JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

GAGASAN PENAMBAHAN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL PREVIEW KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

2024-08-23T14:27:35+07:00

The results show that currently, Indonesia has not provided special arrangements regarding the legal status of the Ratification Law. In fact, both materially and formally, the Ratification Law is different from laws formed by the DPR and the President. The absence of a special regulation regarding the Law of Ratification has caused legal polemics relating to its enforcement in Indonesia. The Consti-tutional review mechanism of the Ratification Law brings new legal polemics because it has the potential to cause the termination of binding to international agreements. Unilateral termination of bind-ing to international treaties is a form of disobedience to interna-tional law and will create state responsibility. The constitutional preview mechanism by the Constitutional Court turns out to be a solution in maintaining the constitutional rights of citizens and compliance with international law. The product of this mechanism can be a decision that tests the constitutionality of the Ratification Law with a follow-up in the form of a reservation at the stage of binding to the agreement without having to terminate the binding when the ratified international agreement has entered into force for the parties.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini, Indonesia belum memberikan pengaturan khusus mengenai status hukum Undang-undang Pengesahan. Padahal, baik secara materiil dan formil, Un-dang-undang Pengesahan berbeda dengan Undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai Undang-undang Pengesahan menyebabkan polemik hukum yang berkaitan dengan pemberlakuannya di Indonesia. Mekanisme Constitutional review terhadap Undang-undang Pengesahan membawa polemik hukum baru karena berpotensi un-tuk menyebabkan pengakhiran pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Pengakhiran pengikatan diri secara sepihak terhadap perjanjian internasional merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum internasional dan akan melahirkan tanggungjawab negara. Mekanisme constitutional preview oleh Mahkamah Konstitusi tern-yata menjadi Solusi dalam menjaga hak konstitusional warga negara dan ketaatan terhadap hukum internasional. Produk dari mekanisme ini dapat berupa putusan yang menguji konstitusionalitas Undang-undang Pengesahan dengan tindak lanjut berupa reservasi pada tahapan pengikatan diri terhadap perjanjian tanpa harus mengakhiri pengikatan diri ketika perjanjian internasional yang telah disahkan telah berlaku bagi para pihak

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SARANA MEDIA ELEKTRONIK (Studi Pada Putusan Nomor 608/Pid.sus/2021/PN.Palu)

2024-07-26T16:04:57+07:00

This study aims to find out 1. To find out the Judges' Considerations in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Extortion and Threats Through Means of Electronic Media Decision Number 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu. The research method used is normative. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the judge's considerations from a juridical and non-juridical perspective in Decision 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu were appropriate and the defendant Nurnaningsih Lasena was legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 27 paragraph (4) jo Article 45 paragraph (4) of Law no. IX. However, the panel of judges did not consider rehabilitation for the mental recovery of the victim, which has an impact on the sustainability of the victim's social life, as well as the restoration of the victim's good name.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.Untuk Mengetahui Pertim-bangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sarana Media Elektronik Nomor Putusan 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu.. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dari segi yuridis dan non yuridis dalam putusan 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu telah sesuai dan terdakwa Nurnaningsih Lasena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun majelis hakim tidak mempertimbangkan terkait rehabilitasi untuk pemulihan secara mental terhadap korban yang mana hal tersebut berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial korban, serta pemulihan nama baik korban..

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasangkayu)

2024-08-01T15:19:51+07:00

This research method involves collecting data through direct surveys, field observations, and interviews with the Pasangkayu Police. The data obtained will be used to identify electric bicycles as motorized vehicles or not, as well as enforcement by the Pasangkayu Police regarding the most common violations related to the use of electric bicycles. The results of the research are expected to provide a better understanding of the problem of violations of the use of electric bicycles on the road and provide a basis for developing more effective policies to regulate the use of electric bicycles. It is hoped that the implications of this research can help local governments increase law enforcement and public awareness regarding the use of electric bicycles, so as to increase the safety and comfort of transportation on the highway.

Abstrak

Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei langsung, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak Polres Pasangkayu. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi sepeda Listrik termasuk kendaraan bermotor atau tidak, dan juga penegakan yang dilakukan Polres Pasangkayu tentang pelanggaran paling umum terkait dengan penggunaan sepeda listrik.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur penggunaan sepeda listrik. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan sepeda listrik, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi di jalan raya.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA

2024-07-23T17:31:57+07:00

This research aims to analyse legal issues arising from the Responsibility of the Regional Government as an element of the Regional Government organiser who leads the implementation of government affairs which are the authority of autonomous regions. The problem in this study is how the Local Government's Responsibility for Occupancy in Disaster Prone Areas (Red Zone) after the disaster on 28 September 2018. The research method used is the Exploratory legal research method. Exploratory legal research method is legal research whose purpose is to provide a definition or explanation of the concepts or patterns used in research. In this study, researchers do not yet have an overview of the definition or concept of research. The nature of this research is creative, flexible, open, Based on the issues raised, it can be concluded that Based on the impact of the Palu earthquake disaster and its surroundings, the disaster caused damage and destruction of homes that were flattened by the ground. Loss and damage to the settlement and housing sector is the highest compared to other sectors.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagai unsur penye-lenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Permasala-han dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Hunian yang terdapat dalam Kawasan Rawan Bencana (Zona Merah) setelah terjadinya bencana pada Tang-gal 28 September 2018. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian hukum Eksploratif. Metode penelitian hukum Ek-sploratif adalah penelitian hukum yang tujuannya untuk memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gam-baran akan definisi atau konsep penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, Berdasarkan permasalahan yang di-angkat dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan dampak bencana gem-pa Palu dan sekitarnya, adanya bencana menimbulkan kerusakan dan hancurnya tempat tinggal yang rata oleh tanah.Kerugian dan kerusa-kan pada sektor permukiman dan perumahan merupakan yang terting-gi dibandingkan dengan sektor lainnya.

ANALISIS HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS ANAK

2024-06-11T14:52:49+07:00

The purpose of this study is to determine the legal analysis of the breakup of marriage due to apostasy and to determine the implica-tions of the breakup of marriage on the inheritance rights of chil-dren. This research uses normative juridical research methods. Based on the analysis that has been done by the author, the follow-ing results are obtained: 1) Change of religion (apostasy) is not reg-ulated as one of the reasons for the dissolution of marriage in the Marriage Law and its implementing regulations. However, as ex-plained in Article 116 letter (h) if the apostasy causes disharmony such as differences of opinion and domestic disputes and cannot be resolved peacefully, then a complaint can be filed with the court. As is known, Indonesia is a country of law, and the laws governing mar-riage are legal products so that in the case of divorce due to aposta-sy, it is not necessarily canceled but there must be a decision that has permanent legal force from the court. 2) The implications of mar-riage breakup for children's inheritance rights, namely for children as heirs who have different religions with their parents as heirs, are children can still receive property from their parents through wills.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum putusnya perkawinan karena murtad dan untuk mengetahui implikasi putusnya perkawinan terhadap hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Perpindahan agama (murtad) tidak diatur sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Namun seperti yang di jelaskan dalam Pasal 116 huruf (h) jika murtadnya menyebabkan ketidakrukunan seperti perbedaan pendapat dan percekcokan dalam rumah tangga serta tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai maka dapat mengajukan guga-tan ke pengadilan. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan nega-ra hukum, dan undang-undang yang mengatur terkait perkawinan merupakan produk hukum sehingga dalam perkara perceraian karena murtad tidak serta merta batal namun harus ada putusan yang mem-iliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.; 2) Implikasi putusnya perkawinan terhadap hak waris anak yaitu bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris, adalah anak tetap dapat menerima harta dari orang tuanya dengan melalui wasiat

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PEREDARAN DAN PENGGUNAAN UANG PALSU (Studi Putusan No.277/Pid.B/2022/PN.Dgl)

2024-06-25T13:03:51+07:00

The results of this study indicate: the application of material criminal law against the defendant has fulfilled all the elements in material criminal law and was found to have violated the article charged and the defendant was found guilty so that the application of material criminal law was appropriate. Regarding the basis for the judge's consideration in deciding the case, the judge did not consider the malicious nature of the defendant who in the study of the decision was said to have tried to eliminate evidence which clearly violated Article 221 paragraph (1) of the Criminal Code 2. Therefore, this matter should also be taken into consideration by the judge in decid-ing a more severe criminal punishment for the defendant because it leads to the malicious nature of the defendant. Considering one of the judge's considerations stipulated in Law Number 48 of 2009 on Judicial Power Article 8 paragraph 2 in considering the severity of punishment, the judge must also pay attention to the good and bad character of the defendant. In addition, the defendant in committing his actions was conscious so that it needs to be taken into considera-tion to impose a sentence of more than 1 year and 6 months like the judge's decision.
Hasil penelitian ini menunjukan: penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam hukum pi-dana materiil dan dinyatakan melanggar pasal yang didakwakan dan terdakwa dinyatakan bersalah sehingga penerapan hukum pidana ma-teriil telah sesuai. Terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam meutus perkara hakim tidak mempertimbangkan sifat jahat terdakwa yang dalam studi putusan dikatakan mencoba untuk menghilangkan barang bukti yang secara jelas melanggar pasal 221 ayat (1) KUHP ke 2. Sehingga hal tersebut harusnya juga didakwakan dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pidana yang lebih berat bagi terdakwa karena hal tersebut mengarah ke sifat jahat dari terdakwa. Mengingat salah satu petimbangan hakim yang diatur da-lam UU Nomor 48 tahun 2009 tetang Kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat 2 dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar.

EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

2024-06-14T09:28:20+07:00

The results of this study show that: 1). The ideal design for resolving disputes over the results of the election of the Village Head in Indonesia is to submit the settlement of Pilkades disputes to the Village, not to the Regent. This is because the village has the authority to regulate and manage its own affairs, thus making the village the first-level dispute resolution institution in resolving disputes over the results of the village head election. 2). Bu-pati Banggai Regulation Number 43 of 2022 in Settling disputes over the results of village head elections in Singkoyo Village, Toili District, Banggai Regency, Central Sulawesi has not been effective because it is not in accordance with the concept of village autonomy rights, namely the right to regulate and manage the interests of local communities. This regulation is considered ineffective by the people of Singkoyo Village because there are still problems in resolving these disputes, which results in a lack of public trust in the policies of the Regent of Banggai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Desain ideal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Indonesia yaitu dengan menyerahkan penyelesaian sengketa Pilkades kepada Desa, bukan kepada Bupati. Hal tersebut karena desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, sehingga menjadikan desa sebagai lembaga penyelesaian sengketa tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. 2). Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2022 dalam Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah belum efektif karena tidak sesuai dengan konsep hak otonomi desa yakni hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan ini dianggap tidak efektif oleh masyarakat Desa Singkoyo karena masih terdapat masalah dalam penyelesaian perselisihan tersebut yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Banggai.

KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME MENURUT KONVENSI INTERNASIONALTENTANG PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS TAHUN 1997(INTERNATIONAL CONVENTIONAL FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDO

2024-01-29T07:21:41+07:00

The results of this study state that the obligations of the State in the prevention and eradication of terrorism in Indonesia, are improving the welfare of victims of terrorism, conducting international cooperation, preparing national action plans, establishing the obligations of State parties, rehabilitation and compensation, as well as protecting the rights of victims, the State must also build mechanisms and prepare the necessary instruments in the prevention and eradication of terrorism. The implementation of the 1997 International Convention on the Eradication of Terrorist Bombings stipulates the obligations of the State to prevent and eradicate terrorism, the State must prevent terrorist bombings by taking preventive measures, such as monitoring and controlling explosive materials, taking criminal action against terrorists in accordance with applicable laws, regulating State jurisdiction and imposing sanctions on perpetrators of criminal acts and regulating international cooperation with other countries in the prevention and eradication of terrorism, including in terms of information sharing and coordination of actions.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban Negara dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, ialah meningkatkan kesejahteraan korban terorisme, melakukan kerjasama internasional, menyusun rencana aksi nasional, menetapkan kewajiban Negara pihak, rehabilitasi dan ganti rugi, serta perlindungan hak korban, Negara juga harus membangun mekanisme dan mempersiapkan instrument yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.Implementasi konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997 menetapkan kewajiban Negara untuk mencegah dan memberantas terorisme, Negara harus mencegah terjadinya pengeboman teroris dengan mengambil tindakan preventif, seperti pengawasan dan pengendalian bahan-bahan peledak, mengambil tindakan pidana bagi pelaku terror sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengatur yuridiksi Negara dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerjasama internasional dengan negaranegara lain dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, termaksuk dalam hal pertukuran informasi dan koordinasi tindakan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PER-AMBAHAN DAN PERUSAKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

2024-06-25T11:42:35+07:00

This research examines criminal law enforcement against criminal acts of encroachment and destruction of protected forest areas in KPH Pasangkayu, West Sulawesi. Forest encroachment and destruction cause ecosystem degradation and threaten the sustainability of the environment and surrounding communities. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews with law enforcement officials, forestry agencies, and local communities. The results showed that despite the existence of regulations, legal implementation still faces obstacles such as weak inter-agency coordination, limited resources, and conflicts of interest. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, opti-malize law enforcement, and increase public awareness. The active role of FMUs as supervisors and protectors of forest areas must also be strengthened to prevent further encroachment and destruction.

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di KPH Pasangkayu, Sulawesi Barat. Perambahan dan perusakan hutan menyebabkan degradasi ekosistem serta mengancam keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur, implementasi hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Peran aktif KPH sebagai pengawas dan pelindung kawasan hutan juga harus diperkuat guna mencegah perambahan dan perusakan lebih lanjut

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JEMBATAN TORATE CS (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/PT PAL dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN PAL)

2024-06-25T13:37:58+07:00

The results of this study, the authors used normative law research methods. The author's conclusion: The judge's consideration in de-termining the elements of guilt of the defendant in the corruption of the Torete Bridge construction project is based on the facts revealed at trial through witness testimony, expert testimony, letter evidence, clue evidence and the testimony of the defendants in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The application of crim-inal sanctions against the defendants of corruption in the To-rete Bridge project, although different, can have a deterrent effect. The criminal sanctions were lower than the charges of the public prose-cutor. At the appeal level, the judge increased the criminal sanctions and restitution. Another note is the fact that the defendants Sherly Assa and Christian Andi Pellang are husband and wife. This means that the potential opportunities for corruption within the scope of kinship are much more vulnerable than if they are not related. The dominant intervention of the perpetrators of corruption who interact with each other because they have family ties has the potential to vio-late the law in the form of Corruption, Collusion and Nepotism.
Hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative law research). Kesimpulan penulis: Per-timbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa korupsi proyek pembangunan Jembatan Torete cs adalah berdasar-kan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta keterangan para terdakwa bersesuaian yang disandarkan pada Pasal 183 KUHAP. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa korupsi proyek Jembatan Torete cs sekalipun berbeda tetapi sudah dapat memberi efek jera. Penerapan sanksi pidana tersebut, lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Pada tingkat banding, hakim memper-berat sanksi pidana dan uang pengganti. Catatan lain, terungkap fakta bahwa terdakwa Sherly Assa dan Christian Andi Pellang adalah sua-mi istri. Artinya, potensi peluang korupsi dalam lingkup kekerabatan jauh lebih rentan dibanding dengan jika tidak memiliki hubungan. Intervensi dominan para pelaku korupsi yang saling berinteraksi ka-rena mempunyai ikatan kekeluargaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

HAK MASYARAKAT ADAT ATAS KEANEKARAGAMAN HAYATI

2025-05-08T14:05:33+07:00

Indigenous peoples have a close attachment to nature. This attachment

They have a way of life, perspective and culture that highly values nature. Their life practices are in line with efforts to maintain biodiversity. International law through the Convention on Biological Diversity has begun to appreciate and provide protection to indigenous peoples' rights to biodiversity. However, practices of land and territorial rights grabbing and biopiracy are still rampant. Indigenous peoples are also still struggling to get full recognition of their right to self-determination because it is with the recognition of this right that they can not only ensure their survival but also be able to protect their rights.ensure their survival but can also continue their positive contribution to safeguarding the environment and biodiversity.in protecting the world's environment and diversity. Looking at the gap between legal recognition and protection and the practices that occur on the rights of indigenous peoples in the field of biodiversity, this research seeks to provide an overview of how international law protects the rights of indigenous peoples in the field of biodiversity, then how Indonesia protects the rights of indigenous peoples to biodiversity, especially in the Lore Lindu National Park?

Masyarakat adat memiliki keterikatan yang erat dengan alam. Keterikatan itu menjadikan mereka memiliki sikap hidup, cara pandang dan budaya yang sangat menghargai alam. Praktek kehidupan mereka selaras dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Hukum Internasional melalui Konvensi Keanekargaman Hayati mulai mengapresiasi dan memberikan perlindungan kepada hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati. Meski demikian,praktek‐praktek perampasan hak atas tanah, wilayah, dan biopiracy masih marak terjadi. Masyarakat adat juga sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan penuh atas hak menentukan nasib mereka sendiri karena dengan adanya pengakuan hak inilah mereka tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan mereka tetapi juga dapat meneruskan sumbangsih positif mereka dalam menjaga lingkungan dan keanekaragaman dunia. Melihat kesenjangan antara pengakuan dan perlindungan hukum dengan praktik yang terjadi atas hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati, penelitian ini berupaya memberikan gambaran bagaimana hukum internasional melindungi hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati?,Kemudian bagaimana Indonesia melindungi hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati khususnya di taman nasional lore lindu.