LEGAL OPINION

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TA-HUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi Putusan Perkara Nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal)

Zulfikri Dwi Setyo Naslam — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

The method used is normative research method. The author's conclusions are: The application of sanctions imposed on the defendant/perpetrator of the crime of transportation of loading and unloading of dangerous goods in decision No.319/Pid.B/2020/PN Pal is appropriate where the defendant The actions committed by the defendant have fulfilled the elements charged by the public prosecutor in the indictment (Single Indictment) charged to the defendant where the activity is a criminal act in the field of shipping contained in Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. However, the charges are still very light compared to the articles in the indictment of the public prosecutor in the single indictment.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Penerapan Sanksi yang dijatuhi kepada terdakwa/pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bongkar Muat Barang Berbahaya dalam putusan No.319/Pid.B/2020/PN Pal telah sesuai dimana terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan (Dakwaan Tunggal) yang didakwakan kepada terdakwa dimana kegiatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana di bidang pelayaran yang terdapat pada Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hanya saja tuntutannya masih jauh sangat ringan jika dibandingkan pasal dalam dakwaan penuntut umum dalam dakwaan tunggal.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SOPPENG. (PUTUSAN NOMOR 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)

Ayunita — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

Tujuan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara tindak pidana perusakan kawasan hutan di Kabupaten Soppeng dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan kawasan hutan di Kabupaten Soppeng dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns.Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perusakan kawasan hutan yang didakwakan terdakwa telah seusai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hanya saja penuntut umum mengabaikan mengenai penyertaan dalam tindak pidana. adapun mengenai pertimbangan Hakim dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah penduduk lokal yang menetap di sekitar kawasan hutan yang juga memiliki hak untuk mengelola hasil hutan

UPAYA DINAS KOPERASI UMKM DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KOTA PALU

Nur Haliza — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam memajukan usaha mikro kecil menengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang bertumpu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Kesimpulan penulis yaitu: Pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk informasi awal dan di jadikan sebagai data yang akurat. Dan kemudian diolah oleh dinas koperasi UMKM dan tenaga kerja Kota Palu. Sosialisasi adalah kontribusi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yaitu pemberian modal kepada para pelaku UMKM. Kemudian pelatihan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu melakukan beberapa pelatihan yaitu pelatihan perusahaan, manajeman keuangan, serta melakukan program kewirausaan pemula. Membangun kemitraan kerja salah satu pengembangan usaha yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. Agar menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, serta bertanggung jawab dalam membina sebuah usaha

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BEBAS OBAT DAFTAR G JENIS THD (TRIHEXYPHENIDYL) DI KOTA PALU

Riski Rahmayanti — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

This study aims to determine the law enforcement against the circulation of THD (Trihexyphenidyl) type G list drugs and to find out the factors that hinder law enforcement against THD (trihexyphenidyl) type G list drug circulation in Palu city. The research method used is empirical juridical research method. Based on that Law enforcement against the free circulation of THD (trihexyphenidyl) type G list drugs by the Center for Drug and Food Control (BPOM) in Palu City and Palu Police is to impose criminal sanctions referring to Law Number 36 of 2009 Article 196 and Article 197 concerning Health with a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of 1. 5 billion rupiah and obstacles in criminal law enforcement against the circulation of THD (trihexyphenidyl)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (Trihexyphenidyl) dan untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap Peredaran obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl) di kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan bahwa Penegakan hukum terhadap peredaran bebas obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl) oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu dan Polresta Palu adalah dengan memberikan sanksi pidana merujuk kepada undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 dan Pasal 197 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.5 miliar rupiah dan Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl)

KAJIAN TERHADAP DESERSI DALAM HUKUM PIDANA MILITER (STUDI PADA DENPOM XIII/2 PALU)

Richwan Luthfi — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

The purpose to be described in this research is to find out the law enforcement efforts against the crime of desertion for military members by Denpom XIII - 2 Palu and to find out the obstacles in law enforcement against the crime of desertion for military members by Denpom XIII - 2 Palu. This type of research is empirical legal research and the method of data collection is carried out by means of interviews or interviews on the issue of desertion crimes committed by members of the TNI in the Denpom XIII - 2 Palu area and besides that the author also conducts literature studies. The results of this study are law enforcement against the crime of desertion for members of the military have been in accordance with the actions.

Tujuan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer oleh Denpom XIII – 2 Palu dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer oleh Denpom XIII – 2 Palu. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau interview mengenai masalah tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah Denpom XIII – 2 Palu dan selain itu penulis juga melakukan Studi Pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer telah sesuai terhadap perbuatan dan kesalahan dari pelaku tindak pidana .

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)

Wiranto Sapeni — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

conclusions from the information obtained in conducting observations and interviews to make conclusions that are included in the investigation report that there really is a criminal act of terrorism. As for the investigation practices carried out first: receiving reports from investigators and the public so that SPKT members write the entire report and analyze it then immediately assign one of the investigators, secondly looking for information and evidence, thirdly making arrests and detention and fourthly investigators make and submit BAP to the Prosecutor's Office to take further action or to the trial process.

kesimpulan dari informasi yang didapatkan dalam melakukan pengamatan dan interview untuk membuat kesimpulan yang dicantumkan dalam laporan hasil penyelidikan bahwa benar terjadinya tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk praktek penyidikan yang dilakukan pertama: menerima laporan dari penyelidik dan masyarakat sehingga anggota SPKT menulis seluruh laporan tersebut dan dianalisis kemudian lansung menugasi salah satu anggota penyidik, kedua mencari keterangan dan barang bukti, ketiga melakukan penangkapan dan penahanan dan keempat penyidik membuat dan menyerahkan BAP ke Kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih lanjut atau keproses persidangan.

KEDUDUKAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) SEBAGAI BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM UPAYA PENANGANAN PENYAKIT MENULAR BERDASARKAN INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005)

Anissa — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

Objectives in this study: To determine the position of the World Health Organization as a special agency of the United Nations. To find out the implementation of the International Health Regulations (2005) by WHO member countries in efforts to deal with infectious diseases. The type of research used is normative legal research. The author's conclusions in this study are: The World Health Organization is one of the specialized agencies of the United Nations that acts as the world's public health authority that directs and coordinates international health efforts within the framework of the United Nations.

Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui kedudukan World Health Organization sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mengetahui implementasi International Health Regulations (2005) oleh negara anggota WHO dalam upaya penanganan penyakit menular. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini adalah: World Health Organization adalah salah satu badan khusus PBB yang bertindak sebagai otoritas kesehatan publik dunia yang mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya kesehatan internasional dalam kerangka kerja PBB.

ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

I Nyoman Yaka — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

The research method is a process and procedure used to find answers and examine a problem, in writing this research using normative juridical methods. The author's conclusion: The form of parental responsibility for compensation due to traffic accidents caused by children in the form of compensation that must be made by parents for victims of traffic accidents is in accordance with Article 236 paragraph (1) of the LLAJ Law which states that “The party causing the Traffic Accident as referred to in Article 229 is obliged to compensate for the amount determined based on a court decision.”

Metode penelitian merupakan suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk mencari jawaban dan menelaah sebuah permasalahan, dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penulis: Bentuk tanggung jawab orang tua atas ganti rugi akibat kecelakaan lalulintas yang di sebabakan oleh anak berupa ganti rugi yang harus dilakukan oleh orang tua bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

IMPELEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI BPN PASANGKAYU

Rina Guntur — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

Author's conclusion: To find out the application of the precautionary principle in the issuance of land rights certificates can be seen from the land services provided by the Pasangkayu Land Office, which refers to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Regulations. The procedure for issuing a certificate of activity includes examination of juridical data and examination of technical data, for examination of juridical data such as the fulfillment of the required requirements, then this examination is carried out administratively / formal examination of existing documents. While for technical data examination which is an activity of measurement and determination of boundaries should be done in the field by visiting, measuring and determining boundary marks.

Kesimpulan penulis: Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dilihat dari layanan pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Pasangkayu, yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Prosedur penerbitan sertifikat kegiatannya meliputi pemeriksaan data yuridis dan pemeriksaan data teknis, untuk pemeriksaan data yuridis seperti pemenuhan persyaratan yang diharuskan, maka pemeriksaan ini dilakukan secara administrsi/pemeriksaan formal dari dokumen yang ada. Sedang untuk pemeriksaan data teknis yang merupakan kegiatan pengukuran dan penetapan batas seharusnya dilakukan secara lapangan dengan mendatangi, melakukan pengukuran dan penetapan tanda batas.

TINJAUAN YUIRIDIS TERHADAP PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Sudirman — Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0700

The research is normative legal research or library research, namely research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions. The process of refusal of inheritance must be carried out in accordance with the legal procedures stipulated by the Civil Code. The steps are: Heirs who refuse inheritance can apply to the judge. Heirs must attach letters, rejection of an inheritance must be done expressly, give a statement and comply with the specified time limit. Refusal of inheritance must be done firmly before the registrar of the District Court.

Penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Proses penolakan warisan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang di tetapkan oleh KUHPerdata. Adapun langkah-langkahnya yaitu: Ahli waris yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim. Ahli waris harus melampirkan surat-surat, penolakan suatu warisan harus dilakukan secara tegas, memberi pernyataan dan mematuhi batas waktu yang ditentukan. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri.