Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEADAAN DA-RURAT DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Nur Masyita — 2024-12-12

The results show that the International Covenant on Civil and Political Rights, especially Article 4, expressly regulates the provisions for establishing a state of emergency in a country. Where the Siracusa Principles provide further guidance on the procedures that must be followed by the state in establishing and enforcing a state of emergency. Regarding the implementation of the state of siege in the Democratic Republic of Congo, the Government of the Democratic Republic of Congo and the Military Authorities have not fully complied with the provisions of Article 4 of the Covenant on Civil and Political Rights and the Siracusa Principles. The Government and Military Authorities have not been able to address the armed groups that continue to threaten the safety of the local population. Therefore, the government's actions have resulted in violations of human rights that are non-derogable rights or cannot be reduced under any circumstances. The imposition of a state of siege emergency in the North Kivu and Ituri regions is considered ineffective, which has victimized many residents in the region.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 4 yang secara tegas mengatur ketentuan penetapan keadaan darurat di suatu negara. Di mana Prinsip Siracusa memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara yang harus diikuti oleh negara dalam menetapkan dan memberlakukan keadaan darurat. Terkait pelaksanaan keadaan darurat (state of siege) di Republik Demokratik Kongo, Pemerintah Republik Demokratik Kongo bersama Otoritas Militer tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Prinsip Siracusa. Pemerintah dan Otoritas Militer belum mampu mengatasi kelompok-kelompok bersenjata yang terus mengancam keselamatan penduduk setempat. Oleh karena itu, tindakan pemerintah tersebut justru mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pemberlakuan keadaan darurat state of siege di wilayah Kivu Utara dan Ituri dinilai tidak efektif, yang di mana membuat banyak penduduk di wilayah tersebut menjadi korban.

ANALISIS TERHADAP UNSUR KEBARUAN DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 559K/PDT.SUS-HKI/2016)

Rayhan Vatikha — 2024-12-12

This research analyzes the element of novelty of a design because it is very important for industrial design protection. The formulation of the problem in this research is how industrial design law determines the element of novelty in a design and what are the indicators of the element of novelty according to the Industrial Design Law in Supreme Court Decision number 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 related to the registration of a previously registered water faucet industrial design. By finding that there are parties who circulate products similar to previously existing products. The purpose of this research is to know the industrial design law in determining the element of novelty in a design and to know the indicators of the element of novelty according to the applicable law. The research method used is normative research with statute approach and case approach. The research results can be concluded that the Industrial Design Law does not provide detailed parameters regarding the element of novelty.

Penelitian ini menganalisis mengenai unsur kebaruan sebuah desain karena merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan desain industri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum desain industri dalam menentukan unsur kebaruan pada sebuah desain dan apa indikator unsur kebaruan menurut Undang-Undang Desain Industri dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait pendaftaran desain industri kran air yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan menemukan adanya pihak yang mengedarkan produk mirip dengan produk yang telah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum desain industri dalam menentukan unsur kebaruan pada sebuah desain dan untuk mengetahui indikator unsur kebaruan menurut undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengm pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan parameter detail tentang unsur kebaruan.

PERANAN PERLINDUNGAN MEREK BAGI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SIGI

Rafli Zulhandi — 2024-12-12

The method used in this research is empirical legal research method. The results of this study show that trademark protection has provided legal certainty that creates a sense of security for Micro, Small and Medium Enterprises in Sigi Regency against potential acts of unfair competition so that they can focus on innovation and development of their business products. Brand protection has also had an influence on increasing product value and consumer confidence, strengthening market positions that help to compete in competitive markets, and business expansion that opens up opportunities to enter a wider market. Improvement of local government policies on brand protection for Micro, Small and Medium Enterprises through stricter regulations is needed to ensure that every Micro, Small and Medium Enterprise in Sigi Regency has an equal opportunity to obtain rights to its brand.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan merek telah memberikan kepastian hukum yang menciptakan rasa aman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten sigi terhadap potensi tindakan persaingan tidak sehat sehingga dapat fokus dalam hal inovasi dan pengembangan produk usahanya. Perlindungan merek juga telah memberi pengaruh terhadap peningkatan nilai produk dan kepercayaan konsumen, penguatan posisi pasar yang membantu untuk bersaing di pasar yang kompetitif, serta ekspansi bisnis yang membuka peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas. Peningkatan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui regulasi yang lebih tegas sangat diperlukan untuk memastikan setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sigi memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas mereknya.

ANALISIS HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING

Deanta Aulia — 2024-12-12

This study aims to determine whether electronic contracts in Financial Technology Peer to Peer Lending have applied the principles and principles of contract law in Indonesia. The research method used is normative legal research. The conclusions in this research are: The weakness of the GCPL in seeing violations committed by organizers related to the use of standard clauses in electronic contracts that are not in accordance with the principles and principles of contract law. The contract remains valid, because it is considered not to violate existing norms, but the electronic contract is considered a non-ideal contract. Suggestions that can be given in this study, so that the GCPL must make updates in accordance with the needs. Because in this era, it really needs a regulation that can protect the parties in dealing with digital transaction problems.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak elektronik dalam Financial Technology Peer to Peer Lending sudah menerapkan asas-asas dan prinsip hukum kontrak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Lemahnya UUPK dalam melihat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terkait dengan penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang belum sesuai dengan asas dan prinsip hukum kontrak. Kontrak tersebut tetap sah, karena dianggap tidak melanggar norma-norma yang ada, tetapi kontrak elektronik tersebut dianggap sebagai kontrak yang tidak ideal. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, agar UUPK harus melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan. Karena di era sekarang ini begitu membutuhkan suatu regulasi yang dapat melindungi para pihak dalam menghadapi permasalahan transaksi digital.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA BINANGGA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Rizki Dwi Putra — 2024-12-12

The problems in this research are how is the implementation of the agreement for production sharing of agricultural land in Binangga Village and how is the dispute resolution process of the implementation of the agreement for production sharing of agricultural land in Binangga Village. The purpose of this research is to find out the implementation of the farmland profit sharing agreement in Binangga Village and to find out the dispute resolution process of the implementation of the farmland profit sharing agreement in Binangga Village. The method in this research is empirical legal research using primary data and secondary data analysed qualitatively descriptive. The results showed that the implementation of profit-sharing agreements in Binangga Village, Marawola Subdistrict, Sigi Regency is still based on agreement and trust which is done orally and the distribution is in accordance with the agreement of the parties. The dispute resolution process between landowners and cultivators is carried out through consensus deliberation to find solutions to resolve disputes that occur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga dan Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi masih berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan yang dilakukan secara lisan dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Adapun proses penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk dapat ditemukan solusi menyelesaikan sengketa yang terjadi.

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIPAKAI DI APLIKASI TIKTOK

Kristianto Oktavian Saragih — 2024-12-12

Some song copyright violations on the TikTok platform such as uploading songs and rearrangements without permission or commercialized, will clearly harm the songwriter. because with commercial use without permission, the creator automatically does not get economic rights or royalties from the platform. The purpose of the study is to know and understand how the responsibility of the TikTok platform for violations of song copyrights in the TikTok application, as well as to know and understand the legal protection of songwriters for illegal commercialization of their copyrights in the TikTok application. The method used in this paper is Normative Juridical, Conclusion; the creator can file a lawsuit for material claims, restoration of the original state, prohibition of acts, as well as complaints that can result in compensation and fines for violators. preventive protection of the creator's copyright is still ineffective because TikTok does not support legal protection and government supervision. Therefore, repressive measures are needed to enforce liability in accordance with applicable laws.

Beberapa pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta lagu yang ada di platform TikTok seperti mengunggah lagu dan aransemen ulang tanpa izin atau dikomersialkan, maka jelas akan merugikan si pencipta lagu. karena dengan penggunaan secara komersial tanpa izin, otomatis si pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atau royality dari platform tersebut. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab dari pihak platform TikTok terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu pada aplikasi Tiktok, jugaUntuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas komersialisasi Hak Ciptanya secara illegal pada aplikasi TikTok.Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah Yuridis Normatif, Kesimpulan; pencipta dapat mengajukan gugatan untuk tuntutan materi, pemulihan keadaan semula, larangan perbuatan, serta delik aduan yang dapat mengakibatkan ganti rugi dan sanksi denda bagi pelanggar. perlindungan preventif hak cipta pencipta masih kurang efektif karena TikTok tidak mendukung perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah represif untuk menegakkan pertanggungjawaban sesuai undang-undang yang berlaku.

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TIKET PESWAT MELALUI TRAVELOKA

Nola Kasih Valentinesia — 2024-12-12

This type of research that the author uses in this research is normative jusridis research. The author's conclusions are: The process of electronic contract agreements with conventional contracts has similarities, what distinguishes the two contracts is that electronic contracts are carried out without face-to-face and do not need to meet in person so that the agreement process on electronic contracts occurs more quickly, easily and efficiently. The electronic contract on Paylater is valid because it has fulfilled the provisions of the valid terms of an agreement based on Article 1320. In addition, when examined in terms of electronic contracts, it is also in accordance with the provisions stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The evidentiary position of electronic evidence in civil cases in court as valid evidence. The presence of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as a form of affirmation of the recognition of electronic information and / or documents as legal evidence.

Jenis Penelitian ini yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yusridis normatif. Kesimpulan penulis adalah: Proses perjanjian kontrak elektronik dengan kontrak yang dilakukan secara konvensional memiliki kesamaan, yang membedakan kedua kontrak tersebut adalah pada kontrak elektronik dilakukan tanpa tatap muka dan tidak perlu bertemu secara langsung sehingga proses perjanjian pada kontrak elektronik terjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Kontrak elektronik pada Paylater sah karena telah memenuhi ketentuan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320. Selain itu, apabila dikaji dalam hal kontrak elektronik juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bentuk penegasan diakuinya Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Ayu Kartikasari — 2024-12-12

The problem formulations in this study are: How is the protection of personal data of online transportation users in terms of the Personal Data Protection Law?. What are the efforts that can be made by victims of personal data abuse in online transportation? The type of research used in this writing is normative legal research. The conclusion in this research: The protection of personal data of online transportation users can be divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is carried out by carrying out personal data security obligations and being aware of the importance of information security for personal data owners as regulated in laws and regulations. This is an effort to prevent or minimize the misuse of personal data. Furthermore, repressive legal protection for victims of online transportation personal data abuse is in the form of civil sanctions and criminal sanctions. Dispute resolution efforts that can be carried out by online transportation users related to misuse of personal data, namely the first step users can report incidents of misuse of personal data to the online transportation provider company through the complaint feature in the application.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna transportasi online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?. Apa saja upaya yang dapat dilakukan korban penyalahgunaan data pribadi pada transportasi online?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Perlindungan data pribadi pengguna transportasi online dapat di bagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban pengamanan data pribadi serta sadar dengan pentingnya keamanan informasi pemilik data pribadi seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya perlindungan hukum secara represif terhadap korban penyalahgunaan data pribadi transportasi online yaitu dengan adanya hukuman berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pengguna transportasi online terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yaitu langkah pertama pengguna dapat melaporkan kejadian penyalahgunaan data pribadi kepada perusahaan penyedia transportasi online melalui fitur pengaduan didalam aplikasi.

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM SHOPEE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Riswandi — 2024-12-12

Shopee is a shopping platform that has a wide variety of products ranging from electronics, household appliances, accessories, to fashion. The research objectives are to find out the responsibilities and position of Shopee as an e-commerce platform in buying and selling mobile phones. and to find out Shopee's obligations for goods that do not match orders. The method used is the normative method. The result of this study is that Shopee has a position as an entity that facilitates and provides a means for online trading activities between sellers and buyers. And shopee also has a buyer protection obligation that can provide compensation to buyers in certain situations. However, this obligation depends on a number of factors, including the reason for filing a claim, the condition of the goods received, and the terms set by Shopee. As well as Shopee being liable for any losses experienced by consumers. in conclusion, Shopee serves as an intermediary that connects sellers and buyers. They provide a place where sellers can offer their products and buyers can find a variety of desired items.

Shopee merupakan sebuah platform belanja yang mempunyai bermacam ragam produk mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga aksesoris, hingga fashion. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dan kedudukan Shopee sebagai platform e-commerce dalam transaksi jual beli handphone. dan untuk mengetahui kewajiban Shopee terhadap barang yang tidak sesuai pesanan. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian ini adalah Shopee berkedudukan sebagai entitas yang memfasilitasi dan menyediakan sarana bagi kegiatan perdagangan online antara penjual dan pembeli. Dan shopee juga memiliki kewajiban perlindungan pembeli yang dapat memberikan ganti rugi kepada pembeli dalam situasi tertentu. Namun, kewajiban ini tergantung pada sejumlah faktor, termasuk alasan pengajuan klaim, kondisi barang yang diterima, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Shopee. Serta Shopee bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. dalam kesimpulannya Shopee berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Mereka menyediakan tempat di mana penjual dapat menawarkan produk mereka dan pembeli dapat menemukan berbagai barang yang diinginkan

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAXIM INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN OJEK ONLINE

Cearlita Vamelia — 2024-12-12

This research method is normative juridical. The result of the author's research is that the position of maxim in the implementation of online ojek is a partnership, where the relationship between the driver and the maxim company is equal, this is stated in Article 15 of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 which implies that the driver's position is as a partner or independent worker. The legal relationship between online transport application provider companies and driver partners cannot be defined as a form of employment relationship. The form of legal responsibility used by the company in the event of an accident is the principle of absolute liability. This principle adheres to the system that the online transportation company is responsible for the losses suffered by passengers, which means that the maxim company in collaboration with YPSSI must be responsible and provide assistance in the form of life insurance to passengers and drivers in the event of an accident.

Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian penulis adalah bahwa kedudukan maxim dalam penyelenggaraan ojek online adalah kemitraan, yang dimana hubungan pengemudi dan juga perusahaan maxim yaitu sejajar, hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 yang menyiratkan bahwa kedudukan pengemudi adalah sebagai mitra atau pekerja mandiri. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dengan mitra pengemudi tidak dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan kerja. Bentuk pertanggung jawaban hukum yang digunakan pihak perusahaan jika terjadi kecelakaan adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menganut sistem bahwa perusahaan transportasi online bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, yang artinya pihak perusahaan maxim yang bekerja sama dengan YPSSI harus bertanggung jawab dan memberikan bantuan berupa asuransi jiwa terhadap penumpang maupun pengemudi jika terjadi kecelakaan.