VERBALISAN WITNESSES : EFFECTIVENESS AND JUSTICE OF PROVING NARCOTICS CASES IN BOYOLALI
Keywords:
Verbalisan, Witness, Effectiveness, JusticeAbstract
Verbalisan witness, frequently associated with investigating witnesses, testifies as the defendant entirely or partially disputes the Police Investigation Report (BAP). The presence of verbalisan witnesses in the evidence of narcotics cases in Boyolali enhanced the conviction of judges in deciding narcotics crimes. However, it is vague whether providing verbalisan witnesses as evidence will still adhere to the principle of justice and be effective in proving narcotics cases. The purpose of this study aimed to discover and understand how effective and fair to present verbalisan witnesses in proving narcotics cases in Boyolali. This research employed an empirical juridical approach. This research was a descriptive study. This study administered primary data from interviews with judges, prosecutors, police, and advocates who had handled narcotics cases that presented verbalisan witnesses, and secondary data from literature. The results of researchers' observations on the effectiveness of verbalisan witnesses and fairness of proving narcotics cases in Boyolali indicate that the presence of verbalisan witnesses has fulfilled the values of justice and provided the effectiveness of proving narcotics cases in Boyolali.
References
Books
Rawls, John, 2019. A Theory Of Justice Cetakan ke 3, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Effendi, Erdianto, 2021. Hukum Acara Pidana Prespektif KUHAP dan peraturan lainnya, Bandung: PT Refika Aditama.
Yusticia, Tim Beranda, 2018. Kamus Istilah Hukum Superlengkap, Yogyakarta:C-Klik Media.
Takariawan, Agus, 2019. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
Amin, Rahman, 2020. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata, Sleman:CV BUDI UTAMA
Ali, Achmad, 2017, “Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal”, 7th ed., Jakarta: Kencana.
laws and regulations
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Decision
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010
Journal Articles
Kurnianingsih, Marisa, M. Zaki Attirmidzi, 2021, The Effectiveness of Imposing the Death Penalty for Corruption Perpetrators as a Solution for Handling Corruption during the Covid-19 Pandemic, Law and Justice, Vol. 6 No.1
Enggarani, Nuria Siswi, 2018, INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM, Jurnal Law and Justice, Vol. 3 No. 2
Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, 2019, Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 7 No.1
Sri, Dewi Rahayu, Yulia, M. , 2020. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 1.
Bagaskoro, Angga Rizky, 2017. Tinjauan Yuridis Empiris Penanganan Anak didik Pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo), Skripsi , Surakarta: eprint.ums.ac.id.
Hidayat, Arif and Zaenal Arifin, 2019, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
Rohmatul, 2020, Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society, UNTAG Law Review 5, no. 1
Usman, Sabian, 2009. Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Dalam: Nur Fitryani Siregar, 2018, Efektivitas Hukum, Padang: Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.
Prasetio, Dicky Eko, 2021, Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila, Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3: 249–73.
Lubis, Fauziah, 2018, Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 2: 210, https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438.
Ahadi, Alwin 2022, Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum, Jurnal USM LAW REVIEW, Vol. 5 No.1
Kamu, Migel, 2019. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat 2 jo. Pasal 362 KUHP, Lex Et Societatis Vol.7 No.1.
Rozi, Fachrul, 2018. Sistem Pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Vol.1 No.2
Zuhdi, Syaifuddin, 2021, Trancendental Justice Law: The Relation of Law and Justice, Journal of Transcendental Law, Vol. 3 No. 1
Suheri, Ana, 2018, Wujud Keadilan dalam masyarakat ditinjau dari prespektif hukum nasional, Jurnal Morality, Vol. 4 No. 1
Indrajid Kurniawan, 2022, Dimensi Keadilan Menurut Teori John Rawls (Tinjauan (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Skripsi, Banjarmasin: Institutional Digital Repository
Wibisana, Andri G. , 2017, Keadilan Dalam Satu (Intra) Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 2
Waluyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Cet I, Bandung: Mandar Maju, hlm 27, Dalam: Akhmad Zubairy, 2021, Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2 No.2
Sulistiono, Eko, 2019, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2
Khaerul, M., Amir Ilyas dan Audyana Mayasari Muin, 2022, Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia, Jurnal Living Law, Vol. 14 No. 1
Samurine, Claudia Aprilia, 2019, Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Lex Crimen, Vol. 8 No. 3
Purnawati, Shinta Ayu, 2019, Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Prespektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia), Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1 No.2
Zubairy , Akhmad, 2021. Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam
Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2
Internet
DataIndonesia.id, 2022. Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir, dalam https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir
AntaraJateng, 2020. Jateng rangking 4 penyalahgunaan narkoba se-Indonesia, dalam https://jateng.antaranews.com/berita/318855/jateng-rangking-4-penyalahgunaan-narkoba-se-indonesia
Hukum online, Keabsahan Penggunaan Tersangka Sebagai Saksi di Persidangan, https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan-lt50ec06251d12a
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022. Efektif, dalam https://kbbi.web.id/efektif
Hukum online, 2013. Keabsahan Penggunaan Tersangka Sebagai Saksi di Persidangan, dalam
Rayma Nurfalah, 2021, Keadilan Menurut John Rawls dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Indonesia,https://www.academia.edu/44872886/Keadilan_Menurut_John_Rawls_dan_Penerapannya_Dalam_Sistem_Hukum_Indonesia
Interviews:
Purwanta, Mahendra Adhi, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, Wawancara pribadi, Boyolali 14 Oktober 2022
Sangkarulina , Dita, Jaksa Kejaksaa Negeri Boyolali, Wawancara pribadi, Boyolali 19 Oktober 2022
Sarjono, Penyidik Sat Res Narkoba Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali 20 Oktober 2022
Irpan, YB., advokat Kantor Advokat Dr. YB. Irpan, S.H., M.H , wawancara pribadi Surakarta 22 Oktober 2022
Data Kejaksaan Negeri Boyolali, Kasus tindak pidana perkara narkotika tahun 2019-2022, Boyolali
