UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

Abstrak

The legal basis for allowing the public prosecutor to file a cassation appeal against the acquittal (Vrijspraak) is the attachment to the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 01-PW. 07. 03. 1982 dated 4 February 1982 concerning guidelines for the implementation of the Criminal Procedure Code, point 19 of the attachment to the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 14-PW. 07. 03. 1983 dated 10 December 1983 and Supreme Court jurisprudence. The basis for consideration by the public prosecutor in the cassation memorandum of cases that have been acquitted is that they must be able to prove the following: a) Whether it is true that a legal regulation was not applied or was not applied properly; b) Whether it is true that the trial process was not carried out in accordance with the provisions of the law, c) Whether it is true that the court has exceeded the limits of its authority.

.Abstrak

Dasar hukum alasan diperkenankannya Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (Vrijspraak) adalah dengan adanya lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 01-PW. 07. 03. Tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, butir 19 lampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam memori kasasi terhadap kasus yang telah diputus bebas adalah harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: a) Bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b) Bahwa apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, c) Bahwa apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.