JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
Keywords:
Jaminan, peraturan , cipta kerja, kehilangan pekerjaanAbstract
Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini, Pelaksanaan JKP di Kota Palu belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang bersifat teknis. Beberapa Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai belum memenuhi syarat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, ditemukan bahwa peserta yang mengajukan permohonan dinilai belum memenuhi syarat. Dikarenakan peserta yang mengajukan permohonan tidak melengkapi berkas dan Beberapa pekerja yang lambat melakukan pengajuan.
References
A. Buku
Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017.
Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2017.
Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
M. Busrizalti, Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007.
Nandang Sudrajat, Pertambngan Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013.
Sinyo Harry Sarundajang, Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
Talizidhuhu Ndraha, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
C. Sumber Lain
Esti Nuriani, “EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH,” Tadulako Master Law Journal 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201.Accessed 25 Juni 2024.
Wawancara Penulis Dengan Bapak Rifai, S.H, Yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
