PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974
Kata Kunci:
Perlindungan hukum; keadilan; ex officio; verstek perceraianAbstrak
Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dn penerapan ex officio hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan ex officio hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah mengadili di luar pettitum (ultra pettita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam pettitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019.
Abstract
This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in the verstek verdict in divorce cases. The study was conducted using a statute approach and conceptual approach. Data collection was carried out by literature study and document study. The results of the study concluded: first, the protection of law and justice is the ex officio authority of judges because of their position to assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in a verdict verstek divorce case is to adjudicate outside the pettitum (ultra pettita) in the form of adding rulings that are not requested in the pettitum as stipulated in Article 41 letter c of UUP No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019.
Keywords : Legal protection; justice; ex officio; verstek divorce
Referensi
DAFTAR PUSTKA
A. BUKU
Afdol, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya,2009.
Arto, Mukti, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangn Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”, Cetakan Pertama,Pustaka Pelajar, Yogyakrta, 2017.
Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur- Unsurnya),Jakarta, UI Press, 1995.
Ernaningsih, Wahyu,dan Samawati, Putu, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang, PT. Rambang, 2008.
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentangPrinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika,Jakarta, 2008.
Mahfud MD, M., Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Kelima, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
Syaifuddin, Muhammad dan Zuhir, Mada Apriandi, Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
Tresna, R., Komentar HIR, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021. Tyler, Tom R., et al, Social Justice in a Diverse Society, Routledge, New York, 2019.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3019.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. TambahanLembaga Negara RI Nomor 5076.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Staatblad 1941-44. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.).
Staatblad 1927 No. 227. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Reglemen Hukum Daerah Seberang.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
C. JURNAL DAN INTERNET
Ahmad Fanani dan Ulfa, Badria Nur Lailina, “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015”, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2, November 2017.
Ali Zia Husnul Labib, “Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol.9 No. 2, 2017.
Dudu Duswara Machmudin, “Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 21 Issue 3, 2018.
Ibrahim AR., dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.
Krisnadi Nasution, “Indonesian Judicial Power Post Amendment”, Mimbar Keadilan, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020.
Lilis Eka Lestari dan Arifin, Ridwan, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaanyang Adil dan Beradab”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
Oleg Reznik, et al, “Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 25 Special Issue,2020.
Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”,
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20 No. 1, Februari 2020.
Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo”, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 3, Desember 2018.
Ruby Falahadi, et al, “Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020.
Stephen P Marks, “Human Rights: A Brief Introduction”, Working Paper, Harvard School of Public Health, 2014.
Sukaenah, Rusli, dan Taufan B., M., “The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes”, International Journal of Contemporary Islamic Law and Society,Vol. 2 Ns. 1, 2020.
