PERAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA LELANG DALAM PENANGANAN KREDIT MACET
Kata Kunci:
Pemberdayaan lembaga lelangAbstrak
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada Bank?. Kendala- kendala apa yang dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Peranan dan pemberdayaan kantor pelayanan piutang dan lelang negara dalam menangani kredit macet: Peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dalam menangani kredit macet dengan berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara. Pelaksana penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Sebagai pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dikoordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil). Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam pengurusan kredit macet: Kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN merupakan faktor penghambat bagi penyelesaian piutang negara yang berasal dari kredit macet bank pemerintah, adapun kendala tersebut berasal dari kendala substansial dan kendala menejerial.
ABSTRACT
The formulation of the problem in this research is: What is the role and empowerment of the State Receivables and Auction Service Office (KP2LN) in handling bad loans at banks? What obstacles does the State Accounts Receivable and Auction Service Office (KP2LN) face in handling bad credit? The method used in this research is a normative method. The author's conclusion is: The role and empowerment of the state receivables and auction service office in handling bad credit: The role and empowerment of the State Receivables and Auction Service Office, in handling bad credit based on Law Number 49 Prp. 1960 concerning the Committee for State Receivables which has the task and authority to manage state receivables. Implementing PUPN's duties and authority is the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN). As the implementer of decisions, PUPN has operational offices throughout Indonesia, namely the State Accounts Receivable and Auction Service Office (KP2LN) which is coordinated by regional offices (Kanwil). Obstacles faced by KP2LN in managing bad loans: The obstacles faced by KP2LN are inhibiting factors in resolving state receivables originating from bad loans from government banks, while these obstacles come from substantial obstacles and managerial obstacles.
Keyword: Empowering Auction Institutions, Handling Bad Credit.
Referensi
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2012.
F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan,
Visimedia, Jakarta, 2011.
Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Jaya,
Jakarta, 1995.
M. Idris Ramulyono, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW,
Refika Aditama, Bandung, 2005.
Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, Hukum Waris Menurut Burgerlijk
Wetboek, Cet I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
Moh Muhibbin Dan Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-Hari, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.
Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
Sajuti Thalib, Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Kencana, Jakarta,
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 2006. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
