THE EXISTENCE OF CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODIES IN RESOLVING CONSUMER DISPUTE CASES IN INDONESIA
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA
Keywords:
Non Litigation; Existence; Constraints; BPSKAbstract
Consumer dispute resolution can be done through litigation or non-litigation mechanisms. Alternative dispute resolution processes, including through conciliation, mediation and arbitration, are carried out by the Consumer Dispute Resolution Agency. Non-litigation dispute resolution is one of the most popular methods because it can resolve cases faster and better. However, the large number of dispute resolutions through BPSK does not necessarily make its implementation without problems. There are at least 3 (three) obstacles that cause the existence of BPSK to not be optimal, namely disharmonization of regulations, minimal access to BPSK, and minimal public knowledge regarding the importance of protecting rights as consumers. So, to increase the existence of BPSK as a consumer dispute resolution body, the author considers that there needs to be several improvements in terms of legal substance (legal regulations) so that it does not overlap with judicial bodies and can provide legal certainty, then in terms of legal structure there needs to be equality in the provision of BPSK offices. down to districts/cities to facilitate community access, furthermore in terms of legal culture where there is a need to provide more understanding to the community regarding the importance of awareness to protect their rights as consumers.
References
Abdul Halim Barkatullah. (2008). “Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”, Cetakan 1. Bandung: Nusamedia.
Desriza Ratman. (2012). “Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition”. Jakarta. Elex Media Komputindo.
Maryanto. (2019). “Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK”. Lampung. Unissula Press.
Susanti Adi Nugroho. (2011). “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya”. Jakarta. Kencana Prenada Group.
Shidarta, (2006). “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Cetakan 3. Jakarta: Grasindo.
JURNAL
Billy Kalangi. (2015). “Efektivitas Undang–undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia”. Lex Et Societatis, 3(4): 49-57.
Chanda Adi Gunawan, dkk. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal Konstruksi Hkum, 4(1): 13-19.
Gusti Ayu Sandrina, dkk. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Kualitas Barang Yang Dibeli Pada Aplikasi Belanja Tiktok Shop”. Jurnal Kertha Semaya, 11(3): 487-497.
Halida Zia, dkk. (2022). “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia”. Datin Law Jurnal, 3(1): 79-91.
Halimah Humayrah Tuanaya. (2021). “Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Pamulang Law Review, 4(2): 147-156.
Kadek Purwa Sastra Diyatmika, dkk. (2020). “Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel”. Jurnal Analogi Hukum, 2(3): 393-398.
Muskibah. (2018). ”Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Jurnal Komunikasi Hukum, 4(2): 139-149.
Nurul Fibrianti. (2015). “Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”. Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(1): 111-126.
Riris Nisantika, dkk. (2021). “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Locus Delicti, 2(1): 49-59.
Sugandi Ishak. (2016). “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)”. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2): 179-204.
