Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi

IMPLEMENTASI LIABILITY STATE BERDASARKAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION PADA KASUS POLUSI UDARA

2025-04-11T14:03:34+07:00

This research aims to understand the regulation of State Liability as stipulated in the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and its implementation to achieve comprehensive and absolute state responsibility. This study uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and historical approaches. The results show that State Liability is still regulated in an abstract and broad manner in the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, which is legally binding as Hard Law. However, what is clearly regulated in the AATHP is the state's responsibility based on the principle of good neighborliness. Regarding the implementation of State Liability under this agreement, it is still less than optimal because Indonesia tends to focus on internal prevention without definite coordination with affected countries and does not fully implement State Liability by providing material compensation. This is due to the concept of State Liability in the AATHP being still relatively abstract, so other intended actions cannot be comprehensively conceptualized, impacting its application in the field.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Liability State yang diatur dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution serta Implementasinya untuk mewujudkan Liability State yang komperhensif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif secara legal research dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Liability State masih diatur secara abstrak dan bersifat luas dalam AATHP yang bersifat Hard Law legally binding namun yang jelas diatur adalah tanggung jawab negara yang berprinsip pada good neighbourliness. Terkait dengan Implementasi Liability State berdasarkan perjanjian ini masih kurang maksimal karena Indonesia cenderung melakukan pencegahan yang berfokus internal negara tanpa koordinasi pasti dengan negara – negara terdampak dan tidak melaksanakan liability state secara mutlak dengan melakukan ganti rugi secara materil mengingat konsep Liability State yang diatur pada ATTHP masih cenderung abstrak sehingga tindakan – tindakan lainnya yang dimaksud belum dapat terkonsepsi dengan komperhensif dan berimplikasi pada penerapannya di lapangan.

PENERAPAN PRINSIP DEKLARASI RIO DE JANEIRO TAHUN 1992 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT KARYA CITRA NUSANTARA DI JAKARTA

2025-01-09T12:18:28+07:00

This protest was heard by the DKI Jakarta Environment Agency and on March 14, 2022, PT.KCN was sanctioned with a written warning and government compulsion. However, the sanctions in the form of government coercion were not carried out so that on June 20, 2022 PT.KCN's activity permit was revoked. However, in 2023 it was reported that PT KCN was allowed to resume activities in the same area based on an evaluation report from the ministry of transportation.The research method that the author uses here is a non-mative research method with a case approach, statute approach and conceptual approach and uses a qualitative data analysis method. The conclusion that the author gives in this research is that the principles of the Rio de Janeiro declaration are not fully implemented properly and the advice that the author gives is that the State must enforce and create more effective regulations based on the principles of the Rio de Janeiro declaration and other international legal instruments. Then the public must increase awareness in terms of legally suing the perpetrators of environmental pollution in order to obtain appropriate compensation or compensation.

Protes ini didengarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sehingga pada tanggal 14 Maret 2022, PT.KCN dikenakan sanksi teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Namun, sanksi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak dikerjakan sehingga pada tanggal 20 Juni 2022 izin kegiatan PT.KCN dicabut. Namun, pada tahun 2023 dikabarkan bahwa PT. KCN diizinkan kembali beraktivitas di kawasan yang sama berdasarkan laporan evaluasi dari kementrian perhubungan.Metode penelitian yang penulis gunakan di sini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan metode analisis data kualitatif.Kesimpulan yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip deklarasi Rio de Janeiro tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik dan saran yang penulis berikan adalah Negara harus memberlakukan dan menciptakan regulasi yang lebih efektif lagi berdasarkan prinsip-prinsip deklarasi Rio de janeiro dan instrumen hukum internasional lainnya. Kemudian masyarakat harus menigkatkan kesadaran dalam hal meggugat secara hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan agar mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai.

PERANAN PERLINDUNGAN MEREK BAGI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SIGI

2024-11-11T09:27:51+07:00

The method used in this research is empirical legal research method. The results of this study show that trademark protection has provided legal certainty that creates a sense of security for Micro, Small and Medium Enterprises in Sigi Regency against potential acts of unfair competition so that they can focus on innovation and development of their business products. Brand protection has also had an influence on increasing product value and consumer confidence, strengthening market positions that help to compete in competitive markets, and business expansion that opens up opportunities to enter a wider market. Improvement of local government policies on brand protection for Micro, Small and Medium Enterprises through stricter regulations is needed to ensure that every Micro, Small and Medium Enterprise in Sigi Regency has an equal opportunity to obtain rights to its brand.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlin-dungan merek telah memberikan kepastian hukum yang menciptakan rasa aman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten sigi terhadap potensi tindakan persaingan tidak sehat sehingga dapat fokus dalam hal inovasi dan pengembangan produk usahanya. Perlin-dungan merek juga telah memberi pengaruh terhadap peningkatan nilai produk dan kepercayaan konsumen, penguatan posisi pasar yang mem-bantu untuk bersaing di pasar yang kompetitif, serta ekspansi bisnis yang membuka peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas. Pening-katan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui regulasi yang lebih tegas sangat diperlukan untuk memastikan setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sigi memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas mereknya.

ANALISIS TERHADAP UNSUR KEBARUAN DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 559K/PDT.SUS-HKI/2016)

2024-11-11T09:16:06+07:00

This research analyzes the element of novelty of a design because it is very important for industrial design protection. The formulation of the problem in this research is how industrial design law determines the element of novelty in a design and what are the indicators of the element of novelty according to the Industrial Design Law in Supreme Court Decision number 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 related to the registration of a previously registered water faucet industrial design. By finding that there are parties who circulate products similar to previously existing products. The purpose of this research is to know the industrial design law in determining the element of novelty in a design and to know the indicators of the element of novelty according to the applicable law. The research method used is normative research with statute approach and case approach. The research results can be concluded that the Industrial Design Law does not provide detailed parameters regarding the element of novelty.
Penelitian ini menganalisis mengenai unsur kebaruan sebuah desain ka-rena merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan desain indus-tri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum de-sain industri dalam menentukan unsur kebaruan pada sebuah desain dan apa indikator unsur kebaruan menurut Undang-Undang Desain Industri dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait pendaftaran desain industri kran air yang telah didaftarkan sebe-lumnya. Dengan menemukan adanya pihak yang mengedarkan produk mirip dengan produk yang telah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum desain industri dalam menentukan unsur ke-baruan pada sebuah desain dan untuk mengetahui indikator unsur keba-ruan menurut undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengm pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan parameter detail tentang unsur kebaruan.

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

2024-09-20T21:51:53+07:00

Goods delivery services actually offer efficiency factors both in time and cost to service users. However, in practice in the field, the process of sending goods by the expedition service does not always run smoothly, sometimes there are certain events that trigger losses for consumers or service users. The accumulation of goods that can result in delays makes the carrier feel the impact of the carrier's mistake because the sender's trust as a consumer against him will be lost. The purpose of this study is to determine the form of Carrier's responsibility and implementation in the delivery of goods by public motorized vehicles. The method used in this research is normative juridical, which is a form of legal writing that bases research on the characteristics of normative legal science which is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials, assisted by secondary data down to the company under study.
Jasa pengiriman barang sejatinya menawarkan faktor efisiensi baik terhadap waktu maupun biaya kepada para pengguna jasa. Namun pada praktik di lapangan tidak selamanya proses pengiriman barang oleh jasa ekspedisi tersebut dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kejadian-kejadian tertentu yang memicu timbulnya kerugian bagi pihak konsumen atau pengguna jasa. Penumpukan barang yang dapat mengakibatkan keterlambatan membuat Pengangkut merasakan dampak dari kesalahan pengangkut karena kepercayaan pengirim sebagai konsumen terhadapnya akan hilang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pengangkut dan implementasi dalam pengiriman barang Dengan kendaraan bermotor umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan hukum lainnya, dibantu dengan data sekunder turun ke perusahaan yang di teliti.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PALSU

2025-05-15T08:30:40+07:00

This research uses Normative Legal research methods. Based on the results of the research conducted by the author, the following results are obtained 1) The responsibility of business actors must be ready to provide fair compensation to consumers who are victimized and comply with applicable regulations, both to avoid legal sanctions and to maintain business reputation and credibility. 2) Legal protection for consumers against the sale of counterfeit products in accordance with the provisions of Article 19 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection “Every act that violates the law and brings harm to another person obliges the person who causes the harm through his fault to replace the loss.” Regarding legal sanctions that can be imposed on business actors if they have been proven to have committed criminal acts for the sale of counterfeit products.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut 1) Tanggung jawab pelaku usaha harus siap untuk memberikan kompensasi yang adil kepada konsumen yang dirugikan dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik untuk menghindari sanksi hukum maupun untuk menjaga reputasi dan kredibilitas usaha. 2) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan produk palsu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha apabila telah terbukti melakukan perbuatan pidana atas penjualan produk palsu.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DARI PER-SPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Bank Syariah Indone-sia)

2025-05-15T08:25:00+07:00

Based on the results of the research, it shows that the Bank Syariah Indonesia (BSI) case is related to data leakage due to the negligence of the bank which causes losses to customers because the leaked data is specific personal data which is regulated in Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection precisely in Article 4 paragraph 2 which states that financial personal data is included in it. In this case a dispute occurs, related to dispute resolution in Indonesia using an alternative dispute resolution model built on the principle of Alternative Dispute Resolution, and has been adapted to various types of existing regulations, one of which is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, but in this case it occurred at a bank in Indonesia so that it is regulated more specifically in the POJK (Financial Services Authority Regulation), in this case a dispute occurs so that the right way to resolve this dispute is facilitated by the Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Institution (LAPSPI) which is under the Financial Services Authority (OJK) of course with the provisions of the rules relating to these cases.

Berdasarkan hasil penilitian menunjukan Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait dengan kebocoran data karena kelalaian pihak bank yang menyebabkan kerugian kepada nasabah karena data yang bocor adalah data pribadi spesifik yang dimana diatur dalam Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi tepatnya pada Pasal 4 ayat 2 yang dimana disebutkan bahwa keuangan data pribadi termasuk didalamnya. Dalam kasus ini terjadi sengketa maka terkait dengan penyelesaian sengketa di Indonesia menggunakan model alternative penyelesaian sengketa yang dibangun berdasarkan prinsip Alternatif Dispute Resolution, dan telah disesuaikan dengan berbagai jenis peraturan yang ada salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun pada kasus ini terjadi pada bank di Indonesia sehingga diatur lebih spesifik lagi pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), pada kasus ini terjadinya sengketa sehingga cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya dengan ketentuan aturan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN BARANG HASIL PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASAR-KAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016

2025-05-15T05:05:03+07:00

Trademark is a tool to distinguish goods and services produced by a company. The Law Regulates and Provides Clear and Firm Sanctions to the Public Who Use Products Resulting from Counterfeiting Registered Trademarks. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation of the circulation of counterfeit goods of registered trademarks and how the government's responsibility related to the circulation of counterfeit goods of registered trademarks.Type of research used by the author is non-mative legal research. The method of approach used in this research is done by using the approach of the law. The results of this study explain the national legal arrangements and international law regulate in detail ranging from trademark registration, protection and sanctions, but indirectly also discuss the circulation of counterfeit goods circulated in Indonesia. Government Responsibility Related to the Circulation of Counterfeit Goods Seen from two aspects, namely the Role of Related Agencies and Legal Efforts, the Role of the Agency with Preventive Steps and Legal Efforts Performed with Curative Steps.

Merek Adalah Alat Untuk Membedakan Barang dan Jasa Yang Diproduksi Suatu Perusahaan. Undang-Undang Mengatur dan Memberikan Sanksi yang Jelas dan Tegas Kepada Masyarakat Yang Menggunakan Produk-Produk Hasil dari Pemalsuan Merek-Merek Terdaftar. Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar? dan Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar.Jenis Penelitian yang Digunakan Penulis Adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode Pendekatan yang Digunakan Dalam Penelitian Ini dilakukan Dengan Menggunakan Pendekatan Undang-Undang. Hasil Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Pengaturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Mengatur Secara Rinci Mulai dari Pendaftaran Merek, Perlindungan Beserta Sanksi-Sanksinya, Namun Secara Tidak Lansung Juga Membahas Mengenai Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Yang Di Edar Di Indonesia. Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Dilihat dari dua Aspek Yaitu Peranan Istansi Terkait dan Upaya Hukum, Peranan Istansi Itu Dengan Langkah Preventif Dan Upaya Hukum Di Lakukan Dengan Langkah Kuratif

TELAAH HUKUM TERKAIT EVENT ORGANIZER (EO) TERHADAP HAK ROYALTI KEPADA PENCIPTA LAGU (STUDI KASUS ONCE MEKEL DAN AHMAD DHANI DEWA 19)

2025-05-15T08:20:38+07:00

Based on the type of research that the author will use, namely normative legal research, the material obtained is basically through library research. Conclusion, From the problems of Ahmad Dhani and Once Mekel regarding royalty payments, which should be the organization of activities or Event Organizer (EO) that has the responsibility and obligation to pay royalties. Event Organizer (EO) responsibility related to the payment of royalties associated with the use of copyright in the organization of the event. If the event organized by the EO involves the use of copyrighted material, such as music, films, images, or other content protected by intellectual property rights, the EO has an obligation to ensure that royalties are paid to the copyright holder. The role of the National Collective Management Institution as a Royalty Manager for Song and/or Music Copyright, supervises the management and distribution of song and/or music royalties, establishes systems and procedures for calculating royalty payments by users to LMK and establishes procedures for distributing royalties and the amount of royalties for creators, copyright holders and related rights owners.

Berdasarkan dengan tipe penelitian yang akan digunakan penulis yaitu penelitian hukum normative, maka bahan yang diperoleh pada dasarnya melalui penelitian kepustakaan (library research). Kesimpulan, Dari permasalahan Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai pembayaran royalti, yang seharusnya penyelenggaraan kegiatan atau Event Organizer (EO) yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar royalti. Tanggung jawab Event Organizer (EO) terkait pembayaran royalti berhubungan dengan penggunaan hak cipta dalam penyelenggaraan acara. Jika acara yang diorganisir oleh EO melibatkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, seperti musik, film, gambar, atau konten lain yang dilindungi hak kekayaan intelektual, EO memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa royalti dibayar kepada pemegang hak cipta. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistibusian Royalti lagu dan/atau musik, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK serta menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

2025-05-15T05:15:31+07:00

This study aims to determine and examine the responsibilities of business actors and to determine the legal protection of consumer personal data. The method used is the type of research used is normative research. Thus, the responsibility of business actors in the misuse of consumer personal data, namely the controller of personal data in this case the business actor is obliged to compensate consumers for their negligence and the protection of personal data in electronic transactions consists of two main legal protections, namely preventive and repressive. Preventive protection focuses on prevention efforts from the start, such as the application of sophisticated security technology by business actors and consumer awareness of the importance of maintaining the confidentiality of personal data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam penyalahgunaan da-ta pribadi konsumen, yaitu pengendali data pribadi dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti kerugian konsumen akibat kelalaiannya dan Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik terdiri dari dua perlindungan hukum utama yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak awal, seperti penerapan teknologi keamanan yang canggih oleh pelaku usaha dan kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.