EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Keywords:
Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen.Abstract
The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence from the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study show that the implementation of standard agreements containing exoneration clauses is still common in society. Article 18 paragraph (1) parts a, d, f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak position and the least favored. In practice, cases of agreements that use exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in several cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion.
Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Ek-sistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kon-sumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klau-sula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan per-janjain baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering ter-jadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, na-mun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat bebera-pa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya kare-na kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.
References
DAFTAR PUSTAKA
A.Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023.
Bernard Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila :Makalah Bahan Ajar, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.
Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung,1993.
Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen di Lihat dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Jakarta,1986.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
Nasution Az, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sudikno Mertokusumo, Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
B.Peraturan Perundang-Undangan
a.Undang-Undang Dasar 1945.
b.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c.Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
d.Britania Raya, Consumer Rights Act 2015.
e.Britania Raya. Electronic Communications Act 2000.
f.Britania Raya, Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999.
g.Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA)
h.Consumer Rights Act 2015 (CRA)
A.Jurnal
Ahmadi Miru, Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu dalam Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, 2001.
Annurdi, Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No.1, 2017.
Cherdina Efenti Runtung, Kencenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian, Usu Law Journal, Vol.3, No.2, 2015.
Dian Afrilia, Perjanjian Baku Dan Penggunaannya Di Bidang Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Perasuransian, Jasa Penerbangan, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Laundry, Dan Perpakiran, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 2, No. 2, 2017.
Fiona Wiananda Adhyaksanti, Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia, Krtha Bhayangkara, Vol..17, No.1, 2023.
Hariyanto, Asas Kebebasan Berkontrak:Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016.
I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 03, No. 03, 2015.
I Made Suryana dan Rina Suwasti, Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku, Ganec Swara, Vol.3, No.2, 2009.
Rani Yuwafi, Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3, No.2, 2022.
Shinta Rachmaniyah, Dipo Wahyoeno, Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No.2, 2022.
Siti Nurbaiti, Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia Turki), Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No.2, 2013.
B.Sumber Lainnya.
Competition & Markets Authority, “Unfair Contract Terms Guidance: Guidance on the Unfair Terms Provisions in the Consumer Rights Act 2015,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4504%2040/Unfair_Terms_Main_Guidance.pdf,%20diakses%2020%20Juni%202022, diakses tanggal 25 Januari 2024.
Ersee Libert Yehezkiel, Perbandingan Hukum Penerapan Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia Dan Inggris, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.
Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 1991.
