INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

2024-08-01T16:20:13+07:00

Bantuan hukum merupakan bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan perlindungan hak asasi setiap individu ketika berhadapan dengan hukum, Bantuan hukum penting bagi setiap orang karena merupakan hak terhadap akses keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum, Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka atas bantuan hukum di Wilayah Polresta Kota Palu Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Kota Palu. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa belum dibantu oleh pemerintah. Berdasarkan Hasil Penelitian diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Wilayah Polresta Kota Palu, sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai hak nya serta keterbatasan jumlah Lembaga penyediaan bantuan hukum di wilayah tersebut.

Abstract

Legal aid is an important part of the Criminal Justice System because it is the protection of the human rights of every individual when dealing with the law, Legal aid is important for everyone because it is the right to access justice as an implementation of the guarantee of legal protection, and the guarantee of equality before the law, This writing aims to find out the fulfilment of the suspect's right to legal aid in the Palu City Police Area Based on Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. This research aims to find out the obstacles in providing legal aid for suspects at the Palu City Police. However, there are still many underprivileged people who do not know this so they feel they have not been helped by the government. Based on the results of the research, it is concluded that the implementation of the suspect's right to obtain legal aid in the Palu City Police Area has been running well but has not been effective due to the lack of knowledge of the community regarding their rights and the limited number of institutions providing legal aid in the region.

Keywords : Legal Aid, Suspect Rights, Investigation, Justice.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SUBTANSI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

2024-07-25T10:31:42+07:00

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauhmana subtansi perjanjian kredit perbankan sebagai pelaku dan debetur selaku konsumen dapat memberikan perlindungan yang seimbang?. Sejauh mana undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen (nasabah) dalam perjanjian kredit perbankan?. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara menggunakan tehnik pendekatan pada sifat penelitian "Doctrinal research" (Penelitian Hukum Normatif). Kesimpulan penulis: Bahwa subtansi perjanjian kredit perbankan belum memberikan perlindungan yang setara antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah debitur sebagai konsumen, Walaupun telah berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturan substansi perjanjian kredit, bank memanfaatkan kelemahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk kepentingan melindungi bank yang bersangkutan. Bahwa norma hukum Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit perbankan. Berbagai larangan membuat klausula baku yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengandung kelemahan sebagaimana ditemukan dalam penggunaan istilan pernyataan tentang pengalihan tanggung jawab, dan larangan membuat peraturan baru yang mengikat konsumen dalam masa kontrak berjalan masin member peluang kepada bank sebagai pelaku usana untuk menafsirkan secara sempit dengan cara tidak memasukkan larangan membuat peraturan akibat perubahan kebijakan suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is: To what extent can the substance of the credit agreement between banks as actors and debtors as consumers provide balanced protection? To what extent can the law provide legal protection for consumers (customers) in banking credit agreements? The writing method used in writing scientific papers is by using a technical approach to the nature of the research "Doctrinal research" (Normative Legal Research). Author's conclusion: That the substance of banking credit agreements does not provide equal protection between banks as business actors and debtor customers as consumers, even though the Consumer Protection Law has been implemented. In regulating the substance of credit agreements, banks take advantage of the weaknesses of the Consumer Protection Law for the benefit of protecting the bank concerned. That the legal norms of Consumer Protection do not fully provide protection for customers (consumers) in banking credit agreements. Various prohibitions on making standard clauses regulated in the provisions of the Consumer Protection Law contain weaknesses as found in the use of statement terms regarding transfer of responsibility, and the prohibition on making new regulations that bind consumers during the contract period still gives banks as business actors the opportunity to interpret them in a more precise manner. narrow by not including the prohibition on making regulations due to changes in interest rate policy issued by Bank Indonesia.

Keyword : Banking Credit Agreements, Consumers, Legal Protection.

PERAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA LELANG DALAM PENANGANAN KREDIT MACET

2024-07-25T08:18:46+07:00

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada Bank?. Kendala- kendala apa yang dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Peranan dan pemberdayaan kantor pelayanan piutang dan lelang negara dalam menangani kredit macet: Peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dalam menangani kredit macet dengan berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara. Pelaksana penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Sebagai pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dikoordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil). Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam pengurusan kredit macet: Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN merupakan faktor penghambat bagi penyelesaian piutang negara yang berasal dari kredit macet bank pemerintah, adapun kendala tersebut berasal dari kendala substansial dan kendala menejerial.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is: What is the role and empowerment of the State Receivables and Auction Service Office (KP2LN) in handling bad loans at banks? What obstacles does the State Accounts Receivable and Auction Service Office (KP2LN) face in handling bad credit? The method used in this research is a normative method. The author's conclusion is: The role and empowerment of the state receivables and auction service office in handling bad credit: The role and empowerment of the State Receivables and Auction Service Office, in handling bad credit based on Law Number 49 Prp. 1960 concerning the Committee for State Receivables which has the task and authority to manage state receivables. Implementing PUPN's duties and authority is the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN). As the implementer of decisions, PUPN has operational offices throughout Indonesia, namely the State Accounts Receivable and Auction Service Office (KP2LN) which is coordinated by regional offices (Kanwil). Obstacles faced by KP2LN in managing bad loans: The obstacles faced by KP2LN are inhibiting factors in resolving state receivables originating from bad loans from government banks, while these obstacles come from substantial obstacles and managerial obstacles.

Keyword: Empowering Auction Institutions, Handling Bad Credit.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPENUMPANG PADA PENGANGKUTAN UDARA APABILA MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TERJADI KETERLAMBATAN DALAM PENGANGKUTAN UDARA

2024-07-22T17:09:56+07:00

Tujuan penelitian ini mengetahui dan mengungkapkan tentang perlindungan hukum terhadap penumpang pada pengangkutan udara, apabila terjadi kecelakaan pengangkutan udara yang mengakibatkan penumpang menderita luka-luka atau bahkan meninggal dunia.Kesimpulan pada penelitian ini adalah Bahwa Perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadinya kecelakaan pengangkutan udara yang menyebabkan kematian atau luka penumpang dapat dikategorikan lemah, sekalipun berlaku prinsip presumtion of liabillity, yakni pengangkut selalau dianggap bertanggung jawa sepanjang kecelakaan itu terjadi dalam pesawat udara atau pada saat penumpang naik ke atau turun dari pesawat udara. Namun, prinsip tanggung jawab tersebut dikombinasikan dengan prinsip limitation of liabillity dalam arti tanggung jawab pengangkut dibatasi hingga limit tertentu.

Abstract

The purpose of this research is to know and reveal about the legal protection of passengers in air transportation, if there is an air transportation accident that causes passengers to suffer injuries or even die.The conclusion of this research is that the legal protection of passengers in the event of an air transportation accident that causes the death or injury of passengers can be categorised as weak, even though the principle of presumption of liabillity applies, namely the carrier is always considered responsible as long as the accident occurs in the aircraft or when the passenger gets on or off the aircraft. However, the principle of liability is combined with the principle of limitation of liability in the sense that the carrier's liability is limited to a certain limit.

Keywords : Legal Protection, Air Transport, Passengers

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974

2024-07-22T09:33:15+07:00

Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dn penerapan ex officio hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan ex officio hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah mengadili di luar pettitum (ultra pettita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam pettitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019.

Abstract

This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in the verstek verdict in divorce cases. The study was conducted using a statute approach and conceptual approach. Data collection was carried out by literature study and document study. The results of the study concluded: first, the protection of law and justice is the ex officio authority of judges because of their position to assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in a verdict verstek divorce case is to adjudicate outside the pettitum (ultra pettita) in the form of adding rulings that are not requested in the pettitum as stipulated in Article 41 letter c of UUP No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019.

Keywords : Legal protection; justice; ex officio; verstek divorce

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU

2024-07-05T07:47:38+07:00

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?. Apa Saja Faktor-Faktor Hambatan Dalam Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?. Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Empiris. Kesimpulan penulis: Bahwa efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu bisa dinilai baik, cukup, atau kurang baik tergantung pada faktor-faktor tertentu. Misalnya, keberhasilan dalam mengurangi tingkat residivis, partisipasi narapidana dalam program rehabilitasi dan pembinaan, tingkat keberhasilan petugas, dan efektivitas program-program reintegrasi masyarakat setelah pembebasan. Evaluasi terperinci dari berbagai aspek tersebut akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas pembinaan tersebut. Faktor-faktor ini mungkin meliputi keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, kurangnya infrastruktur yang memadai, masalah kelebihan kapasitas, kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi lainnya, dan kendala-kendala dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi. Identifikasi dan penanganan faktor-faktor hambatan ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana residivis di lembaga tersebut.

Abstract

The problem formulation in this research is: How effective is the development of recidivist convicts in the Class II A Penitentiary in Palu? What are the Obstacle Factors in the Effectiveness of Training Recidivist Prisoners in the Class II A Penitentiary in Palu? The type of research that the author used in this research is empirical research. Author's conclusion: That the effectiveness of coaching recidivist prisoners at the Class II A Penitentiary in Palu can be assessed as good, fair or poor depending on certain factors. For example, success in reducing recidivism rates, prisoner participation in rehabilitation and development programs, officer success rates, and the effectiveness of community reintegration programs after release. A detailed evaluation of these various aspects will provide a more accurate picture of the effectiveness of the coaching. These factors may include limited resources, both human and financial, lack of adequate infrastructure, problems with excess capacity, lack of coordination between correctional institutions and other agencies, and obstacles in the implementation of rehabilitation and reintegration programs. Identification and handling of these inhibiting factors will be the key to increasing the effectiveness of coaching recidivist prisoners in these institutions.

Keywords : Prisoner Development, Recidivism

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI SEKTOR USAHA KARAOKE.

2024-06-26T16:12:10+07:00

Perlindungan Tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan, namun dalam prakteknya masih ada saja instansi pemerintah, perusahaan dan pengusaha yang tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur tersebut, dalam hal ini mengenai perlindungan tenaga kerja yang bekerja di malam hari masih tidak mendapatkan perlindungan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Pasal 76 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasai Nomor 224 tahun 2003 menekankan perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja di malam hari dengan menjamin dan memberikan segala hak-hak yang perlu diperoleh pekerja perempuan tersebut. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris, hasil penelitian, 1. Pemenuhan hak pekerja perempuan di fortuna karaoke menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih belum dapat dipenuhi secara maksimal. Beberapa hak pekerja perempuan yang belum terpenuhi dengan baik.2. Penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari di fortuna karaoke belum mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Abstract

Labor protection is very concerned in labor law, but in practice there are still government agencies, companies and employers who do not carry out the provisions that have been regulated, in this case regarding the protection of workers who work at night still do not get protection as mandated by the Law. Article 76 of Law No.13 of 2003 concerning Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 224 of 2003 emphasizes legal protection of women who work at night by guaranteeing and providing all the rights that need to be obtained by these female workers. This research uses empirical juridical methods, the results of the study, 1. The fulfillment of the rights of female workers in fortuna karaoke according to Law Number 13 Year 2003 still cannot be fulfilled optimally. Some of the rights of female workers have not been fulfilled properly.2. The application of legal protection to female workers who work at night at fortuna karaoke has not referred to Article 76 of the Labor Law.

Keywords : Legal Protection of Women Workers

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal)

2024-06-25T13:44:59+07:00

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal?. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal?. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Hal tersebut Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Savina. Menurut penulis tuntutan Penuntut Umum Tersebut sudah tepat. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan nomor 129/Pid.B/2021/PN.Pal, yaitu Majelis Hakim mengadili: Menyatakan terdakwa I. Sahrul alias Arul dan terdakwa II. Yudi Setiawan alias Uto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerkosaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Abstract

The formulation of the problems in this study: 1) How is the Application of Legal Sanctions Against the Crime of Rape Committed by a Child in Case Decision Number 129/Pid.B/2021/PN.Pal?. 2) How is the Judge's Consideration of the Crime of Rape Committed by a Child in Case No. 129/Pid.B/2021/PN.Pal? The type of research that the author uses in this research is normative law research. The conclusions in this study are: The application of legal sanctions for the crime of rape committed by a child in case number 129/Pid.B/2021/PN.Pal, namely the actions of the defendant as regulated and punishable in Article 285 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The actions of the defendant as regulated and punishable in Article 289 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. This is in accordance with the results of the Visum Et Repertum from the Bhayangkara Hospital which was made and signed by Dr. Rizki Savina. According to the author, the prosecutor's charges were correct. The judge's consideration of the crime of rape committed by a child in case number 129/Pid.B/2021/PN.Pal, namely the Panel of Judges tried: Stating that the defendant I. Sahrul alias Arul and defendant II. Yudi Setiawan alias Uto has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of “Rape” as regulated in Article 289 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code.

Keywords : Consideration of Judges, Crime of Rape by a Child.

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG TERIKAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

2024-09-26T11:52:11+07:00

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, karena mengkaji atau menganalisis data-data yang ada berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan sedetil mungkin terhadap hal-hal yang akan diteliti.Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian dan dapat diketahui bahwa asuransi merupakan manajemen pengendalian risiko dari suatu peristiwa tidak terduga dan dapat terjadi sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan pengalihan risiko maupun pembagian risiko.Mekanisme perjanjian pembiayaan merupakan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Namun, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, sebaiknya pertimbangkan dengan matang segala risiko yang mungkin terjadi dan Perlindungan hukum terhadap asuransi kendaraan sepeda motor suatu mekanisme yang sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen.

Abstract

This research uses normative legal research, because it examines or analyzes existing data in the form of primary and secondary legal materials by understanding the law as a set of positive rules or norms in the legislative system that regulates human life. The nature of this research is descriptive, namely to describe as detailed as possible the matters to be studied.An agreement that has been made by the parties legally according to the applicable rules, will give rise to an effect, namely the existence of a right and obligation for the parties directly involved in the agreement and it can be seen that insurance is a risk control management of an unexpected event and can occur at any time can be done by risk transfer or risk sharing.The mechanism of the financing agreement is a mutually beneficial agreement between the creditor and the debtor. However, before deciding to take out a loan, you should carefully consider all the risks that may occur and legal protection of motorcycle vehicle insurance is a very important mechanism to protect consumer rights.

Keywords : Insurance, Consumer Financing, Legal Protection

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI GOYONG ROYONG DESA TANALANTO KAB PARIGI MOUTONG

2024-07-25T14:28:12+07:00

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yakni pembayaran angsuran terlambat baik secara berturut-turut maupun acak. Cara utama yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam perjanjian kredit adalah dengan mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan dan menagih. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kredit di Koperasi Gotong Royong melalui pengadilan tidak menjadi pilihan oleh koperasi, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Koperasi maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Koperasi Gotong Royong Tanalanto dituntut untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi.

Abstract

The method in this research uses a Qualitative approach with the type of empirical legal research by looking at a legal reality in society from legal theories by conducting research directly into the field in order to get an accurate truth. The results of the study found that the form of default committed by members is late instalment payments both consecutively and randomly. The main way to deal with problems in credit agreements is to visit the debtor's house to give warnings and collect. The settlement of problems that occur in the provision of credit in the Gotong Royong Cooperative through the court is not an option by the cooperative, because it is considered not profitable for both the Cooperative and the debtor because the cost for the litigation process is quite high and takes a long time, while the Tanalanto Gotong Royong Cooperative is required to immediately resolve the non-performing loans and get a return on the credit that has been given so that business activities can continue to run and not affect the health level of the cooperative.

Keywords : Agreement and Legal Protection, Savings and Loan Cooperative, defaults