PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SUBTANSI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Kata Kunci:
Konsumen, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit Perbankan.Abstrak
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauhmana subtansi perjanjian kredit perbankan sebagai pelaku dan debetur selaku konsumen dapat memberikan perlindungan yang seimbang?. Sejauh mana undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen (nasabah) dalam perjanjian kredit perbankan?. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara menggunakan tehnik pendekatan pada sifat penelitian "Doctrinal research" (Penelitian Hukum Normatif). Kesimpulan penulis: Bahwa subtansi perjanjian kredit perbankan belum memberikan perlindungan yang setara antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah debitur sebagai konsumen, Walaupun telah berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturan substansi perjanjian kredit, bank memanfaatkan kelemahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk kepentingan melindungi bank yang bersangkutan. Bahwa norma hukum Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit perbankan. Berbagai larangan membuat klausula baku yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengandung kelemahan sebagaimana ditemukan dalam penggunaan istilan pernyataan tentang pengalihan tanggung jawab, dan larangan membuat peraturan baru yang mengikat konsumen dalam masa kontrak berjalan masin member peluang kepada bank sebagai pelaku usana untuk menafsirkan secara sempit dengan cara tidak memasukkan larangan membuat peraturan akibat perubahan kebijakan suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia.
ABSTRACT
The formulation of the problem in this research is: To what extent can the substance of the credit agreement between banks as actors and debtors as consumers provide balanced protection? To what extent can the law provide legal protection for consumers (customers) in banking credit agreements? The writing method used in writing scientific papers is by using a technical approach to the nature of the research "Doctrinal research" (Normative Legal Research). Author's conclusion: That the substance of banking credit agreements does not provide equal protection between banks as business actors and debtor customers as consumers, even though the Consumer Protection Law has been implemented. In regulating the substance of credit agreements, banks take advantage of the weaknesses of the Consumer Protection Law for the benefit of protecting the bank concerned. That the legal norms of Consumer Protection do not fully provide protection for customers (consumers) in banking credit agreements. Various prohibitions on making standard clauses regulated in the provisions of the Consumer Protection Law contain weaknesses as found in the use of statement terms regarding transfer of responsibility, and the prohibition on making new regulations that bind consumers during the contract period still gives banks as business actors the opportunity to interpret them in a more precise manner. narrow by not including the prohibition on making regulations due to changes in interest rate policy issued by Bank Indonesia.
Keyword : Banking Credit Agreements, Consumers, Legal Protection.
Referensi
A. Buku
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2012.
F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan, Visimedia, Jakarta, 2011.
Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
M. Idris Ramulyono, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Cet I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
Moh Muhibbin Dan Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-Hari, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.
Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
Sajuti Thalib, Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, 2014.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 2006.
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
C. Sumber Lain
Armansyah Armansyah, “PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK),” Tadulako Master Law Journal 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13.Akses 14 Juli 2024.
Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,” Tadulako Law Review 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78.Akses 14 Juli 2024.
