LEGAL OPINION

KONTRUKSI HUKUM TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal)

MUHARRAM NURDIN — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The author's conclusions are: The evidentiary process in Case No. 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal is based on the evidence presented in the court trial, in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code on evidence. The Supreme Court's consideration in granting the cassation request from the Cassation Petitioner / Public Prosecutor at the Parigi Moutong District Prosecutor's Office against the decision to be released from all charges based on evidence in District Court Number: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal is a civil case based on the evidentiary process and is regulated by law and supported by the conviction of the judge, the cancellation of the decision by the Supreme Court creates an inequality of decisions in viewing a case and creates legal uncertainty, legal expediency and justice so that there is an override of statutory provisions relating to the investigation of criminal cases.

Kesimpulan penulis yaitu: Proses pembuktian dalam Kasus Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terhadap pembuktian. pertimbangan MA dalam mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pembuktian dalam Pengadilan Negeri Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal adalah perkara perdata berdasarkan proses pembuktian dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan Hakim, pembatalan putusan oleh MA menimbulkan ketidaksamaan putusan dalam memandang suatu perkara dan menimbulkan ketidakpastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sehingga terjadi penyampingan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pembutian perkara pidana.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

Abd. Rahman — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The method used in this writing is normative legal research method. The author's conclusions are: Consideration of the Supreme Court Judges rejecting the cassation submitted by the Public Prosecutor in case Number: 37/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst., that Article 12 B is not a bribery offense, but a Gratification offense, so it is not possible in the case of Gratification to impose Criminal Penalties for those who give it. Since the beginning of the KPK Law, Gratification was not designed to be a criminal offense of bribery, the realization of the offense of Gratification became a prohibited act when the recipient of Gratification did not report until the grace period specified by the Law. responsibility for river water pollution and environmental degradation.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kasus Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst., Bahwa Pasal 12 B bukanlah merupakan delik suap, melainkan delik Gratifikasi maka sangat tidak memungkinkan dalam hal Gratifikasi di jatuhkan Hukuman Pidana bagi yang memberikan. Sejak awal Undang-Undang KPK dibentuk, Gratifikasi tidak dirancang untuk menjadi tidak pidana suap, perwujudan delik Gratifikasi menjadi suatu perbuatan yang dilarang terjadi pada saat penerima Gratifikasi tidak melapor hingga tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.jawab atas pencemaran air sungai dan degradasi lingkungan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala)

Nurliana — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The purpose of this research: To determine the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of shackling people with mental disorders. To find out the obstacles of criminal law enforcement against the criminal act of shackling people with mental disorders. The method of problem solving approach used in writing this thesis is Empirical Juridical, which is legal research that describes the results of research on the applicable law in society, by describing the discrepancies that occur between the rules formulated and their application in society. Conclusion in this research: That the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of shackling people with mental disorders is still difficult to apply to the perpetrators of shackling because the perpetrators are the patient's own family and the lack of family knowledge that the act of shackling is an act that violates the law.

Metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, dengan menguraikan tentang ketidaksesuian yang terjadi antara aturan yang dirumuskan dan penerapannya di masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini: Bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasungan orang dengan gangguan jiwa masih sulit untuk di terapkan terhadap pelaku pemasungandikarenakan pelaku tersebut adalah keluarga pasien sendiri dan masih kurangnya pengetahuan keluargabahwa perbuatan pemasungan tersebut adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI PERHIASAN EMAS DI KOTA PALU

Dewi Nur Yani — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The objectives of this research are: To determine the form of fraud in the sale and purchase of gold jewelry in Palu City. This research uses empirical research methods. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics and archives. The author's conclusion in this study: Based on the results of this study, the form of fraud in the sale and purchase of gold jewelry in Palu City, in general, is not fulfilling the percentage of gold content, based on the measurement of gold content with gold categories 23 and 24.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk kecurangan dalam jual beli perhiasan emas di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini: Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk kecurangan dalam jual beli perhiasan emas di Kota Palu, pada umumnya adalah tidak terpenuhi prosentase kadar emas, berdasarkan tolak ukur kadar emas dengan kategori emas 23 dan 24.

TINJAUAN ATAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ari Usama — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The reality that occurs in the supervisory function of DPRD is still considered less than optimal due to a lack of understanding in interpreting and developing existing regulations by the executive, which makes many differences in perception in understanding this matter. This paper focuses on the regulations that must be considered in the implementation of the supervisory function of DPRDs, which seem to be very limited in providing services to the people they represent. Therefore, in order to create a good governance, it is necessary to pay attention to the existing regulations to be developed better. So that the DPRD can truly become an institution that represents the aspirations and hopes of the people it represents.

Realitas yang terjadi dalam fungsi pengwasan DPRD masih di anggap kurang optimal karena kurangnya pemahaman dalam menafsirkan dan mengembangkan peraturan yang ada oleh para eksekutif, yang menjadikan banyak terjadi perbedaan presepsi dalam memahami hal tersebut. Dalam penulisan ini berfokus kepada regulasi yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang seakan-akan sangat terbatas untuk melakukan pelayanan kepada rakyat yang di wakilinya. Olehnya, guna menciptakan sebuah pemerintahan yang good gemenance maka perlu diperhatikan kembali peraturan yang telah ada untuk di kembangan lebih baik. Agar kemudian DPRD memang betul menjadi sebuah lembaga yang benar mewakili seluruh aspirasi dan harapan rakyat yang di wakilinya.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN MELALUI DIVERSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT TOLITOLI

Rista Amanda — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The purpose of this research: To find out the settlement of juvenile criminal cases through diversion at the investigation level at the Tolitoli Resort Police. To find out the obstacles in the settlement of juvenile criminal cases through diversion at the investigation level at the Tolitoli Resort Police. The type of research used in writing this thesis is Empirical Law. The settlement of juvenile criminal cases through diversion, especially at the investigation level by investigators of the PPA Unit of the Tolitoli Police Criminal Investigation Unit, has taken place in accordance with the rules based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Factors inhibiting the settlement of juvenile criminal cases at the investigation level through diversion are economic factors (compensation from the perpetrator and family) and family factors of the victim's family.

Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Tolitoli. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Tolitoli. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Hukum Empiris. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi khususnya di tingkat penyidikan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli telah berlangsung sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penghambat penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan melalui diversi adalah faktor ekonomi (ganti rugi dari pihak pelaku dan keluarga) dan faktor keluarga keluarga korban.

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN HAKIM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Muh Yunang — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

Judges appointed as mediators must have special skills that mediators must have in general and must be able to place themselves on two different sides both as judges who have the authority to make decisions and as mediators who do not have the authority to make mediation decisions. That the mediation or peace decision has the same legal force as a judge's decision with permanent legal force, meaning that the peace decision has been binding on both parties, thus the mediation decision that has been imposed must be obeyed by the parties, it must not conflict with the decision, in other words, the mediation decision is closed to ordinary legal remedies (appeal and cassation) except for civil appeals and third party resistance where the peace decision imposed.

Hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keterampilan khusus yang harus dimiliki mediator pada umumnya dan harus mampu menempatkan diri pada dua sisi yang berbeda baik sebagai hakim yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan dan sebagai mediator yang tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan mediasi. Bahwa putusan mediasi atau perdamaian sama kekuatan hukum putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan perdamaian telah mengikat kepada kedua belah pihak dengan demikian putusan mediasi yang telah dijatuhkan harus ditaati para pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan, dengan kata lain terhadap putusan mediasi tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) kecuali upaya hukum request civil dan perlawanan pihak ketiga dimana putusan perdamaian yang dijatuhkan secara langsung melekat kekuatan eksekutorial artinya bahwa perdamaian.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA DOKUMEN SAH (Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal)

Dian Islamiati — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The author's conclusions are: The application of sanctions against the defendant for the crime of transporting forest products without valid documents in decision No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal is in accordance with Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. That the actions committed by the defendant have fulfilled the elements charged by the public prosecutor in the alternative indictment where the judge chose the second charge in the alternative indictment charged against the defendant, the defendant's actions are subject to Article 88 paragraph (1) letter a Jo Article 16 of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Kesimpulan penulis yaitu: Penerapan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah dalam putusan No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Alternatif dimana hakim memilih dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa perbuatan terdakwa dikenakan pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT MURTADNYA SALAH SATU PIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 328/PDT.G/2021.PA.PAL)

Nur Aisyha — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

This legal research uses the term juridical nor-mative legal research. The author's conclusions are: The legal consequences of the dissolution of marriage due to apostasy either by the husband or wife according to Islamic law that the marriage is invalid. If the change of religion in a marriage does not cause disputes and quarrels in other words, their households remain in a state of harmony and peace and both of them continue to maintain their marriage, if the Religious Court has not or does not decide on a divorce between the two, then the scholars agree that the marriage of the two remains invalid, because according to the view of Islam the relationship carried out by Muslims with infidels is not halal and the law is haram.

Penelitian hukum ini menggunakan istilah penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan penulis adalah: Akibat hukum putusnya perkawinan karena murtad baik itu dilakukan oleh suami atau istri menurut hukum Islam bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai dan keduanya tetap mempertahankan perkawinanya, jika Pengadilan Agama belum atau tidak memutus perceraian antara keduanya, maka ulama sepakat bahwa perkawinan keduanya tetap tidak sah, dikarenakan menurut pandangan Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya adalah haram.

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DILUAR PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Sitirahmi Ar. Yaseng — Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 +0700

The conclusion of the writing is: 1) The principle of the responsibility of business actors towards consumers after mediation is that they are obliged to carry out the contents of the peace deed where the requirements of the peace deed are in accordance with the will of the parties, in this case business actors and consumers, not contrary to the law, not detrimental to third parties, so that it can be implemented in good faith. If one of the parties, either the business actor or the consumer, does not carry out the contents of the peace deed, it is entitled to execution by the court based on Article 1 Number 10 PERMA Mediation which reads “A peace deed is a deed containing the contents of a peace text and a judge's decision that strengthens the peace agreement”.

Kesimpulan penulisan yaitu: 1) Bahwa prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen setelah melakukan mediasi adalah wajib hukumnya untuk menjalankan isi dari akta perdamaian dimana syarat dari akta perdamaian yaitu sesuai kehendak para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, sehingga dapat dilaksanakan etikad baik. Jika salah satu pihak baik pelaku usaha atau konsumen tidak menjalankan isi dari akta perdamaian tersebut, maka berhak dilakukannya eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PERMA Mediasi yang berbunyi “ Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian”.