JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO

TANGGUNG JAWAB ENDORSER DALAM ENDORSEMENT DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA

2024-04-25T17:48:21+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya prestasi pada pelaksanaan perjanjian endorsement oleh endorser dan mengetahui tanggung jawab endorser terhadap online shop Koibito jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di online shop @koibito_official. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat terlaksananya prestasi oleh endorser antara lain: Pertama, dari sisi endorser, yakni: tidak menjalin komunikasi yang baik terkait pengeditan video review, kurangnya keterbukaan selebgram dalam pelaksanaan perjanjian, serta kurangnya kesadaran atau wawasan selebgram terkait pentingnya memenuhi prestasi. Kedua, dari sisi endorsee, yakni: kebijakan online shop tidak tegas, tidak memiliki informasi yang mengenai watak dan track record selebgram, serta kurangnya antisipasi pihak online shop. Tanggung jawab yang diberikan oleh endorser kepada pemilik bisnis online shop Koibito yaitu pemberian ganti rugi berupa refund sesuai dengan harga rate card yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Abstract

This study aims to identify the factors that hinder the achievement of performance in the implementation of endorsement agreements by endorsers and to determine the responsibilities of endorsers towards the Koibito online shop in the event of a breach of the endorsement agreement. The type of research used in this study is empirical legal research. The research was conducted at the online shop @koibito_official. The results of the study indicate that the factors hindering the fulfillment of performance by endorsers include: First, from the endorser's perspective, namely: lack of proper communication regarding video review editing, insufficient transparency from influencers in executing the agreement, and a lack of awareness or understanding among influencers regarding the importance of fulfilling performance obligations. Second, from the endorsee's perspective: unclear online shop policies, lack of information about the influencer's character and track record, and insufficient anticipation by the online shop. The responsibility assigned by the endorser to the owner of the Koibito online shop is compensation in the form of a refund based on the agreed-upon rate card price between both parties.

ANALISIS HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PRAKTIK KREDIT BANK

2024-04-24T17:39:53+07:00

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Prosedur pelaksanaan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah di dalam memperoleh kredit pada bank umum melalui tahapan. Perjanjian utang (perikatan) yang mengandung janji untuk memberi Hak Tanggungan perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir artinya mengandung kewajiban debitur untuk memberi (menyerahkan) objek Hak Tanggungan kepada kreditur. Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan (Pasal 10 ayat (2) UUHT), yang diawali dengan perjanjian pemberian Hak Tanggungan dan berakhir pada saat pendaftaran. Bentuk perbuatan hukum dari perjanjian pemberi hak tanggungan ini adalah Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat PPAT (Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 17 UUHT. APHT tersebut kemudian dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan. Perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur pemegang hak tanggungan dihormati dan dilindungi secara adil.

Abstract

The type of research used by the author is the Normative Legal Research Method. The author's conclusion is: The procedure for implementing the Right of Lien on land rights in obtaining credit from commercial banks is carried out in stages. The debt agreement (contract) contains a promise to grant the Right of Lien. This agreement is consensual and obligatory, meaning that it contains the debtor's obligation to grant (transfer) the object of the Right of Lien to the creditor. The Mortgage Agreement (Article 10(2) of the Mortgage Law) begins with the agreement to grant a mortgage and ends upon registration. The legal form of this mortgage agreement is the Mortgage Grant Deed (APHT), which is prepared by a Public Notary (Article 10(2) in conjunction with Article 17 of the Mortgage Law). The APHT may then be registered at the Land Office. The Importance of Legal Protection for Mortgage Creditors. Effective legal protection is necessary to ensure that the rights of mortgage creditors are respected and protected fairly.

ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Study Kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal)

2024-03-28T12:20:41+07:00

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Kesimpulan dalam penelitian ini: Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah adalah berijtihad dengan menggunakan metode maslahah mursalah yaitu dengan mempertimbangkan hal yang paling maslahah baik bagi suami maupun istri. Pertimbangan kemaslahatan tersebut tercermin dalam putusan yaitu Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah mut’ah sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Jumlah besaran tersebut dianggap yang paling maslahah yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan di sisi lain ketetapan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Penentuan jumlah nafkah iddah tidak diterangkan secara mendalam dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. Dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan mut’ah berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Abstract

The research method used in this study is normative legal research. The conclusion of this study is as follows: The Panel of Judges in determining the amount of iddah maintenance exercises ijtihad using the maslahah mursalah method, which involves considering what is most beneficial for both the husband and wife. This consideration of maslahah is reflected in the decision, where the Panel of Judges sets the iddah maintenance amount at Rp. 300,000.00 (three hundred thousand rupiah). Meanwhile, the amount of mut’ah is set at Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). This amount is considered the most beneficial, as it aligns with the husband’s financial capacity and is deemed sufficient to meet the wife’s needs. The determination of the amount of iddah maintenance is not explained in detail in Islamic law or in positive law, but only explains the obligation to provide such maintenance. The determination of the amount of iddah maintenance and mut’ah falls under matters requiring ijtihad, therefore it is left to the judge deciding the case.

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUMISLAM DAN KUHPERDATA

2024-03-21T15:52:15+07:00

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan anak luar kawin berdasarkan hukum waris Islam dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian menurut kompilasi hukum Islam ketentuan bagian warisan yang berhak diperoleh dan diterima oleh anak luar kawin dari harta peninggalan ibunya; apabila anak perempuan tunggal bagiannya adalah ½ bagian dan bila lebih dari satu bagiannya adalah 2/3 bagian dari seorang anak sah. Bila ada anak laki-laki, anak laki-laki menjadi asabah. Besarnya bagian bagi seorang anak luar kawin tidaklah dibedakan dengan besarnya bagian yang akan diterimanya seandainya ia adalah anak sah dari orang tuanya. Namun, yang membedakannya adalah ia hanya berhak mendapat bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak dari ayahnya. Sedangkan menurut KUHPerdata; ketentuan yang diterima anak luar kawin adalah apabila anak tersebut diakui oleh ayahnya dan mewaris bersama-sama ahli waris golongan I maka mendapat 1/3 bagian, apabila mewaris bersama-sama ahli waris golongan II dan III maka mendapat ½ bagian dan mewaris bersama-sama ahli waris golongan IV maka mendapat ¾ bagian. Jadi, besarnya bagian yang akan diterima seorang anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya ditentukan oleh bersama ahli waris golongan keberapa ia mewarisi harta tersebut.

Abstract

The purpose of this study is to determine how the inheritance of children born out of wedlock is divided based on Islamic inheritance law and civil law. This study uses a descriptive normative legal method. The conclusion of the research results, according to the compilation of Islamic law, is that the portion of the inheritance that an illegitimate child is entitled to receive from their mother's estate is as follows: if there is only one daughter, she receives ½ of the estate, and if there are more than one daughter, they receive 2/3 of the estate of a legitimate child. If there are male children, the male children become the primary heirs. The size of the share for an illegitimate child is not distinguished from the size of the share they would receive if they were a legitimate child of their parents. However, what distinguishes them is that they are only entitled to a share of the inheritance left by their mother, not their father.

TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPEDITUR TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUTAN LAUT

2024-05-06T19:41:30+07:00

Perusahaan jasa pengiriman barang (Perusahaan Ekspeditur) merupakan salah satu bentuk perantara yang sering digunakan oleh Masyarakat, untuk pemenuhuan kebutuhan terutama dalam proses pengiriman barang melalui pengangkutan laut. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pengiriman barang melalui pengangkutan laut dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan PT.Indah Logistik Kargo Palu terkait pengiriman kapal laut apabila terjadi kerusakan pada barang muatan. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris melalui bahan hukum primer, sekunder dan tesier serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Perjanjian pengangkutan barang melalui laut adalah perjanjian yang didasari pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang juga merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut menimbulkan tanggung jawab masing-masing subjeknya seperti ditegaskan dalam Pasal 468 KUHDagang dan Pasal 41 ayat 3 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Abstract

Freight forwarding companies (freight forwarders) are one type of intermediary often used by the public to fulfill their needs, especially in the process of shipping goods by sea. The focus of this study is how the law regulates agreements on shipping goods by sea and how PT. Indah Logistik Kargo Palu is responsible for shipping by sea if the cargo is damaged. The research was conducted using a legal-empirical research method, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using a descriptive qualitative approach. The conclusion of this study is: A contract for the transportation of goods by sea is a contract based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code, which also constitutes the validity requirements of a contract. This contract imposes responsibilities on each party involved, as stipulated in Article 468 of the Commercial Code and Article 41(3) of Law No. 17 of 2008 on Shipping.

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM SHOPEE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

2024-04-30T15:10:36+07:00

Shopee merupakan sebuah platform belanja yang mempunyai bermacam ragam produk mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga aksesoris, hingga fashion. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dan kedudukan Shopee sebagai platform e-commerce dalam transaksi jual beli handphone. dan untuk mengetahui kewajiban Shopee terhadap barang yang tidak sesuai pesanan. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian ini adalah Shopee berkedudukan sebagai entitas yang memfasilitasi dan menyediakan sarana bagi kegiatan perdagangan online antara penjual dan pembeli. Dan shopee juga memiliki kewajiban perlindungan pembeli yang dapat memberikan ganti rugi kepada pembeli dalam situasi tertentu. Namun, kewajiban ini tergantung pada sejumlah faktor, termasuk alasan pengajuan klaim, kondisi barang yang diterima, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Shopee. Serta Shopee bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. dalam kesimpulannya Shopee berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Mereka menyediakan tempat di mana penjual dapat menawarkan produk mereka dan pembeli dapat menemukan berbagai barang yang diinginkan.

Abstract

Shopee is a shopping platform that has a wide variety of products ranging from electronics, household appliances, accessories, to fashion. The research objectives are to find out the responsibilities and position of Shopee as an e-commerce platform in buying and selling mobile phones. and to find out Shopee's obligations for goods that do not match orders. The method used is the normative method. The result of this study is that Shopee has a position as an entity that facilitates and provides a means for online trading activities between sellers and buyers. And shopee also has a buyer protection obligation that can provide compensation to buyers in certain situations. However, this obligation depends on a number of factors, including the reason for filing a claim, the condition of the goods received, and the terms set by Shopee. As well as Shopee being liable for any losses experienced by consumers. in conclusion, Shopee serves as an intermediary that connects sellers and buyers. They provide a place where sellers can offer their products and buyers can find a variety of desired items.

TINJAUAN HUKUM TENTANG PRAKTIK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA

2024-05-03T14:30:05+07:00

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih lanjut sampai dimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak khususnya pada PT. Wanxiang Nickel Indonesia dan untuk mengetahui upaya hukum jika terjadi perselisihan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan PT. Wanxiang Nickel Indonesia. Hasil pembahasan penulis dalam penelitian ini Perjanjian kerja waktu tertentu waktu tertentu antara PT. Wanxiang Nickel Indonesia dengan pekerja ditinjau dari bentuk isinya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan), tetapi jika ditinjau dari pelaksanaannya masih ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah nomor 35. Perlindungan hukum yang dilakukan PT. Wanxiang Nickel Indonesia dalam perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerja yaitu perlindungan hukum preventif, dimana jika dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja selalu diselesaikan di tahap bipartit dengan melakukan musyawarah antara pekerja dan perusahaan, sebelum penyelesaian perselisihan kerja tersebut sampai ketahap pengadilan hubungan industrial.

Abstract

The purpose of this study is to further explain the extent to which fixed-term employment agreements are implemented and complied with by the parties, particularly at PT. Wanxiang Nickel Indonesia, and to determine the legal remedies available in the event of industrial relations disputes between workers and PT. Wanxiang Nickel Indonesia. The results of the author's discussion in this study show that the fixed-term employment agreements between PT. Wanxiang Nickel Indonesia and its workers, as reviewed in terms of its content, is in accordance with legal regulations (Law No. 13 of 2003 on Labor), but when reviewed in terms of its implementation, there are still some provisions that do not comply with legal regulations (Government Regulation No. 35. The legal protection provided by PT. Wanxiang Nickel Indonesia in the fixed-term employment contract with workers is preventive legal protection, where in the event of a labor dispute, it is always resolved at the bipartite stage through negotiations between workers and the company before the labor dispute escalates to the industrial relations court.

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN CEPAT, SE-DERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA PROSES PERADILAN PI-DANA DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO SULAWESI-SELATAN

2024-01-29T10:31:38+07:00

Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). Salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketentuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Adapun pokok permasalahan ini adalah :Tujuaan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di PN Jeneponto serta untuk mengetahui Bagaimanakah hambatan PN Jeneponto dalam merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan sumber data penelitian ini adalah : data primer, data sekunder dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan kuesioner dari responden. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Jeneponto telah terpenuhi dengan diterapkannya aplikasi e-Berpadu dalam menangani berkas perkara pidana yang telah ada sejak tahun 2022.

Abstract

The State of Indonesia is based on the rule of law (Rechtsstaat). One of the principles of the administration of justice is that it should be swift, simple, and inexpensive. The principle of swiftness, simplicity, and low cost is stipulated in Article 2(4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, which states: “Justice shall be administered in a simple, swift, and inexpensive manner.” The main issue of this study is: The purpose of this research is to determine how the principles of swift, simple, and cost-effective justice are implemented at the Jeneponto District Court and to identify the obstacles faced by the Jeneponto District Court in realizing these principles in criminal proceedings. The research method used is legal-empirical. The data sources for this research are: primary data, secondary data, and data collection techniques obtained through interviews and questionnaires from respondents. From the results of this research, it can be concluded that the implementation of the principles of swift, simple, and cost-effective justice at the Jeneponto District Court has been fulfilled through the application of the e-Berpadu system in handling criminal case files, which has been in place since 2022.

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT BALI OLEH PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALU

2024-05-07T09:56:39+07:00

Kesimpulan penulis: Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Palu Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali Dalam Berlalu Lintas sangatlah kurang, terutama dalam penggunaan helm dan penggunaan sabuk pengaman. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran mereka terhadap hukum dan regulasinya. Meskipun pakaian adat Bali adalah bagian dari identitas budaya yang patut dihargai dan dijunjung tinggi, namun kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas harus tetap ditanamkan. Pihak kepolisian juga telah memberikan teguran atau himbauan kepada masyarakat adat yang tidak menggunakan Helm. Namun kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum masih kurang, oleh karena itu belum tercapainya kepatuhan berlalu lintas ketika menggunakan pakaian Adat Bali. Pemahaman akan aturan dan konsekuensinya merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan masyarakat kota Palu yang menggunakan pakaian adat Bali untuk menegakkan tertib lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Faktor utama yang menjadi hambatan dalam menegakkan tertib lalu lintas di kalangan masyarakat kota Palu yang menggunakan pakaian adat Bali diantaranya karena pertimbangan budaya.

Abstract

The author's conclusion: The level of compliance among the people of Palu City when wearing Balinese traditional clothing while driving is very low, especially in terms of helmet use and seat belt use. This is due to their lack of awareness of the law and its regulations. Although Balinese traditional clothing is part of a cultural identity that should be respected and upheld, awareness of the importance of obeying traffic regulations must still be instilled. The police have also issued warnings or reminders to traditional communities who do not wear helmets. However, public awareness of the law remains low, which is why compliance with traffic regulations when wearing Balinese traditional attire has not been achieved. Understanding the rules and their consequences is an important step toward creating a safe and orderly driving environment for all road users. There are various factors that hinder the people of Palu who wear traditional Balinese clothing from enforcing traffic order when using motor vehicles. The main factor hindering the enforcement of traffic order among the people of Palu who wear traditional Balinese clothing is cultural considerations.

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

2024-06-06T21:53:30+07:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan perlindungan hukum penumpang ojek online Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Unddang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta pengaturan tanggung jawab pengemudi ojek online terhadap penumpang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dua peraturan hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek transportasi dan lalu lintas di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan pendekatan, keduanya memiliki fokus yang sama pada perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Kemudian dari kedua undang-undang tersebut yang lebih menguntungkan bagi konsumen adalah Undang-Undng Nomor 8 tahun 1999 karena Undang-Undang ini jelas mengatur tentang perlindungan konsumen.

Abstract

The purpose of this study is to determine the comparison between the legal protection provisions for online motorcycle taxi passengers under Law No. 22 of 2009 and Law No. 8 of 1999, as well as the provisions regarding the liability of online motorcycle taxi drivers toward passengers. The method used is the normative legal method. The results of this study indicate that the Road Traffic and Transportation Law and the Consumer Protection Law are two legal regulations that play a crucial role in regulating various aspects of transportation and traffic in Indonesia. Although they differ in scope and approach, both share a common focus on legal protection, both preventive and repressive. Among the two laws, Law No. 8 of 1999 is more advantageous for consumers because it explicitly regulates consumer protection.