UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Abstrak

Abtract

The focus of this research is on the implementation of legal protection carried out by the Women and Child Protection Task Force in receiving reports of violence against women and children in Marawola District, Sigi Regency The problem in this study is how the implementation of legal protection against women and children victims of violence in Marawola District, Sigi Regency and what are the obstacles in the implementation of legal protection against women and children victims of violence in Marawola District, Sigi Regency. The research method used is qualitative analysis, by collecting and classifying data in the form of primary data and secondary data. Based on the issues raised, it can be concluded that the legal protection carried out by the Women and Child Protection Task Force is in accordance with the flow of handling cases at the village level, then there are obstacles faced by the Women and Child Protection Task Force due to the lack of public understanding of acts of violence and protection of victims, therefore it is necessary to increase the capacity of the Village Women and Child Protection Task Force and the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the need for gradual education to the community.

Keywords : Children; Victims of Violence; Women

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif, dengan mengumpulkan  dan mengelompokkan data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan  bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan alur penanganan kasus Tingkat desa, selanjutnya adapun hambatan yang dihadapi oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan dan perlindungan terhadap korban, olehnya itu diperlukan peningkatan kapasitas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukannya edukasi secara bertahap kepada masyarakat.