JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU(Studi Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/Pn.Pal)

Dzuhri Eka Pratama — 2024-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku peredaran uang palsu. Studi Kasus Nomor: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kejahatan terhadap pelaku peredaran Uang Palsu, Studi Kasus Nomor : 422/Pid.B/2021/PN.Pal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sedangkan dilihat dari sifatnya deskriptif analitis. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. dan bahan hukum sekunder dari referensi, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam putusan Nomor: 422 /Pid.B/2021/PN.Pal. sudah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab atau pembuatnya, dan telah terbukti bersalah berdasarkan hukum.

Abstract

This study aims to determine how the application of criminal law against perpetrators of counterfeit money circulation. Case Study Number: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. What is the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence on the perpetrator of counterfeit money circulation, Case Study Number: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. The research method used is normative research, while in terms of its nature it is descriptive analytical. The data and data sources used are secondary data, primary legal material of Palu District Court Decision Number: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. and secondary legal material from references, such as applicable laws and regulations with descriptive qualitative analysis method. Based on this research, the results show that the application of the law in decision Number: 422 /Pid.B/2021/PN.Pal. has fulfilled the elements of the offence, both the elements of the act and the elements of responsibility or the perpetrator, and has been proven guilty by law.

Keywords: Circulation, Counterfeiting, Counterfeit Money

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG YANG MENGGUNAKAN TAKARAN DAN TIMBANGAN TANPA TERA ULANG(Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong)

Huziratul Qudsijah S. Latjado — 2024-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang di Kabupaten Parigi Moutong belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanyalah berupa teguran yang mana hal ini belum memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar, dikarenakan banyaknya pedagang yang masih melakukan hal hal yang melanggar hukum dalam melaksanakan proses jual beli dan merugikan konsumen.

Abstract

This research aims to find out how law enforcement against traders who use measures and scales without retesting and what are the factors inhibiting law enforcement against traders who use measures and scales without retesting. The research method used is field research using qualitative data analysis. The conclusions in this study are: Law enforcement against traders who use measures and scales without being retested in Parigi Moutong Regency is not yet in accordance with Law No. 2 of 1981 concerning Legal Metrology because the efforts made by the Industry and Trade Office are only in the form of reprimands which have not given a deterrent effect to the offending party, because many traders still do things that violate the law in carrying out the buying and selling process and harm consumers.

Keywords: Traders, Law Enforcement, Retesting

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAKMENGGUNAKAN MESIN DISPENSER PERTAMINI ( Studi Kasus Wilayah Donggala)

Frianto — 2024-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan bahan bakar minyak menggunakan mesin dispenser pertamini dengan melihat perkembangan mesin-mesin dispenser pertamini yang ada di wilayah Donggala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggambarkan ,menelaah, dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik berdasarkan hasil penelitian lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa disperindag kabupaten Donggala dan aparat kepolisian resort Donggala dalam hal ini tengah bertindak konkreet dengan menerapkan strategi premtif,preventive,maupun Represif demi melindungi kepentingan konsumen. Disperindag Donggala juga akan membentuk Tim satgas Perdagangan dengan membangun kerjasama antara Polres Donggala, Balai metrology legal,sampai dengan Dinas pelayanan terpadu satu pintu demi terlaksananya upaya penegakan hukum.

Abstract

This research aims to find out and understand how law enforcement regarding fuel oil trade uses Pertamini dispenser machines by looking at the development of Pertamini dispenser machines in the Donggala area. The method used in this research is juridical-empirical by describing, reviewing and analyzing law both in theoretical and practical form based on the results of field research. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the Donggala district industry and trade department and the Donggala resort police in this case are acting concretely by implementing preventive, preventive and repressive strategies to protect consumer interests. The Donggala Department of Industry and Trade will also form a Trade Task Force Team by building cooperation between the Donggala Police, the Legal Metrology Center, and the one-stop integrated service department for the implementation of law enforcement efforts.

Keywords: Law Enforcement, Consumer Protection, Pertamini Dispenser Machines

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/PN.PRG)

Fatmi Anggraeni Saputri — 2024-12-10

Hasil penelitian ini adalah, penerapan sanksi yang diberikan hakim sudah tepat karena Hakim bukan hanya menjatuhkan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan tetapi juga Pidana denda sebesar yaitu sebesar Rp.167.760.000 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) Bulan Kurungan kepada Terdakwa. Sedangkan pertimbangan yang diberikan hakim dianggap tidak tepat karena tidak mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, peran atau kedudukan terdakwa, sikap dan batin pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. sehingga penegakan hukum yang diberikan hakim tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa serta mewujudkan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Abstract

The results of this research are that the application of the sanctions given by the judge was appropriate because the judge not only imposed a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months but also a fine of IDR 167,760,000 (one hundred and sixty-seven million seven hundred and six). tens of thousands of rupiah) if not paid, it will be replaced by a prison sentence of 3 (three) months in prison for the Defendant. Meanwhile, the consideration given by the judge is considered inappropriate because it does not take into account non-juridical aspects, such as the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, the role or position of the defendant, the attitude and inner thoughts of the perpetrator, the motive and purpose of committing the crime. so that law enforcement given by judges cannot have a deterrent effect on defendants and bring about justice in so

Keywords: Excise Trade, Application of Sanctions, Judge's Considerations

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)

Sri muliani — 2024-12-10

Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di kecamatan sidoan. Terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di kecamatan sidoan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dapat disimpulkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parigi Moutong dalam tindak pidana pertambangan emas ilegal masi kurang maksimal mencegah adanya pertambangan emas ilegal. Sedangkan faktor penghambat dalam upaya pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum.

Abstract

The purpose of the research is to find out law enforcement against illegal gold mining and to find out the obstacles faced in law enforcement against illegal gold mining in Sidoan sub-district. There are two problem formulations, namely how law enforcement against illegal gold mining and obstacles in law enforcement against illegal gold mining in Sidoan sub-district. The research method used is empirical juridical by examining or analyzing primary data and secondary data. Based on the results of this study, it can be concluded that law enforcement carried out by the Parigi Moutong Police in the crime of illegal gold mining is still not maximally preventing illegal gold mining. While the inhibiting factors in illegal gold mining efforts in Sidoan Sub-district, Parigi Moutong Regency are facilities and infrastructure factors, law enforcement factors.

Keywords: Gold, Illegal Mining

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON – LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN

Paulus — 2024-12-10

Tujuan; Untuk mengetahui bagaiman proses penyelesaian apabila terjadi permasalahn hukum yakni sengketa administrasi masyarakat melaluli jalur Litigasi dan Non Litigasi. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan proses penyelesaian sengketa administrasi masyarakat melaluli jalur Litigasi dan Non LitigasiMetode yang digunakan pada tulisan ini adalah Yuridis Normatif Hasil penelitian ini adalah telah mengetahui dan mengerti perbedaan penyelesaian sengketa Administrasi Negara melalu Jalur Litigasi dan Non – Litigasi serta mengetahui perbandingan efektifitas dan keunggulan dari kedua jalur penyelesaian sengketa tersebutKesimpulan; Penyelesaian sengketa Administrasi Negara sebaiknya menggunakan kedua Jalur penyelesaian sengketea yakni menggunakan jalur Non Litigasi terlebih dahulu, apabila tidak mendapatkan jalan keluar maka gunakan jalur Litigasi.

Abstract

Objective; To find out how the settlement process occurs when there are legal problems, namely public administration disputes through litigation and non-litigation channels. To find out how the process of resolving public administration disputes through litigation and non-litigation is compared.The method used in this paper is Normative JuridicalThe results of this study are to know and understand the differences in the settlement of State Administration disputes through Litigation and Non-Litigation Paths and to know the comparison of the effectiveness and advantages of the two dispute resolution paths.Conclusion; State Administration dispute resolution should use both dispute resolution channels, namely using the Non-Litigation route first, if you don't get a way out then use the Litigation route.

Keywords: Dispute resolution, State Administration, Litigation, Non-Litigation

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA KESEHATAN ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT (Studi Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kota)

Anggun Purnamasari — 2024-12-10

Penelitian ini berfokus pada permasalahan Pelayanan Jasa Kesehatan Antara Pasien dan Rumah Sakit. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris untuk menganalisa data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Bahwasannya Rumah Sakit itu sebagai institusi dalam Pelayanan Kesehatan perorangan dengan menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Rawat Darurat. Dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kota pada Rawat Inap dan Rawat Jalan belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang karena masih ada pasien yang mendapatkan pelayanan tidak ramah dari Perawat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 37 mengatur mengenai kewajiban seorang perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatannya yaitu memberikan pelayanan yang sesuai dengan Kode Etik, Standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.

Abstract

This research focuses on the problem of Health Services Between Patients and Hospitals. To obtain the data needed in this study, a juridical-empirical legal research method is used to analyze primary and secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Health Services has been stated in Law Number 44 of 2009 that the Hospital is an institution in individual Health Services by providing Inpatient, Outpatient, and Emergency Services. In the Implementation of Health Services at the Ampana City Regional General Hospital in Inpatient and Outpatient Settings, it is not in accordance with the provisions in the Law because there are still patients who get unfriendly services from Nurses as stipulated in Law Number 38 of 2014 Article 37 regulates the obligations of a nurse in carrying out his Nursing Practice, namely providing services in accordance with the Code of Ethics, Nursing Service Standards, Professional Standards, and Standard Operating Procedures. as stipulated in the Law.

Keywords: Healthcare; Patients and Hospitals

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Hikma Nurhidaya Amir — 2024-12-10

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini; 1) Penegakan hukum pidana terhadap perkara Human Trafficking di wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah, 2) Hambatan penegakan Hukum pidana terhadap perkara Human trafficking di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Kepolisian telah melakukan sejumlah upaya-upaya preventif dan represif untuk mengatasi masalah human trafficking di Wilayah Sulawesi Tengah, 2) Kepolisian juga menghadapi berbagai hambatan seperti luasnya wilayah operasi, kurangnya identitas tersangka, keterbatasan sarana dan prasarana, serta modus operandi pelaku yang semakin canggih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kendala internal maupun eksternal dalam penegakan hukum yang turut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus-kasus Human Trafficking di Wilayah Polda Sulawesi Tengah.

Abstract

The problem formulation of this research; 1) Criminal law enforcement against human trafficking cases in the Central Sulawesi Police jurisdiction, 2) Obstacles to criminal law enforcement against human trafficking cases in the Central Sulawesi Police jurisdiction. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. The results of this study are; 1) The police have made a number of preventive and repressive efforts to overcome the problem of human trafficking in the Central Sulawesi Region, 2) The police also face various obstacles such as the vast area of operations, lack of suspect identity, limited facilities and infrastructure, and the increasingly sophisticated modus operandi of the perpetrators. The conclusion of this research is that there are internal and external obstacles in law enforcement that affect the effectiveness of handling Human Trafficking cases in the Central Sulawesi Regional Police.

Keywords: Healthcare; Patients and Hospitals

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI (Studi Kasus Perkara Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pal)

Ganda Cipta Riolojaji — 2024-12-10

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi?. Bagamanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 67/Pid.B/LH/2022/Pn Pal?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis, Penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana No. 67/Pid./LH/2022/PN Pal telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 67/Pid.B/LH/ 2022/PN Pal telah sesuai berdasarkan dakwaan penuntut umum dan dengan di dasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan.

Abstract

The formulation of the problem in this research is: How is criminal law applied to criminal cases of misuse of subsidized fuel oil? What are the legal considerations taken by the judge in handing down the decision in case number 67/Pid.B/LH/2022/Pn Pal? The type of research used is normative legal research. Author's conclusion, The application of criminal law handed down by the Judge in criminal case no. 67/Pid./LH/2022/PN Pal has fulfilled the criminal provisions as regulated in RI Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The judge's legal considerations in handing down the decision in case no. 67/Pid.B/LH/ 2022/PN Pal is appropriate based on the public prosecutor's indictment and based on evidence in the form of statements from witnesses, expert statements and defendant statements as well as complete facts before the trial.

Keywords: Misuse of Subsidized Fuel, A Juridical Review

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

Muhammad Fitrah Narska Saputra — 2024-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pelecehan seksual oleh pihak Kepolisian Resor Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peranan korban dalam tindak pidana pelecehan seksual ada tetapi tidak begitu signifikan dan lebih didominasi oleh pelaku. Ketika korban merupakan perempuan dewasa mengenakan pakaian yang tidak sopan atau memperlihatkan lekuk tubuh dan melakukan gerakan yang mengarah ke hal seksual. Peran lainnya yaitu korban memiliki kondisi fisik atau mental yang lemah dan ketidaktahuan tentang pelecehan seksual. (2) Upaya penanggulangan korban pelecehan seksual oleh Kepolisian Resor Kota palu akan fokus pada upaya preventif dan represif. sia to strengthen the existing regulations dealing with the climate change.

Abstract

This study aims to determine how the role of victims in the occurrence of criminal acts of sexual harassment against women and to find out how efforts to overcome and prevent criminal acts of sexual harassment by the Palu City Police. The research method used is empirical legal research. The results of this study indicate that, (1) The role of the victim in the crime of sexual harassment exists but is not so significant and is more dominated by the perpetrator. When the victim is an adult woman wearing immodest clothes or showing curves and making movements that lead to sexual matters. Another role is that the victim has a weak physical or mental condition and ignorance about sexual harassment. (2) Efforts to overcome victims of sexual harassment by the palu City Resort Police will focus on preventive and repressive efforts. sia to strengthen the existing regulations dealing with the climate change.

Keywords: Victims, Sexual harassment, Victimology