalah tidak merasa puas terhadap putusan arbitrase. Namun didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, jika putusan arbitrase dalam prosesnya ternyata terdapat bukti yang disembunyikan namun tidak dihadirkan dipersidangan, terdapat kesalahpahaman tentang perjanjian yang diperjanjikan, dan terdapat tipu muslihat , maka putusan arbitrase masih dapat dibatalkan pada Pengadilan Negeri tempat termohon arbitrase berdomisili. Namun dalam prakteknya masih terdapat putusan arbitrase didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase, sehingga putusan arbitrase yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan tidak jelas status hukumnya. Olehnya dalam penulisan ini akan dibahas implikasi hukum atas putusan arbitrase yang dimohonkan dibatalkan namun belum terdaftar diPengadilan Negeri, serta untuk mencari solusi bilamana putusan arbitrase belum terdaftar pada Pengadilan Negeri namun telah dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN MOTOR DAN PENERAPANNYA BAGI PENYIDIK RESERSE KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU

arsenalramadhana — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Palu dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam proses pra penuntutan sekaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada kejaksaan Negeri Palu. Penelitian ini berangkat dari permasalahan terjadinya pengembalian berkas perkara yang berulang kali diantara penyidik dan penuntut umum yang tidak tentu batas maksimalnya secara regulasi sehingga menimbulkan akibat hukum yang negatif karena tidak terselesaikannya perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peradilan cepat biaya ringan yang dilakukan Jaksa Penunut dalam penanganan perkara pada kejaksaan negeri palu sudah berdasarkan aturan yang ada tetapi karena tidak ada aturan mengenai lama nya proses pra penuntutan sehingga penanganan perkara sangatlah lama hingga 14 Bulan hal ini menyebabkan tidak terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatan kepastian hukum, terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatan kepastian hukum, Hambatan dalam penerapan peradilan cepat sederhana biaya ringanpada kejaksaan negeri palu yaitu Tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahan sebagaimana diamanahkan oleh KUHAP, Seringnya perbedaan presepsi penerapan unsur pasal antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, Adanya alur bolak-balik berkas perkara antara pihak kepolisian serta kejaksaan. Implementasi penyelesaiannya adalah dalam hal batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu .

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PEMILU

mumtaz amir — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

The purpose of this study is law enforcement against violations of the neutrality of the Village Head in the implementation of General Elections and legal consequences for Village Heads who cannot maintain neutrality in General Elections, using normative research methods. Based on the results of the study that law enforcement against violations of the neutrality of the Village Head in the General Election as a form of violation of the principles of direct, general, free, confidential, honest and fair is regulated in Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Law No. 6 of 2014 concerning Villages which regulates material and formal criminal law, the provisions of formal criminal law are very different from criminal acts in general starting from the investigation process to the court's decision, namely the handling of election crimes processed through the Gakkumdu center. The provisions of material criminal law, the perpetrators of Village Head neutrality violations that can be categorized as decisions or actions of a Village Head such as making decisions and / or actions that benefit or harm election participants, actions or actions that lead to favoritism to election participants that are indicated to harm one of the election participants as a formal offense, and legal consequences for Village Heads who cannot maintain neutrality in elections through law enforcement of election crimes by applying criminal liability in the form of imprisonment and fines.

Tujuan penelitian ini adalah adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan akibat hukum bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum, menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pemilu sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diatur dalam dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hukum pidana materil dan formil, ketentuan hukum pidana formil sangat berbeda dengan tindak pidana pada umumnya mulai dari proses penyelidikan sampai putusan pengadilan yaitu penanganan tindak pidana Pemilu diproses melalui sentra Gakkumdu. Ketentuan hukum pidana materilnya, pelaku pelanggaran netralitas Kepala Desa yang dapat dikategorikan sebagai keputusan atau tindakan seorang Kepala Desa seperti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada peserta pemilu yang terindikasi merugikan salah satu peserta pemilu sebagai delik formil, dan akibat hukum bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu melalui penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana penjara dan denda.

KONSEP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN

magfirah — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

The writing method used is normative legal research or library legal research using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of the research show that: 1) The concept of the responsibility of expedition service companies can be classified based on the element of fault (fault liability principle), based on the presumption of liability principle, based on absolute liability principle and based on the limitation of liability principle. 2) Efforts to resolve compensation by the expedition service against delays in damage and loss of goods must be in accordance with the Civil Code and KUHD if proven to have committed errors or omissions in the delivery of goods, then the expeditor must compensate in accordance with applicable procedures because the purpose of the enactment of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services is to provide protection to the parties, both business actors and consumers in carrying out their duties.

Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep dari tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi dapat digolongkan berdasarkan atas unsur kesalahan (fault liability principle), berdasarkan atas praduga (presumption of liability principle), berdasarkan atas tanggung jawab mutlak (absolute liability principle) dan berdasarkan atas pembatasan (limitation of liability principle). 2) Upaya penyelesaian ganti rugi oleh pihak jasa ekspedisi terhadap keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang harus sesuai dengan KUHPerdata dan KUHD apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengiriman barang, maka pihak ekspeditur harus mengganti kerugian sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tujuan disahkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak baik itu pelaku usaha dan juga konsumen dalam melaksanakan tugasnya.

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROFESI DOKTER SEBAGAI KORBAN KEKERASAN KELUARGA PASIEN

nilovar amir adnan — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

Based on the results of the study that doctors as victims of patient family violence have not been regulated in special legislation in the field of health and medicine only in the Criminal Code as repressive protection, in statutory regulations, doctors have not received preventive legal protection as victims in carrying out the medical profession, but in providing medical services, The legal protection of doctors in carrying out their profession is regulated in various laws and regulations, so that doctors always take refuge in medical risks, namely the possibility of something unwanted by patients and doctors in a series of medical action processes both from the risk of injury, disability, to death and doctors have implemented Service Operational Standards (SOPs) because the purpose of passing Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 36 of 2009 concerning Health. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice to provide protection to doctors in carrying out their duties does not discuss patient protection, so that the position of doctors is stronger and emphasizes the resolution of medical disputes through professional code of ethics hearings whose sanctions are only administrative.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dokter sebagai korban kekerasan keluarga pasien belum diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus dibidang kesehatan dan kedokteran hanya dalam KUHPidana sebagai perlindungan represif, dalam regulasi perundang-undangan, dokter belum mendapatkan perlindungan hukum preventif sebagai korban dalam menjalankan profesi dokter, tetapi dalam memberikan pelayanan medik, profesi dokter sebagai terduga pelaku malpraktek mendapatkan perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan profesinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dokter selalu berlindung pada risiko medis yaitu kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien maupun dokter dalam rangkaian proses tindakan medis baik dari risiko cidera, cacat, hingga kematian dan dokter sudah menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) karena tujuan disahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak membahas perlindungan pasien, sehingga kedudukan dokter lebih kuat dan lebih menekankan penyelesaian sengketa medik melalui sidang kode etik profesi yang sanksinya hanya administrasi.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PENYIDIK POLDA SULTENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng)

zulfan — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

Based on the results of the research, the Investigator of Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Central Sulawesi in investigating banking crimes, namely conducting investigations of banking crime cases by a series of receiving a person's report or complaint from a person of a banking crime based on the principle of legality as regulated in the Criminal Procedure Code relating to the authority of investigators and banking laws, the results of investigations during the last three years of banking crimes have fluctuated, In general, banking crimes related to bank businesses include bank officials or bank employees and obstacles to the investigation process in banking crime cases by Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Central Sulawesi, are strongly influenced by legal factors from related laws and regulations, the spread of banking crimes in various laws, apparatus / officer factors including law enforcement morals, personnel conditions, law enforcement skills and inadequate supporting facilities / equipment in the implementation of law enforcement.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penyidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan yaitu melakukan penyidikan perkara tindak pidana perbankan dengan rangkaian menerima laporan seseorang atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana perbankan berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHAP berkaitan dengan kewenangan penyidik serta undang-undang perbankan, hasil penyidikan selama tiga tahun terakhir tindak pidana perbankan bersifat fluktuatif, pada umumnya adalah tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank dan Hambatan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana perbankan oleh Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng, sangat dipengaruhi oleh faktor hukum dari peraturan-perundang-undangan berkaitan, tersebarnya tindak pidana perbankan dalam berbagai undang-undang, faktor aparat/petugas meliputi moral penegak hukum, keadaan personil, keterampilan penegak hukum serta faktor fasilitas/peralatan pendukung yang kurang memadai dalam pelaksanaan penegakan hukum.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA PADA WILAYAH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALU

Jaya Saputra Jaya Saputra — Fri, 25 Oct 2024 00:00:00 +0700

The purpose of this writing is to understand and find out the factors that cause the recurrence of narcotics crimes and their countermeasures in the Region of Class II Correctional Center Palu. The research method uses an empirical writing method using qualitative analysis techniques. The location of the research is in the area of Class II Correctional Center of Palu, including Palu Correctional Facility, Palu Detention Center, Donggala Detention Center and Women's Correctional Facility. The results showed that the factors causing the recidivism of narcotics crimes in the Bapas Class II Palu Region are psychogenesis factors or economic factors that have a major influence on the recidivism of narcotics crimes. This is because the recidivist does not have a job and also to fulfill the needs of life. Other factors also include sociogenetic factors or environmental factors in criminology if a person lives and interacts in a narcotics environment will give a tendency to commit the crime. Efforts to overcome the repetition of narcotics crimes in three ways, pre-emtif, preventive and repressive. Thus, after knowing the problems that underlie the factors that cause the recurrence of narcotics crimes for recidivists who are prisoners of correctional facilities, the prison and detention centers need to provide optimal guidance, especially fostering independence to improve the skills of these recidivists so that when they are free they do not commit narcotics crimes.

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika dan upaya penanggulangannya di Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu. Metode penelitan menggunakan metode penulisan empiris dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yakni pada di Wilayah Bapas Kelas II Palu meliputi, Lapas Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala dan Lapas Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika di Wilayah Bapas Kelas II Palu adalah faktor psikogenesis atau faktor ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pengulangan kejahatan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena residivis tersebut tidak memiliki pekerjaan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor lain juga termasuk faktor sosiogenis atau faktor lingkungan secara kriminologi apabila seseorang hidup dan berinteraksi di lingkungan narkotika akan memberikan kecenderungan kepada diri untuk melakukan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan terhadap pengulangan kejahatan narkotika dengan tiga cara, pre-emtif, preventif dan represif. Dengan demikian setelah mengetahui permasalahan yang melatar belakangi faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan narkotika bagi residivis yang merupakan warga binaan pemasyarakatan, pihak lapas maupun rutan perlu memberikan pembinaan yang optimal khususnya pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan residivis tersebut agar saat bebas mereka tidak melakukan pengulangan kembali.