JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBO MAN IKAN ( Studi Kasus Polres Tojo Una-Una )

Moh Fahmi Patanda — 2024-08-22

This study aims to determine the Investigation Process of the Crime of Fish Bombing in the Tojo Una-Una Police Region. the formulation of the problem in this study is how the Obstacles to the Investigation Process of the Crime of Fish Bombing in the Tojo Una-Una Police Region, . The research method used is empirical legal research, which is a plan to conduct field research through seeing and observing what happens in the field. The results of the research indicate that in the jurisdiction of Tojo Una-Una police station, there is a vulnerable area for fish bombing using explosives, the findings obtained from this research, some cases are handled by the competent authorities, The method of completing this research The type of research used in this research is empirical juridical, namely research on problems by looking at and paying attention to the applicable legal norms connected with the facts that exist from the problems encountered in the research57 on the application of the Law to the Investigation Process of the Crime of Fish Bombing The purpose of this research With this legal writing, it is hoped that it can improve and develop the author's ability in the field of law as a provision for the future.

Keywords : Investigation Process of the Crime of Fish Bombing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilayah Polres Tojo Una-Una. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakahHambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilaya Polres Tojo Una-Una?, .Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris ialah rencana dilakukan penelitian lapangan melalui melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, Hasil penilitian menujukan bahwa di wilayah hukum polres Tojo una una adalh wilayah rentan terjadi pemboman ikan mengunakan bahan peledak,temuan yang diperoleh dari penilitian ini,beberapa kasus ditangani oleh instansi yang berwenang, Metode dalam menyelesaikan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian57 pada penerapan Hukum terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembomaan ikan Tujuan dari penelitian ini Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH BURAKE KABUPATEN TANA TORAJA PRLROVINSI SULAWESI SELATAN

Redydzzon — 2024-08-22

This research uses an empirical juridical research method by looking at a legal reality in society and the analytical method used is a descriptive method. The data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. The location of this research was carried out in one of the illegal mines in Buntu Burake Village, Makale District, Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province. The research results are: 1). Law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of illegal mining have not been implemented optimally until now Law Number 3 of 2020 regulates criminal sanctions for mining without a permit, but in practice, the implementation of the law in Tana Toraja has not been effective. 2). Inhibiting factors in law enforcement efforts against perpetrators of illegal rock mining in the jurisdiction of the Tana Toraja Police include personnel factors, inadequate facilities and infrastructure, community factors, cultural factors, economic factors, educational factors.

Metode penelitian yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu tambang ilegal di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hasil penelitiannya yaitu : 1). Upaya Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambagan galian c secara ilegal belum terlaksana dengan maksimal hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin, namun dalam praktiknya, penerapan hukum di Tana Toraja belum efektif.. 2). faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batuan ilegal di wilayah hukum Polres Tana Toraja mencakup Faktor Personil, Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS-TPK/2023/PN PAL.)

Nurul Ainun — 2024-08-22

The results of this study are that in the modus operandi there is a lot of risk identification in carrying out cooperation between Bank Sulteng and PT Bina Artha Prima, but Bank Sulteng is hard clean to continue cooperation with PT Bina Artha Prima, which PT Bina Artha Prima does not yet have experience in the field of pre-pension credit marketing and pension credit, so it can be concluded that Rahmat Abdul Haris chose PT. In the verdict of case Number: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN, the panel of judges did not give a strong impression to give a deterrent effect to Rahmat Abdul Haris because in the facts proven at trial, Rahmat Abdul Haris ignored the risk of cooperation with PT Bina Artha which had been warned by the risk management division, of course this violated the bank's prudential principles.

Hasil dari penelitian ini bahwa pada modus operandi banyaknya identifikasi risiko dalam menjalankan kerja sama antara Bank Sulteng dan PT. Bina Artha Prima tetapi pihak Bank Sulteng bersih keras melanjutkan kerja sama bersama PT. Bina Artha Prima yang mana PT. Bina Artha Prima belum memiliki pengalaman di bidang pemasaran kredit pra pensiun dan kredit pensiun maka dapat disimpulkan bahwa Rahmat Abdul Haris memilih PT. Bina Artha Prima sebagai rekan kerjanya tentunya dari awal sudah merencanakan modusnya untuk melakukan korupsi di bidang perbankan, pada putusan perkara Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN ini majelis hakim tidak memberikan kesan yang kuat untuk memberikan efek jera kepada Rahmat Abdul Haris karena pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan rahmat abdul haris mengabaikan risiko kerja sama dengan PT. Bina Artha yang sudah diperingati oleh divisi manajemen risiko tentu saja hal ini melanggar prinsip kehati-hatian bank.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES PALU

Andreas Reynaldi — 2024-08-22

In general, based on the provisions of Law number 3 of 1997, investigations into perpetrators of child crimes can only be punished if the perpetrator of the crime is 8 (eight) years old but has not yet reached the age of 18 (eighteen) years, against Children under eight years of age who commit criminal acts will receive guidance and be returned to their parents/guardians. Meanwhile, for the child's own interests, the investigation process must be kept secret from actions that can be carried out by an investigator, namely arrest, detention, conducting an examination at the scene of the incident. , carrying out searches, examining suspects and interrogation, preparing Investigation Reports (BAP), confiscating, storing cases and handing over cases. Although normatively, legal protection for children as suspects of criminal acts in the juvenile criminal justice system in Indonesia has been accommodated and regulated through statutory regulations, in terms of implementation and implementation it has encountered many obstacles, several inhibiting factors, including: First, a lack of understanding from the authorities. law enforcer.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan hukuman apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali, Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan dari tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara. Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan.

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT BAHAN PELEDAK DI WILAYAH TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN

Nur Hamdi A Himbukun — 2024-08-22

The goal of the paper is to analyze law enforcement against coral reef destruction caused by explosives in the Togean Islands National Park. The approach method used in this research is the empirical juridical approach. Law enforcement against illegal fishing in the Togean Islands National Park area by carrying out preventive and repressive efforts, and law enforcement is not yet optimal. The obstacles faced in enforcing illegal fishing laws in the Togean Islands National Park area are: a) In carrying out law enforcement efforts, it is still not optimal due to the lack of competent human resources, b) Lack of facilities for law enforcement, such as speed. boat in carrying out patrols, c) Lack of budget, d) Patrol activities that are already known to the perpetrator.

Tuilsan bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengrusakan terumbu karang akibat bahan peledak di Taman Nasional Togean. Metode yang diguankan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: Penegakan hukum terhadap tindakan illegal fishing di wilayah Taman Nasional Kepulaun Togean dengan melakukan upaya preventif dan represif, dan dalam penegakan hukum belum optimal. Hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum illegal fishing di wilayah taman nasional kepualaun togean yaitu: a) Dalam melakukan upaya penegakan hukum masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkompentsi, b) Kurangnya sarana yang yang dilakukan dalam penegakan hukum, seperti speed boat dalam melakukan patroli, c

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN TINOMBO

Ningsih — 2024-08-22

The goal of the paper is to explain legal protection against midwives. The research method used is Normative research that uses primary, secondary and tertiary data. Legal protection against midwives who take actions outside the authority carried out by midwives in Tinombo District specifically in Dusunan Village, West Dusunan, and West Lombok is one of the curative health efforts and legal protection against midwives who take actions outside the authority is preventive and repressive legal protection because preventive legal protection is legal protection provided by the government which aims to prevent before a violation occurs and repressive protection serves to resolve disputes and guarantee the rights given to midwives in carrying out their duties. In article 286 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap Bidan sebagai pelayan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Normatif yaitu Mengunakan data primer, Sekunder dan Tersier. Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang dilakukan oleh bidan di Kecamatan Tinombo Khusus di Desa Dusunan, Dusunan Barat dan Lombok Barat merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan adalah pelindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif karena pelindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran dan pelindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada bidan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nurul Azisah — 2024-08-22

The goal of the writing is to explain the land registration system. The research method used is Normative research that uses primary, secondary and tertiary data. Legal protection against midwives who take actions outside the authority carried out by midwives in Tinombo District specifically in Dusunan Village, West Dusunan and West Lombok is one of the curative health efforts and legal protection against midwives who take actions outside the authority is preventive and repressive legal protection because preventive legal protection is legal protection provided by the government which aims to prevent before a violation occurs and repressive protection serves to resolve disputes and guarantee the rights given to midwives in carrying out their duties. In article 286 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan sehingga menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian menarik kesimpulan menggunakan silogisme proses berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sistem pendaftaran tanah Indonesia yaitu sistem publikasi negatif bertendensi positif belum dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang menjamin kepastian hukum.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XX/2022 TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sulistiawati Hadan — 2024-08-22

The goal of the paper is to explain the decision of the Constitutional Court Number 73/PUU-XX/2022 related to the threshold, the Constitutional Court rejected the applicant's petition entirely because in the provisions of Article 222 of Law 7/2017 the presidential threshold is considered an open legal policy. In reality, the Article is contrary to the 1945 Constitution, harming political parties and also the constitutional rights of citizens in obtaining candidates for President and Vice President and limiting the right to elect and be elected in general elections. Second, the Constitutional Court in issuing its decision contradicts the principles of democracy because it does not favor the rights of Indonesian citizens. Only people who have popularity and backing can become President and Vice President. Of course, this reduces the rights of everyone to participate in the contestation of the President and Vice President elections. Whereas the Constitution clearly states that it protects and respects the constitutional rights of every citizen, in this case, one of them is the right to be elected and vote in the nomination of the president and vice president, but because of the presidential threshold requirement, this right is cancelled or lost.

Tujuan tulisan ini untuk menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait ambang batas, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dalam ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 presidential threshold dianggap open legal policy. Pada kenyataannya, Pasal tersebut secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, merugikan partai politik dan juga hak konstitusional warga dalam memperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden dan membatasi hak mimilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kedua, MK dalam mengelurkan putusannya bertentang dengan prinsip demokrasi karena tidak memihak kepada hak-hak warga negara Indonesia. Hanya orang yang memiliki popularitas dan mempunyai backing yang bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tentu ini mengurangi hak setiap orang agar bisa berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Konstitusi secara jelas mengatakan bahwa melindungi dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam hal ini salah satunya hak dipilih dan memilih dalamn pencalonan presiden dan wakil presiden, namun karena adanya syarat presidential threshold maka hak tersebut gugur atau hilang.

HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Di Lingkungan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2019-2022)

Moh Fikri Al Fatwa M Fikrimurad — 2024-08-22

This research aims to find out the process of forming local regulations through the initiative rights of members of the Tojo Una-Una Regency DPRD for the 2019-2022 period, starting from planning, preparation, discussion, ratification, enactment. Then what are the inhibiting factors in the process of forming local regulations. In this research, the author uses a descriptive empirical legal research method by conducting research at the Tojo Una-Una Regency DPRD office. This research uses primary data sources, namely, data obtained directly from sources/respondents through interview techniques. Which is then used in the assessment and also the retrieval of relevant data. Based on the results of the study that the Use of the Initiative Rights of DPRD Members in the Formation of Regional Regulations of the Tojo una-una Regency for the 2019-2022 period, has not been running effectively, it can be seen that the Initiative Regional Regulations from DPRD Members are not too many, and the more dominant regional regulation initiatives from the Tojo una-una district government. Considering Law No. 9 of 2015 concerning local governments that regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and assistance tasks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Proses Pembentukan Peraturan Daerah melalui Hak Inisiatif Anggota DPRD Kab Tojo Una-Una Periode 2019-2022, mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahsan, Pengesahan, Pengundangan. Kemudian Apa saja faktor penghambat dalam proses pembentukan perda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang bersifat Deskriptif dengan melaksanakan riset dikantor DPRD Kab Tojo Una-Una. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu, data yang diperoleh secarah langsung dari narasumber/responden melalui taknik wawancara. Yang kemudian digunakan dalam pengkajian dan juga pengambilan data-data yang relavan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Dalam Pembentukan Perda Kab tojo una-una periode 2019-2022, belum berjalan secarah efektif dapat dilihat bahwasanya, Perda Inisiatif dari Anggota DPRD pun belum terlalu banyak, dan yang lebih dominan inisiatif Perda dari pemerintah daerah kab tojo una-una. Mengingat UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemda yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2205 K/PDT./2017)

Tegar Rahmad Juliansya — 2024-08-22

The purpose of the writing is to explain the wife's inheritance rights. The research method used is normative by reviewing / analyzing legislation and library materials. This study concludes that the arrangement of the wife's inheritance rights is the same as children in the distribution of inheritance, while in this case, the wife demands more inheritance rights to the children of the late husband (testator), the heirs of the late wife before who are entitled to get the inheritance of the testator, in this case, the wife can file a lawsuit for inheritance if the marriage has joint property without having to sue the husband's inheritance (testator) from the previous marriage because there has been prior deliberation by the plaintiff and the defendant. The plaintiff felt no pressure in signing the customary deliberation on the division of inheritance. In this case the judge's decision was correct and in accordance with the laws and regulations.

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji /menganalisis perundang-undangan dan bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan hak waris istri sama dengan anak dalam pembagian warisan, sementara dalam kasus ini istri menuntut hak waris lebih kepada anak-anak mendiang suami (pewaris), ahli waris dari mendiang istri sebelumnya yang berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris, dalam hal ini istri dapat melakukan gugatan warisan apabila dalam pernikahan tersebut mempunyai harta bersama tanpa harus menggugat harta bawaan suami (pewaris) dari pernikahan sebelumnya, karena sudah ada musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan penggugat dan tergugat. Penggugat tidak merasakan tekanan dalam menandatangani musyawarah adat tehadap pembagian warisan. Dalam dalam hal ini putusan hakim sudah tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.