Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU DI MARKETPLACE

Nurul Wulan Rahmadani — 2024-08-20

The research used is normative juridical using the Law approach, by examining or analysing data in the form of secondary data obtained from literature studies (library research) sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.Based on the issues raised, it can be concluded that according to the principle of legal responsibility for the element of fault, the main responsibility is the seller because the seller is directly involved in the sale of pirated books. Although the marketplace is not directly involved in the sale of pirated goods, the marketplace has an obligation to ensure the seller's compliance with the rules and policies that have been established regarding the sale of pirated goods. Legal protection efforts against creators consist of preventive and repressive protection. Preventive efforts involve the government in regulating online economic activities and avoiding violations. Meanwhile, repressive efforts involve law enforcement against violations that have occurred, by imposing criminal sanctions and compensation to the perpetrators of piracy.there are norms that are vague and do not have permanent legal certainty.

Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (penelitian kepustakaan) yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa sesuai prinsip tanggung jawab hukum atas unsur kesalahan, tanggung jawab utama adalah penjual karena penjual yang terlibat langsung dalam penjualan buku bajakan. Meskipun marketplace tidak secara langsung terlibat dalam penjualan barang bajakan, tetapi marketplace memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan penjual terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penjualan barang bajakan. Upaya perlindungan hukum terhadap pencipta terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi online dan menghindari terjadinya pelanggaran. Sementara itu, upaya represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan memberlakukan sanksi pidana dan ganti rugi kepada pelaku pembajakan.terdapat norma yang kabur dan tidak mempunyai Kepastian Hukum yang tetap.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ATAS PENJUALAN BARANG TIRUAN

Jeldi Kaawoan — 2024-08-20

Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui perlindungan merek menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pelanggaran merek menurut UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, buku dan juga jurnal-jurnal terdahulu. Secara keseluruhan, perlindungan merek dan penyelesaian sengketa di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 telah mengadopsi banyak prinsip dari konvensi internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya, tujuan utama dari semua instrumen hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi hak merek, memastikan penegakan hukum yang adil, dan mendukung perdagangan yang transparan dan adil. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan

PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN (RIGHT TO HEALTH) TERHADAP PEREMPUAN KAITANNYA DENGAN FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) DI INDONESIA

Fatimah — 2024-08-20

Praktik Female Genital Mutilation (FGM) merupakan praktik yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh organ genital perempuan tanpa alasan medis yang jelas. Berbagai konvensi internasional telah melarang adanya praktik ini karena mencederai hak-hak perempuan dan anak perempuan terutama perlindungan hak atas kesehatan. Di Indonesia, praktik FGM dilakukan dengan alasan budaya atau tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kaitan antara perlindungan hak atas kesehatan (right to health) terhadap perempuan dengan praktik FGM di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, FGM adalah praktik tradisonal berbahaya yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga dapat mencederai pemenuhan hak atas kesehatan (right to health) bagi perempuan dan anak perempuan, dimana dalam pemenuhan hak atas kesehatan (right to health) negara berkewajiban untuk memastikan bahwa kelompok atau komunitas yang termarjinalisasi, khususnya perempuan dan anak-anak harus dilindungi dari praktek tradisional berbahaya dan dari kekerasan yang berbasis gender dengan cara negara harus memberikan pengakuan hak atas kesehatan dalam sistem hukumnya, khususnya melalui pelaksanaan undang-undang dan untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dengan rencana yang detail. Di Indonesia, praktik ini adalah tradisi yang masih berlangsung sampai sekarang dan telah dipraktikan secara lintas generasi sejak lama karena kuatnya warisan nilai-nilai budaya masyarakat, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan lainnya. Negara indonesia sampai saat ini instrumen hukumnya belum secara jelas melarang praktik ini dan justru memedikalisasi praktik tradisional berbahaya dan diskriminatif ini, sehingga hal ini berpotensi mencedarai hak atas kesehatan (right to health) terhadap perempuan di Indonesia.

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Andi Nurul Amalia — 2024-08-20

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini, Pelaksanaan JKP di Kota Palu belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang bersifat teknis. Beberapa Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai belum memenuhi syarat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, ditemukan bahwa peserta yang mengajukan permohonan dinilai belum memenuhi syarat. Dikarenakan peserta yang mengajukan permohonan tidak melengkapi berkas dan Beberapa pekerja yang lambat melakukan pengajuan.

TINJAUAN HUKUM ATAS KARYA HAK CIPTA LAGU DALAMA PERMAINAN RITME

Adam Latungka — 2024-08-20

Hak cipta adalah hak ekslusif pencita yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, namun pelaksanaan terhadap hak cipta belum sesuai dengan apa yang diharapkan seperti penggunanya mengambil lagu ciptaan dari pencipta dengan tidak mengapreasiakannya lewat mempublikasikan lagu ciptaan pencipta kedalam permainan bertema ritme dengan tujuan mendapatkan jumlah permainan dan markah yang banyak oleh pengguna lainnya, perimnan ritme ini berbentuk program komputer bernama Osu!. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum yuridis normative yaitu menggunakan perangkat peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung. Hasil dan pembahasan yang dapat diambil yakni dalam menentukan pelanggarannya diawali oleh pengguna layanan (pemain) ketika menggungah sebuah lagu yang tidak resmi masuk kedalam permainan tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta dapat ditandai sebagai pelanggaran hak cipta dalam hak ekonomi dan hak moral pada lagu dan/atau ritme music dengan atau tanpa teks yang hak terkait

PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALU

Ain Safitri ain — 2024-08-20

The research method used is Empirical research, by examining or analysing in the form of primary data and secondary data. The results showed that the cause of MSME actors in Palu City, especially South Palu and West Palu, did not register their trademarks due to lack of knowledge of intellectual property rights, especially trademarks and lack of legal understanding, limited costs, and lack of counseling and socialisation. The Department of Industry and Trade of Palu City has played an important role in encouraging trademark registration for MSMEs in Palu City by providing information, collaborating with relevant agencies, facilitating the registration process, providing guidance and consultation. Although the efforts made by the Office of Industry and Trade of Palu City have not been evenly distributed, the efforts show the commitment of the Office of Industry and Trade of Palu City in encouraging trademark registration for MSMEs in Palu City.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI TARI KREASI CIPTAAN BAPAK HASAN BAHASUAN

Alfin Chalief Abdul. Rahim Abbas — 2024-08-20

The objective of the writing is to analysis of protection for Pontanu's creative dance works created by Mr. Hasan Bahasuan and to find the dispute resolved regarding Kaya Cipta, the Pontanu Creative Dance Art Creation by Hasan Bahasuan? The legal research method used is normative juridical legal research. Conclusion in this research: Legal protection of Pontanu dance creations is fully regulated in the Copyright regime because the Pontanu Dance is a traditional dance whose creator is owned and known, namely Mr. Hasan Bahasuan, where the Pontanu dance has also been registered with the Ministry of Law and Human Rights. This is different from Communal works of art, where communal works are works that developed in a certain area and the creator is not known, so that the rights holder of the work is owned by the local community. Repressively, the copyright holder has registered his creation so that the right holder of the Pontanu creative dance copyright has used the rights to the creation in accordance with the applicable regulations by filing a lawsuit against the defendant who used his creation without permission or without rights, but Pontanu's creative dance was created by Mr. Hasan Bahasuan, as of this writing, has still not received any results, either from a collective agreement or from a court decision, so that both the plaintiff and the defendant are still in a balanced state of right or wrong in the eyes of the law.

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan Karya Cipta seni Tari kreasi Pontanu Ciptaan Bpk. Hasan Bahasuan?. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa terkait Kaya Cipta Seni Tari Kreasi Pontanu Ciptaan Hasan Bahasuan?. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitan hukum yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Perlindungan Hukum Karya cipta tari kreasi pontanusepenuhnya diatur pada rezim Hak Cipta dikarenakan Tari Pontanu merupakan tarian tradisional yang memiliki serta dietahui penciptanya yakni Bapk HasanBahasuan dimana tari pontanu juga tela dicatatankan pada Kementrian Hukum dan Ham. Berbeda engan Karya seni Komunal yang dimana pada karya komunal adalah suatu karya yang berkembang disuatu daerah tertentu dan tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga pemegang Hak dari kerya tersebut dimiliki oleh masyarakat daerah. Secara represif pemegang Hak Cipta telah mencatatkan karya ciptaan nya sehingga pemegang hak dari karya cipta tari kreasi Pontanu telah menggunakan hak pada ciptaan sesuai aturan yang berlaku dengan melakukan gugatan kepada tergugat yang menggunakan ciptaan nya tanpa izin atau tanpa hak, akan tetapi Tari Kreasi Pontanu Ciptaan Bapak Hasan Bahasuan hingga tulisan ini diselesaikan masih belum mendapatkan hasil, baik dari kesepakatan bersama maupun hasil dari putusan pengadilan sehingga baik dari pihak penggugat maupun tergugat masih didqalam keadaan yang seimban dalam kondisi benar atau salahnya dimata hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND

Inayah Azzahra Arief — 2024-08-20

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi kemajuan pada semua bagian dalam kehidupan masyarakat. Sebahagian yang bermain game online Higgs Domino Island ini menjual akun atau chip kepada sesama pemain dengan menawarkan harga yang lebih murah, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemilik aplikasi selaku pemegang hak paten. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah : Bagaimana Perlindungan Hak Paten Terhadap Program Komputer Pada Sistem Aplikasi Higgs Domino Island di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi Higgs Domino Island sesuai dari syarat-syarat invensi serta salah satu invensi yang wajib dilindungi yang berkembang dalam bidang teknologi yaitu program komputer yang berbasis digital, dimana aplikasi tersebut juga memiliki karakter (instruksi-instruksi) dengan menghasilkan penyelesaian baik yang berwujud maupun tak berwujud. Maka, sistem yang ada didalam aplikasi Higgs Domino Island merupakan suatu invensi yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh dari segi hak paten. Sebab hak paten itulah yang menjadi bagian dari perkembangan sistem perdagangan Internasional maupun nasional yang memiliki nilai ekonomis, apabila dikelola dengan baik oleh pemilik paten maupun pemerintah.

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET

Moh Fauzan Arif — 2024-08-20

Copyright infringement of songs via the internet, in this case illegal downloading, is currently still hotly discussed. Due to the government’s move to block several sites that provide free song download services, they can still be used by the general public. This of course raises the idea that what the government has done has not reached its maximum point in dealing with the problem of illegal downloading. So, this is what makes musicians very irritated by the government’s attitude of not paying attention and even considering not appreciating the creative works of the nation’s children. The aim of this research is to find out and explain the legal protection provided by the government to songwriters in dealing with act of copyright infringement in cyberspace, and to know and understand the responsibilities of free song download service providers for copyright violations via internet media. Based on the research results, it is understood that the legal protection provided by the government to songwriters in dealing with acts of copyright infringement in cyberspace is: firstly, blocking sites that are deemed to have violated copyright even though they are not operating optimally and do not reduce the occurrence of violations, and secondly carrying out socialization both to songwriters or rights holders about the importance of registering creations, as well as to the public about the culture of respecting the work of the nation’s children so that intellectual property rights law enfocement can be implemented properly. The response of free song download service providers to copyright violations via the internet is: not in accordance with the law, illegal site providers even deny their existance as illegal sites by promoting themselves as song search sites that do not upload songs. This site instead equates the site with search sites such as Google and Ymail.system.

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini illegal downloading, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah illegal downloading ini. Sehingga, hal inilah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya, dan untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya, tujuan utama dari semua instrumen hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi hak merek, memastikan penegakan hukum yang adil, dan mendukung perdagangan yang transparan dan adil. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem perdagangan global

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ASING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA

Clara Steviani Mosi — 2024-08-20

The research method used in this thesis is normative research method. The result of this research is that the legal protection of foreign patents in Indonesia is enforced based on philosophical, sociological, and juridical foundations. How to apply for foreign patent registration based on the patent law system in Indonesia as expressed by Muhammad Jumhana and R. Djubadillah there are three points, namely: 1. Strong IPR protection can provide encouragement to increase a stronger technological foundation, 2. Protection of KHKI is basically intended as an effort to create a better climate for the growth and development of the passion of creators or discoveries in the fields of science, art and literature, 3. Providing legal protection for IPR is not only an acknowledgement of the work and human spirit, but in macroeconomics it is the creation of a healthy atmosphere to attract foreign investors and facilitate international trade. community against the policy of the Regent of Banggai.

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum paten asing di Indonesia diberlakukan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Cara mengajukan pendaftaran paten asing berdasarkan sistem hukum paten di Indonesia sebagaimana yang di ungkapkan oleh Muhammad Jumhana dan R. Djubadillah terdapat tiga poin yaitu : 1. Perlndungan HKI yang kuat dapat memebrikan dorongan untuk meningkakan landasan teknologi yang lebih kuat lagi, 2. Perlndungan terhadap KHKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuati di bidang ilmu pengetahun, seni dan sastra, 3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan agar terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanam modal asing serta memperlancar perdagangan Internasional. masyarakat terhadap kebijakan Bupati Banggai.