ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR TEKNIS
Keywords:
Criminal Law Policies, Job Creation Law, Radio Frequency Spectrum, Telecommunication DevicesAbstract
The writing of this research aims to determine and analyze criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards according to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, and to analyze changes in criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of the Omnibus Law on Job Creation. The research method used is the Normative Juridical method with a literature review approach relying on secondary data because the main focus of this research is on criminal law policy issues in legislation related to unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards. The research findings indicate that the imposition of criminal
Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder karena fokus utama penelitian ini adalah pada masalah kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan peralatan telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996
-------------------------, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2
-------------------------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
-------------------------, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005
-------------------------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2010.
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Grafika Pers, Jakarta, 2003
Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti Cetakan I, Bandung, 1995
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002
Rahayu dkk, Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia, PR2Media dan Yayasan TIFA, 2015, Yogyakarta
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum, alih bahasa Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, 1990
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PERATURAN
Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
Undang Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
Permen Kominfo No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi.
JURNAL / INTERNET
https://www.kominfo.go.id/content/detail/29924/siaran-pers-no 127hmkominfo102020-tentang-uu-cipta-kerja-dukung-percepatan-transformasi-digital-dan-ciptakan-lapangan-kerja-baru-sektor-kominfo/0/siaran_pers. Diakses tanggal 01 November 2023.
https://www.postel.go.id/berita-hindari-sanksi-administratif-gunakan-frekuensi-sesuai- peruntukannya-27-6079 diakses tanggal 07 januari 2024
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penegasan-norma-i-ultimum-remedium-i-soal-pengenaan-sanksi-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5fe9c7c822f4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium_ciptaker diakses tanggal 14 januari 2024.
Putusan Mahkamah Agung Atas PK No. 77 PK/PID.SUS/2015.
Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.
Arya Setya Novanto, Ratna Herawati, Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal USM Law Review Vol 5 No.1, 2022
Edmon Makarim, Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1, 2013.
Hendri Junaidi, Moh.Din, Adwani, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 4, 2014.
Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 4, Article 4, 2019
