INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN (Studi Putusan Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal)

Muh Rezal Ashar — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis, Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, yaitu Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam hukum Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaannya Pengadilan mengadakan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, Majelis Hakim mengadili menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI TARI (TARI PONTANU) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Puspa Indah Sari — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

This study aims to determine how the legal protection of pontanu dance that has been registered as copyright. The type of research used is using empirical research legal methods, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Legal efforts that can be done by the creator to protect the copyright of dance works can be taken with preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are efforts to prevent copyright infringement by recording / registration of a copyrighted work that has been realised. The creation registration letter can be used as evidence in the future. Recording can be done by submitting an application to the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights and if the application is accepted then the Ministry of Law and Human Rights will issue a letter of registration of the creation while repressive efforts are countermeasures against copyright infringement that can be done by litigation and non-litigation process.

Keywords : Legal Protection, Dance Artwork, Copyright

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tari pontanu yang sudah di daftarkan sebagai hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode hukum penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta karya seni tari dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut sedangkan Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan dengan proses litigasi dan non litigasi.

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET

MOH FAUZAN HI. ARIF — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

The purpose of this study is to know and explain the legal protection provided by the government to songwriters in overcoming copyright infringement in cyberspace, and to know and understand the responsibility of free song download service providers for copyright infringement through internet media. Although there are differences in the details of their application, the main objectives of all these legal instruments are to provide effective protection for brand rights, ensure fair enforcement, and support transparent and fair trade. Harmonizing national laws with these international standards plays an important role in facilitating better protection of intellectual property and enhancing confidence in the global trading system.

Keywords : Protection of songwriters, from free song download websites

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya, dan untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya, tujuan utama dari semua instrumen hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi hak merek, memastikan penegakan hukum yang adil, dan mendukung perdagangan yang transparan dan adil. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem perdagangan global.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Mei Indriani — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

Abtract

The focus of this research is on the implementation of legal protection carried out by the Women and Child Protection Task Force in receiving reports of violence against women and children in Marawola District, Sigi Regency The problem in this study is how the implementation of legal protection against women and children victims of violence in Marawola District, Sigi Regency and what are the obstacles in the implementation of legal protection against women and children victims of violence in Marawola District, Sigi Regency. The research method used is qualitative analysis, by collecting and classifying data in the form of primary data and secondary data. Based on the issues raised, it can be concluded that the legal protection carried out by the Women and Child Protection Task Force is in accordance with the flow of handling cases at the village level, then there are obstacles faced by the Women and Child Protection Task Force due to the lack of public understanding of acts of violence and protection of victims, therefore it is necessary to increase the capacity of the Village Women and Child Protection Task Force and the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the need for gradual education to the community.

Keywords : Children; Victims of Violence; Women

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif, dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan alur penanganan kasus Tingkat desa, selanjutnya adapun hambatan yang dihadapi oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan dan perlindungan terhadap korban, olehnya itu diperlukan peningkatan kapasitas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukannya edukasi secara bertahap kepada masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA (Studi Pada PT Citra Palu Minerals)

Rahmawati — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

Abtract

This study aims to determine the legal protection of contract workers at PT Citra Palu Minerals. Referring to Law No. 13 of 2003 Labour Rights and Obligations, in this case it regulates the foundation, principles, and objectives of employment on equal opportunities and treatment in terms of employment workforce planning and employment information workforce training workforce placement expansion of employment opportunities the use of foreign workers employment relations, and there is such a thing as a working period of less than one year, with 1 month of wages or a working period of one year or more less than two years, two months of wages, a working period of two years or more but less than three years 3 months of wages. Protection of the basic rights of workers or labourers to bargain with employers; Protection of occupational safety and health Special protection for women, children, and disabled workers or labourers; and Protection of wages, welfare and labour social security. In an Indefinite Term Employment Agreement (PKWTT), there is a probationary period of 3 (three) months, whereas a Fixed Term Employment Agreement may not require a probationary period. Relevance in practice.

Keywords : Legal Protection, Labour.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum buruh kontrak di PT. Citra Palu Minerals. Mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Hak dan Kewajiban Tenaga kerja, dalam hal ini diatur mengenai landasan, asas, dan tujuan ketenagakerjaan pada kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan perencanaan tenaga kerja dan infomasi ketenagakerjaan pelatihan kerja penempatan tenaga kerja perluasan kesempatan kerja penggunaan tenaga asing hubungan kerja, serta ada yang namanya masa kerja kurang dari satu tahun, dengan 1 bulan upah atau masa kerja satu tahun atau lebih kurang dari dua tahun, dua bulan upah, masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun 3 bulan upah. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sedangkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Kaitannya dalam praktek

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI DI KOTA PALU

Nurfaega — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

This research aims to determine consumer protection regarding guarantees of smoothness and feasibility in the delivery of goods packages at J&T Express. This research includes Observational Research. The legal material for this research was collected by means of literature study and interviews with respondents, namely J&T expedition service couriers in the city of Palu. namely research with the aim of producing systematic, precise and accurate images or events based on real facts and analyzing the relationship with the symptoms being studied. The results of this research show that consumer protection regarding the guarantee of smooth and appropriate delivery of goods to J&T is still weak. It can be seen that there is a lot of damage to goods experienced by consumers due to the slowness of J&T expeditions in handling complaint services in the form of complaints or claims from consumers regarding damage and loss of goods packages. Apart from that, the responsibility of the J&T expedition in carrying out goods delivery smoothly and appropriately was not fulfilled. As a result of the losses incurred, the J&T Company only provides responsibility for the percentage of losses experienced by consumers.

Keywords : Freight Forwarding, Expedition, J&T, Consumer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas jaminan kelancaran dan kelaykan dalam pelaksanaan pengiriman paket barang di J&T Express. Penelitian ini termasuk penelitian Observational Research. Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan dengan carastudi pustaka dan wawancara kepada responden yaitu kurir jasa ekspedisi J&T Kkota Palu ., yakni suatu penelitian yang bertujuan yang menghasilkan gambaran ataupun kejadian secara sistematis, tepat dan akurat berdasarkan fakta yang real serta menganalisis hubungan dengan gejala yang sedang di teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan konsumen atas jaminan kelancaran dan kelayakan pengiriman barang pada J&T masih lemah. Dapat dilihat banyaknya krusakan barang yang di alami oleh konsumen yang diakibatkan dari lambatnya ekspedisi J&T dalam menangani pelayanan pengaduan berupa keluhan atau klaim dari konsumen atas kerusakan dan hilangnya paket barang. Selain itu, tanggung jawab dari pihak ekspedisi J&T dalam pelaksanaan pengiriman barang dengan lancar dan layak tidak dipenuhi. Akibat kerugian yang ditimbulkan, Perusahaan J&T hanya memberikan tanggung jawab berapa persen dari kerugian yang dialami konsumen.

TINJAUAN HUKUM TENTANG MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA KOTA PALU

Gebi Cintana Saila — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

The results showed that penal mediation as an alternative settlement can be carried out in traffic accident cases with minor physical injuries, and there is a mutual agreement between the two parties, there is a statement not to sue from the victim, and the investigator conducts a case title for cases resolved through penal mediation, besides that penal mediation is also expected to reduce the accumulation of cases, is one of the dispute resolution processes that is considered faster, cheaper and simpler. It can provide the widest possible access to the parties to the dispute to obtain justice, Strengthen and maximise the function of court institutions and dispute resolution in addition to the process of imposing punishment. External factors, namely, the victim is not willing to conduct penal mediation, the economy of the perpetrator's family is not able to fulfil the agreed compensation, and there are also fatalities in the traffic accident so it is often difficult to continue the penal mediation process.

Keywords : Penal Mediation, Traffic Accident Alternative Settlement

Abstrak

. Hasil penelitian menunjukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka fisik ringan, dan adanya kesepakantan bersama antara kedua pihak, adanya pernyataan tidak menuntut dari korban, dan penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal tersebut, selain itu mediasi penal juga, Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan. Sederhana, Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pemidanaan. Metode yang penyelesaian karena belum ada payung hukum serta SOP yang sama terkait penerapan mediasi penal, Faktor eksternal, yakni, korban tidak bersedia untuk dilakukan mediasi penal, Ekonomi dari pihak keluarga pelaku tidak mampu untuk memenuhi ganti rugi yang sudah disepakati, dan juga adanya korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tesebut sehingga seringkali sulit untuk tetap melanjutkan proses mediasi penal.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT ADANYA KERUSAKANBARANG DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN MELALUI DARAT

Alifqa Dwitami Mokoagow — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

Abtract

That the implementation of the agreement for the transportation of goods by land transportation between consumers and PO Dwijaya Sakti is carried out using a standard agreement, at least for 2 (two) reasons: First, legally, where the principle of freedom of contract in the law of agreements opens up opportunities for everyone to make agreements but with restrictions, which must not conflict with the law, must not conflict with decency or public order and good faith (Article 1337 to Article 1339 of the Civil Code). In addition, standard agreements have also become customary in the field of law on transportation agreements. Second, the economic reason is because standard transportation agreements are considered more practical, time and cost efficient. The use of standard agreements in transportation agreements can be implemented because so far consumers do not object to the agreement being made in a standard form, even though in reality the standard agreement is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code because the subjective conditions in the agreement are not fulfilled and if the subjective conditions are not fulfilled, then the agreement can be requested for cancellation by one of the interested parties.

Keywords : Consumer, Transportation, Freight Services

Abstrak

Bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan darat antara konsumen dengan PO Dwijaya Sakti dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku, setidaknya karena 2 (dua) alasan: Pertama, secara hukum di mana asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian membuka kesempatan pada setiap orang untuk membuat perjanjian tetapi dengan batasan-batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan itikad baik (Pasal 1337 sampai dengan Pasal 1339 KUHPerdata). Selain itu, perjanjian baku juga sudah menjadi kebiasaan dalam lapangan hukum pada perjanjian pengangkutan. Kedua, secara ekonomi alasannya, dikarenakan perjanjian pengangkutan secara baku dianggap lebih praktis, hemat waktu dan biaya. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan dapat dilaksanakan karena selama ini konsumen merasa tidak keberatan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk baku, walaupun pada kenyataannya perjanjian baku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian dan apabila syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2022/PTA.PAL)

Mohammad Afif Afif — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

Abtract

The aim of this research is: To determine the legal procedures for resolving grant cancellation disputes at the Palu High Religious Court (Analysis of Decision Number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). To find out the judge's considerations in deciding grant cancellation disputes at the Palu High Religious Court (Analysis of Decision Number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). The type of research that the author uses is a normative juridical method. Author's conclusion: Legal procedures in resolving grant cancellation disputes at the Palu Religious High Court in decision number 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal, namely, the Plaintiff as a child has filed a lawsuit for grant cancellation which was carried out by his parents (Defendants I and II) to Defendant III, while the Plaintiff's parents as the gift giver and Defendant III as the recipient of the gift, are still alive today, so the position of the property object of the dispute in the case is joint property between Defendants I and II, not as inheritance from the two Plaintiff's parents . Article 847 of the Civil Code (KUHP) stipulates that no one may replace a living person. The judge's considerations in deciding the grant cancellation dispute at the Palu Religious High Court in decision number 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal, namely: from these considerations, the Panel of Judges decided that the Appellant's appeal was acceptable. Cancel the Decision of the Luwuk Religious Court Number 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

Keywords : Dispute Resolution; Cancellation of Grant.es

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Prosedur Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal). Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Pal). Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penulis:Prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal, yaitu, Penggugat sebagai anak telah melakukan gugatan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya (Tergugat I dan II) kepada Tergugat III, sedang pihak orang tua Penggugat sebagai pemberi hibah dan Tergugat III sebagai penerima hibah, masih hidup hingga saat ini, sehingga kedudukan harta obyek sengketa perkara tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan II, bukan sebagai harta warisan dari kedua orang tua Penggugat. Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan bahwa tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/ PTA.Pal, yaitu: dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengadili menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIPAKAI DI APLIKASI TIKTOK

Kristianto Oktavian Saragih — Mon, 21 Oct 2024 00:00:00 +0700

Abtract

Some song copyright violations on the TikTok platform such as uploading songs and rearrangements without permission or commercialized, will clearly harm the songwriter. because with commercial use without permission, the creator automatically does not get economic rights or royalties from the platform. The purpose of the study is to know and understand how the responsibility of the TikTok platform for violations of song copyrights in the TikTok application, as well as to know and understand the legal protection of songwriters for illegal commercialization of their copyrights in the TikTok application. The method used in this paper is Normative Juridical, Conclusion; the creator can file a lawsuit for material claims, restoration of the original state, prohibition of acts, as well as complaints that can result in compensation and fines for violators. preventive protection of the creator's copyright is still ineffective because TikTok does not support legal protection and government supervision. Therefore, repressive measures are needed to enforce liability in accordance with applicable laws.

Keywords : TikTok App, Copyright, Legal Protection

Abstrak

Beberapa pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta lagu yang ada di platform TikTok seperti mengunggah lagu dan aransemen ulang tanpa izin atau dikomersialkan, maka jelas akan merugikan si pencipta lagu. karena dengan penggunaan secara komersial tanpa izin, otomatis si pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atau royality dari platform tersebut. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab dari pihak platform TikTok terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu pada aplikasi Tiktok, jugaUntuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas komersialisasi Hak Ciptanya secara illegal pada aplikasi TikTok.Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah Yuridis Normatif, Kesimpulan; pencipta dapat mengajukan gugatan untuk tuntutan materi, pemulihan keadaan semula, larangan perbuatan, serta delik aduan yang dapat mengakibatkan ganti rugi dan sanksi denda bagi pelanggar. perlindungan preventif hak cipta pencipta masih kurang efektif karena TikTok tidak mendukung perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah represif untuk menegakkan pertanggungjawaban sesuai undang-undang yang berlaku.