INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal)

2024-06-07T11:48:49+07:00

The author's conclusion is that the marriage annulment was carried out due to falsification of identity in case number 208/Pdt.G/2018/PA Pal, namely because the respondent had falsified his identity, in the marriage book the name of the respondent was different from that in the driver's license and divorce certificate, and between the applicant and the respondent always bickering. After knowing the identity of the respondent's name, the applicant and the respondent continued to live as husband and wife for approximately one month. The main reason the applicant wants to cancel the marriage is because they always bicker. So the author is of the opinion that the annulment of marriage in this case was the main factor not because of falsification of identity but because of disputes and quarrels between the applicant and the respondent. The Judge's considerations in deciding to annul the marriage due to identity fraud in case number 208/Pdt.G/2018/PA Pal, namely: The Panel of Judges decided and tried this case by stating that the Petitioner's petition was rejected.

Abstrak

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan penulis, Pelaksanaan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu karena termohon telah melakukan pemalsuan identitas, di buku nikah nama termohon berbeda dengan di SIM dan Akta Cerai, dan antara pemohon dan termohon selalu cekcok. Setelah mengetahui identitas nama termohon tersebut, pemohon dengan termohon masih tetap hidup layaknya suami-istri selama kurang lebih satu bulan. Yang menjadi alasan pokok pemohon mau membatalkan pernikahan adalah alasan selalu cekcok. Jadi penulis berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara ini faktor utamanya adalah bukan karena pemalsuan identitas akan tetapi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Pertimbangan Hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu: Majelis Hakim memutuskan dan mengadili perkara ini dengan Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK

2024-06-25T13:34:17+07:00

The implementation of the granting of remission rights at the Luwuk Class IIB Correctional Institution every year has been running smoothly. This can be seen from the increase in the granting of remission every year at the Luwuk Class IIB Penitentiary based on the applicable laws and regulations as long as the inmate can behave well and meet the assessment requirements of the prison officer, the inmate will be processed based on the law to obtain his remission rights. and One of the obstacles that affect the implementation of the fulfilment of remission is the Prisoner himself, because one of the requirements for obtaining remission is that the inmate must be well behaved and disciplined while in the Luwuk Class IIB Penitentiary.

Abstrak

Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak remisi. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Pemberian hak remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk setiap tahunnya sudah berjalan dengan lancar. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pemberian remisi setiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama narapidana dapat berkelakuan baik dan memenuhi syarat penilaian dari petugas lapas maka narapidana akan diproses berdasarkan hukum untuk memperoleh hak remisinya. dan Salah satu hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan remisi adalah Narapidana itu sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan remisi adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik dan disiplin selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2024-05-20T15:11:46+07:00

Participation in the formation of Laws is often underestimated as if it is not important. It is important to involve the community, even if it is just to propose suggestions orally and/or in writing in every stage of the Formation of Legislation. With public participation in the formation of Laws, the public will know earlier about the rules that will be promulgated, public participation can also avoid rejection of the regulation and can help the government to disseminate a regulation. To answer the existing problems, in Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court then mandated that the formation of laws and regulations must fulfil meaningful participation. In the consideration of the judges in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, Law Number 13 of 2022 concerning the Third Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation was born.

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang sering dianggap sebelah mata, seolah-olah tidak penting. Penting untuk melibatkan masyarakat, bahkan jika hanya sekedar mengusulkan saran secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, masyarakat akan mengetahui lebih awal tentang aturan yang akan diundangkan, partisipasi masyarakat juga dapat menghindari penolakan terhadap peraturan tersebut dan dapat membantu pemerintah untuk menyebarkan suatu peraturan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi kemudian mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan Perundang- undangan harus memenuhi partisipasi yang bermakna. Dalam pertimbangan hakim di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PELAKSAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI GOTONG ROYONG DESA TANALANTO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

2024-06-10T20:07:52+07:00

The purpose of this research is to find out the implementation of the savings and loan agreement between the gotong royong cooperative and its members and to find out the protection of the savings and loan cooperative if the cooperative members default and the settlement efforts. The method in this research uses a Qualitative approach with the type of empirical legal research by looking at a legal reality in society from legal theories by conducting research directly into the field in order to obtain accurate truth. The results of the study found that the form of default committed by members is late instalment payments both consecutively and randomly. The main way to deal with problems in credit agreements is to visit the debtor's house to give warnings and collect. The settlement of problems that occur in the provision of credit in the Gotong Royong Cooperative through the court is not an option by the cooperative, because it is considered not profitable for both the Cooperative and the debtor because the cost of the litigation process is quite high and takes a long time, while the Tanalanto Gotong Royong Cooperative is required to immediately resolve the problematic credit and get a return on the credit that has been given so that business activities can continue to run and not affect the health level of the cooperative.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi gotong royong dengan anggotanya dan untuk mengetahui perlindungan koperasi simpan pinjam apabila anggota koperasi wanprestasi serta upaya penyelesaian. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yakni pembayaran angsuran terlambat baik secara berturut-turut maupun acak. Cara utama yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam perjanjian kredit adalah dengan mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan dan menagih. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kredit di Koperasi Gotong Royong melalui pengadilan tidak menjadi pilihan oleh koperasi, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Koperasi maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Koperasi Gotong Royong Tanalanto dituntut untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM

2024-06-24T22:19:53+07:00

legal protection of their children if their parents' marriage is not registered, better known as siri marriage. Even though the marriage law does not include the protection of children's rights, the law in general cannot ignore the protection of rights in every child.For this reason, research is carried out using normative methods to explore legal norms in child protection, and sociological methods to explore the reality of the rights of children from siri marriages or those that are not recorded with the marriage registrar's employee.The results of this research will show the legal rules that can be used to protect children from siri marriages within the limits owned as Indonesian citizens who are minors, because when referring to marriage law, children do not get legal protection at all.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak-anaknya apabila perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan, yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Sekalipun hukum perkawinan tidak mencantumkan perlindungan hak anak tersebut, hukum secara umum tidak dapat mengabaikan perlindungan hak pada setiap anak.Untuk itu penelitian dilakukan dengan metode normatif untuk menggali norma hukum dalam perlindungan anak, dan metode sosiologis untuk menggali kenyataan hak atas anak hasil perkawinan siri atau yang tidak di catatkan kepada pegawai pencatat nikah.Hasil penelitian tersebut akan menunjukkan aturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak hasil perkawinan siri dalam batas-batas yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia yang berstatus anak dibawah umur, sebab apabila mengacu kepada hukum perkawinan maka anak sama sekali tidak memperoleh perlindungan Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

2024-06-25T13:53:05+07:00

The problems are What is the legal protection for the crime of rape in criminal justice? and efforts can be made to provide legal protection to victims of criminal acts of rape? This research uses normative juridical methods. Author's conclusion: Legal protection against the crime of rape in criminal justice. Rape victims need to receive protection because victims experience very complex impacts. The impact felt by the victim is double suffering which includes physical, psychological and social suffering. The position and role of the rape victim as a witness in the trial also adds to the victim's suffering. Rape victims experience suffering before the trial, during the trial and after the trial, therefore rape victims need protection so that the victim feels safe from all forms of threats and to guarantee the victim in her recovery efforts. The form of protection that can be provided to rape victims is the protection provided by Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims in conjunction with Government Regulation Number 44 of 2008 concerning the provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims through LPSK (Protection Agency Witnesses and Victims).

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana, Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

2024-06-07T11:44:54+07:00

The legal basis for allowing the public prosecutor to file a cassation appeal against the acquittal (Vrijspraak) is the attachment to the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 01-PW. 07. 03. 1982 dated 4 February 1982 concerning guidelines for the implementation of the Criminal Procedure Code, point 19 of the attachment to the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 14-PW. 07. 03. 1983 dated 10 December 1983 and Supreme Court jurisprudence. The basis for consideration by the public prosecutor in the cassation memorandum of cases that have been acquitted is that they must be able to prove the following: a) Whether it is true that a legal regulation was not applied or was not applied properly; b) Whether it is true that the trial process was not carried out in accordance with the provisions of the law, c) Whether it is true that the court has exceeded the limits of its authority.

.Abstrak

Dasar hukum alasan diperkenankannya Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (Vrijspraak) adalah dengan adanya lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW. 07. 03. Tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap kasus yang telah diputus bebas adalah harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: a) Bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b) Bahwa apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, c) Bahwa apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal)

2024-06-07T11:42:07+07:00

Application of criminal sanctions against perpetrators who act as intermediaries in the sale and purchase of narcotics in case number 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, namely the Public Prosecutor based on Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics. Sentenced the defendant Tatang Saudo and the defendant Adjis Bin Malik to a prison sentence of 9 (nine) years each, reduced by the prison term already served, with an order for the defendants to remain in detention and a fine of Rp. 2,000,000,000. 000.- (two billion rupiah), if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 6 (six) months. According to the author, the public prosecutor's demands are appropriate because the sentence imposed can provide a deterrent effect, justice and protection for society. The judge's considerations in determining criminal sanctions against perpetrators who act as intermediaries in the sale and purchase of narcotics in case number 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, come from various aspects, namely juridical and non-juridical aspects. The judge's juridical considerations are based on Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Abstrak

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, yaitu Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tatang Saudo dan terdakwa Adjis Bin Malik, berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.000.- (dua milyar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis, Tuntutan penuntut umum tersebut sudah tepat karena hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, adalah dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

EFEKTIVITAS SIDANG ONLINE TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALU

2024-03-25T11:12:06+07:00

This implementation of virtual or online trials at the Palu District Court still has many obstacles in the course of the trial of cases not in the context of examining witnesses or defendants. Law enforcers still follow the entire trial process in accordance with the applicable provisions to seek material truth, namely by examining witness testimony and conducting assessments. The existence of online trials is very effective in upholding the principles of justice, namely simple, fast, and low cost. The obstacles experienced in the online trial at the Palu District Court include: A) Poor internet quality that caused the trial process to run improperly. B) Inadequate supporting equipment for the implementation of virtual trials. For example, monitor screens, microphones, projectors, cameras, and loudspeakers were not yet available in all courtrooms so that legal counsel and prosecutors sometimes could not see the other party clearly. C) Limited human resources in the field of information technology.

Abstrak

Penerapan sidang secara virtual atau online di Pengadilan Negeri Palu masih terdapat banyak kendala pada jalannya persidangan perkara bukan dalam konteks pemeriksaan saksi atau terdakwa. Penegak hukum tetap mengikuti seluruh proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencari kebenaran materiil yaitu dengan melakukan pemeriksaan keterangan saksi dan melakukan penilaian. Keberadaan sidang secara online sangat efektiv dalam menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan-hambatan yang dialami dalam persidangan online di Pengadilan Negeri Palu antara lain : A) Kualitas Internet yang kurang baik sehingga menyebabkan proses sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya. B) Peralatan pendukung yang kurang memadai pelaksanaan sidang secara virtual. Seperti layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara yang belum tersedia di semua ruang sidang sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. C) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT DI SALENA KECAMATAN ULUJADI

2024-05-20T14:38:08+07:00

This Salena Indigenous People regarding the demarcation of the land of the Salena indigenous people, Ulujadi District, Palu City which resulted in BPKH Wilayah XVI Palu being sentenced to customary fines by the Salena Customary Chief and the absence of legality regarding the land of the Salena indigenous people. In this research, there is one problem formulation, namely how is the legal protection of indigenous peoples' land in Salena, Ulujadi District? The purpose of this research is to find out the legal protection of indigenous peoples' land in Salena, Ulujadi District. The result of this research shows that the protection of the land of Salena indigenous people until now has not received specific protection as outlined in the Regional Regulation of Palu City. This indicates that the existence of customary rights of the Salena community is still limited to recognition from the government as regulated in the Legislation. However, its implementation in the region has not gone well, this is in line with the absence of a Recognition Letter issued by the Palu City Regional Government or the City Regional Regulation that recognises and protects the land of the Salena indigenous people. So, if there is no protection implemented in the Palu City Region, it is possible that there will be disputes in the future.

Abstrak

Masyarakat Adat Salena mengenai pematokan tanah masyarakat adat Salena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu yang berujung BPKH Wilayah XVI Palu dijatuhi denda adat oleh Ketua Adat Salena serta belum adanya legalitas mengenai tanah masyarakat adat salena. Pada penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat adat di Salena Kecamatan Ulujadi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat adat di Salena Kecamatan Ulujadi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan atas tanah masyarakat adat Salena sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan secara spesifik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu. Hal ini bertanda bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat salena masih sebatas pengakuan dari pihak pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan. Namun untuk implementasinya ke daerah belum berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan belum adanya Surat Pengakuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu atau Peraturan Daerah Kota yang mengakui serta melindungi tanah masyarakat adat salena. Maka, jika dibiarkan terus menerus tidak ada perlindungan yang di implementasikan di Daerah Kota Palu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa kedepannya.