Tadulako Master Law Journal

HAKIKAT ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA

2024-06-04T11:01:03+07:00

The purpose of this study is to determine and analyze the principle of freedom of judges in the criminal justice process and to determine the implementation and implications of the principle of freedom of judges in the imposition of corruption crimes. The method used in this research is normative research method. In essence, judicial power is one of the elements in the constitutional structure which is part of the system of constitutional law. The realization of independent judicial power is attached to those who exercise judicial power. Whether judicial power is independent or not depends on the guarantee or protection of the independence or freedom of judges as implementers of judicial power. Judges are state officials who are given the authority to provide a sense of justice in society. Prior to the existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 (Pema 1/2020), the concept of criminalizing corruption was based on applicable laws and regulations, namely Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure and the Corruption Law,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai asas kebebasan hakim dalam proses peradilan pidana serta untuk mengetahui implementasi serta implikasi asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pada hakikatnya, kekusaan kehakiman merupakan salah satu unsur dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum tata negara Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung kepada jaminan atau dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat. Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Pema 1/2020), konsep penjatuhan pidana tindak pidana korupsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PALU

2024-06-03T18:10:51+07:00

This study aims to determine and analyze the application of the principles of human rights protection to fostered children at the Class II Palu Special Children'S Development Institution and the inhibiting factors in fostering children at the Class II Palu Special Children'S Development Institution, with empirical legal research. The results of the research LPKA Class II Palu has applied the principles of human rights protection in the development of fostered children, in line with the Minimum Standard Rules issued by the United Nations on the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). The implementation of human rights principles has been implemented with the fulfillment of children's rights as in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) that all people are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination, including children in the guidance of LPKA for committing criminal acts. LPKA Class II Palu, has implemented the Convention on the Rights of the Child (KHA), the implementation of the process of implementing the protection of children based on the principles of non discrimination, the best interests of the child, prioritizing the child's right to life, respecting the views of the child. And the inhibiting factors in the development of children in LPKA Class II Palu are Human Resources, Different Backgrounds of Fostered Children, Facilities and Infrastructure, Budget Limitations and Society.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan faktor-faktor penghambat dalam pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian LPKA Kelas II Palu telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan anak binaan, sejalan dengan Aturan Standar Minimum yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules). Penerapan prinsip-prinsip HAM telah diimplementasikan dengan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk anak dalam pembinaan LPKA karena melakukan tindak pidana. LPKA Kelas II Palu, telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, mengutamakan hak anak untuk hidup, menghargai pendapat anak. Dan faktor penghambat dalam pembinaan anak di LPKA Kelas II Palu adalah Sumber Daya Manusia, Latar Belakang Anak Binaan yang Berbeda, Sarana dan Prasarana, Keterbatasan Anggaran dan Masyarakat.

URGENSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KABU-PATEN BANGGAI

2024-05-13T14:01:40+07:00

The purpose of this research is to find out the urgency of spatial utilization of settlement areas and detailed spatial plans in Banggai Regency, and to find out the utilization of detailed spatial plans based on the principles of sustainable development. The research method uses normative legal research, using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The Spatial Detail Plan is regulated in several existing regulations including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which regulates the detailed spatial plan as an operationalization of the RUTR and in its instrument the RDTR is used as the basis for the preparation of zoning regulations, as well as in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which confirms that Local Governments are required to compile RDTR in digital form and according to standards to enable the public to access it.

Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui urgensi pemanfaatan ruang kawasan permukiman dan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banggai, dan Untuk mengetahui pemanfaatan rencana detail tata ruang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitan menggunakan Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Rencana Detail Tata Ruang yang di atur dalam beberapa aturan yang ada meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menagtur tentang rencana rinci tata ruang sebagai oprasionalisasi RUTR dan dalam instrumennya RDTR digunakan sebagai dasar bagi penyusuan peraturan zonasi, serta dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar untuk memudahkan masyakat mengaksesnya.

KEPASTIAN HUKUM DARI SUATU PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

2025-04-16T15:40:41+07:00

This paper discusses the recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia, which is constrained by existing laws and regulations. Although Indonesia has ratified the 1958 New York Convention and regulates international arbitration in Law No. 30 of 1999, the application of the principle of finality of arbitration is often hampered by broad interpretations of public order and procedures for the annulment of awards by courts. The resulting legal uncertainty reduces foreign investor confidence and creates obstacles to the enforcement of arbitral awards. This research suggests clearer legal reforms, limiting court intervention, and increasing the capacity of judges to understand international arbitration to ensure legal certainty and strengthen Indonesia's position as a jurisdiction that supports international arbitration.

Penulisan ini membahas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia yang terkendala oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase internasional dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, penerapan prinsip finalitas arbitrase sering terhambat oleh interpretasi luas terhadap ketertiban umum dan prosedur pembatalan putusan oleh pengadilan. Ketidakpastian hukum yang timbul mengurangi kepercayaan investor asing dan menciptakan hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase. Penelitian ini menyarankan reformasi hukum yang lebih jelas, pembatasan intervensi pengadilan, serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami arbitrase internasional untuk memastikan kepastian hukum dan memperkuat posisi Indonesia sebagai yurisdiksi yang mendukung arbitrase internasional.

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

2025-02-25T13:54:34+07:00

The results showed that the Role of BPKP in the Calculation of State Losses BPKP, through representatives in Central Sulawesi Province, has an important role in conducting investigative audits to determine the amount of state losses due to corruption crimes. Although the audit results are recommendatory, the state loss calculation report is often used as a basis by law enforcement officials in the investigation and trial process. Based on the theory of attribution, the authority is given directly by legislation, which mandates BPKP to supervise the management of state finances, including investigative audits of alleged corruption crimes. However, after the Constitutional Court Decision No. 31/PUU-X/2012, BPKP's authority in determining state losses is only recommendatory and not final and can only be used as evidence in the legal process, the results of BPKP investigative audits have assisted law enforcement officials in proving the elements of state losses in corruption cases in Central Sulawesi, showing the importance of BPKP audits in uncovering corruption crimes.

Hasil penelitian bahwa Peran BPKP dalam Perhitungan Kerugian Negara BPKP, melalui perwakilan di Provinsi Sulteng, memiliki peran penting dalam melakukan audit investigatif guna menentukan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun hasil auditnya bersifat rekomendatif, laporan perhitungan kerugian negara sering dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan teori atribusi, kewenangan diberikan langsung oleh perundang-undangan, yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, termasuk audit investigatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, setelah Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara hanya bersifat rekomendatif dan tidak bersifat final dan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, hasil audit investigatif BPKP telah membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kerugian negara dalam kasus korupsi di Sulawesi Tengah menunjukkan pentingnya audit BPKP dalam mengungkap kejahatan korupsi.

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBOCORKAN DATA PRIBADI KONSUMEN DAN IMPLIKASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIVASI DI INDONESIA

2025-06-11T14:55:58+07:00

To obtain research results, the author uses normative juridical research methods by examining laws and regulations, cases and legal doctrines. So as to get the results of the research that the responsibilities that must be carried out by the TikTok Company for leakage of consumer personal data can be divided into two, namely canceling the agreement containing the exoneration clause and notifying Application users that there has been a leak of consumer personal data and must resolve cases that have occurred. Then, the legal implications for the protection of consumer privacy rights that can be carried out by TikTok Application Users are non-litigation efforts in the form of holding TikTok companies accountable for immediately resolving cases and litigation efforts in the form of filing a lawsuit with the court with demands for administrative, civil and criminal sanctions.

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kasus dan doktrin hukum. Sehingga mendapatkan hasil penelitian bahwa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Perusahaan TikTok terhadap kebocoran data pribadi konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembatalan perjanjian yang memuat klausul eksonerasi dan pemberitahuan kepada pengguna Aplikasi bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi konsumen serta wajib menyelesaikan kasus yang telah terjadi. Kemudian, implikasi hukum terhadap perlindungan hak privasi konsumen yang dapat dilakukan oleh Pengguna Aplikasi TikTok adalah upaya non litigasi yang berupa meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan TikTok untuk segera menyelesaikan kasus dan upaya litigasi berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan dengan tuntutan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR : 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu)

2024-05-13T14:10:16+07:00

This research aims to determine the implementation of restorative measures against perpetrators of criminal acts of corruption in relation to returning state losses by analyzing the decision of the Palu District Court number 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu. The method used is based on the focus of the study and normative legal research. The results of research on the application of restorative measures to recover state losses in criminal acts of corruption are studied from the perspective of the economic theory of analysis of law, so that the provision of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption will be more effective and efficient in recovering state losses. with the principal criminal charge, and the return of the replacement money in the event of a return to state finances does not mean erasing the principal criminal prosecution.Crime, Court Decisions, and Decision Analysis

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana korupsi kaitannya dengan pengembalian kerugian negara dengan analisis putusan pengadilan negeri palu nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu.Metode yang di gunakan yaitu Berdasarkan fokus kajian dari penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penerapan restoratif terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dikaji dalam perspektif teori ekenomi analysis of law maka dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisian dalam pemulihan kerugian negara.dan Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya.

ANALISIS HUKUM HASIL AUTOPSI FORENSIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

2024-05-30T09:26:18+07:00

The purpose of this writing is to understand and analize the evidentiary power of forensic autopsy results in the process of proving murder and the legal implications of differences in forensic autopsy results in one object in the criminal justice process. The research method used is normative law, using a conceptual approach, statutory approach and case approach. The results showed that; evidence of forensic autopsy results in the form of letters when compared to other evidence based on the provisions of the Criminal Procedure Code, has the same evidentiary power as other evidence and non-binding and non-compelling for judges or free to judge while still based on truth and justice in giving the final decision. Then, differences in forensic autopsy results in one object in the criminal justice process can be very significant in determining the final outcome of the case. Legal implications can arise from these differences in the form of Consideration of Evidence, Uncertainty in Determining Facts, Reputation and Credibility of Forensic Experts, and Decision Making.

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan menganalisis kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik dalam proses pembuktian pembunuhan serta implikasi hukum terhadap perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang diguanakan adalah hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa alat bukti hasil autopsi forensik berupa surat jika dibandingkan dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan KUHAP, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama derajatnya dengan alat bukti yang lain dan bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim atau bebas dalam menilai dengan tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kemudian, Perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana dapat sangat signifikan dalam menentukan hasil akhir dari kasus tersebut. Implikasi hukum dapat timbul dari perbedaan tersebut berupa pertimbangan bukti, ketidakpastian dalam penentuan fakta, reputasi dan kredibilitas ahli forensik, dan penentuan keputusan.

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI

2024-06-04T10:44:33+07:00

The purpose of this study is to determine the effectiveness of efforts to prevent marriage at an early age and its implications for repro-duction health. The research method used is empirical juridical, so it can be concluded that the factors causing early marriage in Parigi Moutong Regency are due to legal factors, lack of religious knowledge, lack of parental attention, promiscuity and social media. Efforts to prevent early marriage carried out by authorized institutions in the form of comprehensive socialization containing regulations on marriage, conducting premarital guidance by providing information or understanding of the dangers of early marriage, providing education to children in the form of character education, religious education, repro-duction health education and introduction to sex. However, the prevention efforts made are less effective because cases of early marriage have not decreased, in terms of 4 factors that influence the prevention of early marriage, namely: law enforcement factors, facilities, society and culture. The implication of early marriage is that early pregnancy at an age of less than 20 years for women will have many risks because the condition of the uterus and pelvis has not developed optimally.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas upaya pencegahan perkawinan pada usia dini dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong karena faktor hukum, kurangnya pengetahuan agama, kurangnya perhatian orangtua, pergaulan bebas dan media sosial. Upaya pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berupa sosialisasi komprehensif memuat regulasi tentang perkawinan, melakukan bimbingan pranikah dengan memberikan informasi atau pemahaman tentang bahaya perkawinan usia dini, memberikan pendidikan pada anak berupa pendidikan karakter, pendidikan keagamaan, pendidikan kesehatan reproduksi dan pengenalan seks. Namun upaya pencegahan yang dilakukan kurang efektif karena kasus perkawinan usia dini belum mengalami penurunan, ditinjau dari 4 faktor yang mempengaruhi pencegahan perkawinan usia dini yakni: faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Implikasi perkawinan usia dini yaitu kehamilan usia dini kurang dari 20 tahun bagi perempuan akan banyak risikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal.

EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BA-KU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KON-SUMEN

2024-05-20T10:40:03+07:00

The principle of absolute responsibility is used to ensnare business actors whose services cause product defects, which in the UUPK The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence in Standard Agreements According to the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. Article 18 paragraph (1) parts a,d,f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak and disadvantaged position. In practice, cases of agreements using exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in some cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion.

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Eksistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjain baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, namun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat beberapa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya karena kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.