PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROFESI DOKTER SEBAGAI KORBAN KEKERASAN KELUARGA PASIEN

Abstract

Based on the results of the study that doctors as victims of patient family violence have not been regulated in special legislation in the field of health and medicine only in the Criminal Code as repressive protection, in statutory regulations, doctors have not received preventive legal protection as victims in carrying out the medical profession, but in providing medical services, The legal protection of doctors in carrying out their profession is regulated in various laws and regulations, so that doctors always take refuge in medical risks, namely the possibility of something unwanted by patients and doctors in a series of medical action processes both from the risk of injury, disability, to death and doctors have implemented Service Operational Standards (SOPs) because the purpose of passing Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 36 of 2009 concerning Health. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice to provide protection to doctors in carrying out their duties does not discuss patient protection, so that the position of doctors is stronger and emphasizes the resolution of medical disputes through professional code of ethics hearings whose sanctions are only administrative.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dokter sebagai korban kekerasan keluarga pasien belum diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus dibidang kesehatan dan kedokteran hanya dalam KUHPidana sebagai perlindungan represif, dalam regulasi perundang-undangan, dokter belum mendapatkan perlindungan hukum preventif sebagai korban dalam menjalankan profesi dokter, tetapi dalam memberikan pelayanan medik, profesi dokter sebagai terduga pelaku malpraktek mendapatkan perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan profesinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dokter selalu berlindung pada risiko medis yaitu kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien maupun dokter dalam rangkaian proses tindakan medis baik dari risiko cidera, cacat, hingga kematian dan dokter sudah menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) karena tujuan disahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak membahas perlindungan pasien, sehingga kedudukan dokter lebih kuat dan lebih menekankan penyelesaian sengketa medik melalui sidang kode etik profesi yang sanksinya hanya administrasi.