JURNAL ILMU HUKUM LEGAL OPINION

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOMIK DIGITAL DI APLIKASI WEBTOON

Cindy Wong — 2024-04-23

This research is about the protection and conflict resolution carried out by irresponsible individuals by committing plagiarism violations of comic copyright works and then disseminating the results of violations without the permission of the creator. The webtoon application itself has protection against the terms of use of Digital Content, regarding intellectual property and Limited License Terms. 2) Settlement arrangements that can be taken by a creator or copyright holder against his creation, namely: Settlement of Civil Disputes, Against the perpetrators of copyright infringement of plagiarized works to be confiscated and can claim compensation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai perlindungan maupun penyelesaian konflik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pelanggaran plagiat hasil karya cipta komik dan kemudian menyebarluaskan hasil pelanggaran tanpa seizin penciptanya. Dalam aplikasi webtoon sendiri memiliki perlindungan terhadap syarat penggunaan Konten Digital, mengenai kekayaan intelektual dan Ketentuan Lisensi Terbatas. 2) Pengaturan penyelesaian yang dapat diambil seorang pencipta atau pemegang hak cipta terhadap ciptaan nya yaitu: Penyelesaian Sengketa Perdata,Terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terhadap hasil ciptaan yang diplagiat untuk disita dan dapat menuntut ganti rugi.

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DIRI PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PERKARA No. 2/pid.sus/2021/PN Tli)

Kadek Ang Yogi Sagita — 2024-04-23

Falsification of personal data in the context of elections is an act that can damage the integrity and public trust in the democratic process. The problem formulations in this research are: (1) How is the judge's consideration in determining the elements of guilt of the defendant for falsifying personal data in the general election Case No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli) (2) how is the imposition of criminal sanctions on the perpetrator of falsifying personal data in the general election Case No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli. The methods used in this research are: normative research method, namely analysis of laws and regulations and court decisions. The results showed that: the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions is contained in Article 178C Paragraph (2) and based on the facts revealed in court through witness testimony, expert testimony, letter evidence, clue evidence and evidence of the defendant's testimony.

ABSTRAK

Pemalsuan data diri dalam konteks pemilihan umum merupakan tindakan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa pemalsuan data diri pada pemilihan umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli) (2) bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data diri pada pemilihan umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode penelitian normatif yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

KEDUDUKAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES PALU)

Syarifah Nurul Aulia Latif al-Bafadhal — 2024-04-23

That the position of fingerprints in the process of investigation and investigation of criminal acts of theft is to simplify the investigation process and find the suspect through steps that have been regulated in the Law, which is mainly cases where the suspect is not yet known (dark cases). 2) Factors that become obstacles for the police in using fingerprints as a means of identifying victims and revealing perpetrators of criminal acts are factors at the crime scene consisting of bad weather, wild animals, or microorganisms, people who damage the crime scene, carelessness of investigators or identification officers.

ABSTRAK

Bahwa kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah faktor di TKP yang terdiri dari cuaca buruk, binatang buas, atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi.

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS DALAM PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Muhammad Irfan Riswanda Atjo — 2024-04-23

A person who marries a different caste in an ordinary marriage according to Balinese customary law in Parigi Moutong Regency is still an heir because he does not leave the realm of his family and still carries out his rights and obligations as an heir. 2) A man who is determined as an heir who marries a different caste is no longer entitled to the heir because this man has married a different caste and left the realm of the family which is considered impossible to carry out obligations that are specifically religious and customary. The legal effect is that they are not entitled to receive the inheritance left by the testator, but the possibility of heirs who perform nyentana marriage will still get the inheritance.

ABSTRAK

Seorang yang melakukan perkawinan beda kasta dalam perkawinan biasa menurut hukum adat Bali di Kabupaten Parigi Moutong tetap berkedudukan sebagai ahli waris karena dia tidak keluar dari ranah keluarganya dan tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris. 2) Seorang laki-laki yang ditetapkan sebagai ahli waris yang melakukan perkawinan nyentana beda kasta tidak lagi berhak terhadap pewaris dikarenakan laki-laki ini telah melakukan perkawinan nyentana berbeda kasta dan keluar dari ranah keluarga yang dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan dan adat. Akibat hukumnya adalah tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi kemungkinan ahli waris yang melakukan perkawinan nyentana akan tetap mendapatkan harta warisan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JASA TRANSPORTASI ONLINE YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF OLEH KONSUMEN PADA LAYANAN MAXIM DELIVERY

Muh. Naufal Muflih — 2024-04-23

Based on the issues raised, it can be concluded that a fictitious order made by a consumer is a negligence and mistake intentionally made by the consumer that harms the Maxim Delivery driver. Drivers who have completed their obligations should get wages from the results of their work while consumers have received rights that have reached them but consumers do not carry out their obligations to drivers in the form of providing bills or wages that have been agreed upon. For events that result in losses to the driver, the driver has the right to sue consumers to compensate for losses.

ABSTRAK

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa suatu orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen merupakan sebuah kelalaian dan kesalahan yang dengan sengaja dilakukan konsumen yang merugikan driver Maxim Delivery. Driver yang telah menyelesaikan kewajibannya semestinya mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya sedangkan konsumen telah mendapatkan hak yang telah sampai kepadanya namun konsumen tidak melaksanakan kewajibannya terhadap driver berupa memberikan biaya tagihan atau upah yang telah diperjanjikan sebekumnya. Atas kejadian yang mengakibatkan kerugian kepada driver , maka driver berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti biaya kerugian.

PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PALU)

Dewi Ayu Sari Sukma — 2024-04-23

Police efforts against the circulation of drugs freely (case study in the jurisdiction of Palu Resort Police) do with three ways, namely pre-emtif is instilling good values or norms into a person. The Palu Resort Police conducts counseling by means of socialization conveying messages and appeals about the dangers of narcotics / psychotropic abuse, preventive efforts (prevention) are carried out to prevent the occurrence of narcotics crimes through courts and supervision of illicit trafficking routes, directly preventing illicit trafficking of narcotics in Palu City, repressive efforts (prosecution) is the action against the perpetrators of the crime of distribution of hard drugs list "G" (Gevaarlijk) is carried out by the Drug Investigation Unit of Palu Police by conducting investigations, investigations, arrests and detentions.

ABSTRAK

Upaya Kepolisian terhadap peredaran obat secara bebas (studi kasus di wilayah Hukum Kepolisian Resor Palu) melakukan dengan tiga cara yaitu pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kedalam diri seseorang. Kepolisian Resor Palu mengadakan Penyuluhan yang dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, upaya preventif (pencegahan) adalah dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, mencegah secara langsung peredaran gelap narkotika di Kota Palu, upaya represif (penindakan) adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar “G” (Gevaarlijk) ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Palu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANTOLOAN)

Sri Rahayu Safitri — 2024-04-23

The purpose of this study is to determine how law enforcement in tackling the criminal act of circulation of cigarettes without excise tax by the Director General of Customs and Excise Pantoloan. To find out what are the obstacles in law enforcement against the criminal offense of cigarette distribution without excise tax. Law enforcement carried out in order to reduce the amount of circulation of cigarettes without excise tax that are still circulating in the Pantoloan area consists of two ways, namely preventive and repressive where the preventive way is to conduct socialization conducted in the media, market operations carried out 3 times a year, sea operations and installation of banners. While the repressive method is used if there has been a violation in the form of circulation of cigarettes without excise tax bands found in the field.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai oleh Dirjen Bea dan Cukai Pantoloan. Untuk mengetahui apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai. Penegakan hukum yang dilakukan guna mengurangi jumlah peredaran rokok tanpa pita cukai yang masih beredar di wilayah Pantoloan terdiri atas dua cara yaitu preventif dan represif dimana cara peventif yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan di media-media, operasi pasar yang dilakukan 3 kali dalam setahun, operasi laut serta pemasangan banner. Sedangkan cara represif digunakan apabila telah terjadi pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa pita cukai yang ditemukan di lapangan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PALU

Zulfitrah Mahis — 2024-04-23

The purpose of this study is to determine law enforcement against perpetrators of child exploitation as beggars in Palu City. To find out the obstacles in law enforcement against perpetrators of child exploitation as beggars in Palu City. Law enforcement against the perpetrators of child exploitation as beggars in Palu City is not running at all because in handling the case which was handed over by Satpol PP to the Social Service and the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Palu City, there was no follow-up on the perpetrators, and efforts made in enforcing the law are preventive (prevention) and repressive (prosecution) but this is not running optimally.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palu. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palu. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palu, tidak berjalan sama sekali karena dalam menangani kasus tersebut yang diserahkan oleh Satpol PP kepada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, tidak adanya tindak lanjut terhadap pelaku, dan upaya yang dilakukan dalam menegakan hukum yaitu dengan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN AKI TOWER PROVIDER (STUDI PUTUSAN NOMOR 357/PID.B/2020/PN PAL)

Dian Sazly — 2024-04-23

The application of the law to the crime of theft of tower provider batteries in case number 357/Pid.B/2020/PN Pal, namely: The Defendants were proven to have committed the crime of theft, and the Defendants were charged by the Public Prosecutor with a single charge as stipulated in Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code. The indictment of the Public Prosecutor was correct and in accordance with the facts at trial, and the elements of the criminal offense in the case had been fulfilled. The Judge's legal consideration in imposing sanctions for the crime of theft of tower provider batteries in case number 357/Pid.B/2020/PN Pal, the Judge has first considered the aggravating circumstances, namely the actions of the Defendants disturbing the community.

ABSTRAK

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian aki tower provider dalam kasus nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, yaitu : Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, dan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pencurian aki tower provider pada kasus nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat. Dan Keadaan yang meringankan yaitu Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN PAL)

Rizadli Z.A Tanigau — 2024-04-23

The Basic Consideration of Judges in determining the elements of guilt against children as perpetrators of indecent crimes is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System... The author himself agrees with the imposition of sanctions against the perpetrators of the crime itself considering that the defendant is still in school and still has a long future where the purpose of punishment is not an act of retaliation or revenge or deterrence but as a preventive and repressive effort so that the defendant can reflect on further actions in the future.

ABSTRAK

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan unsur kesalahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Penulis sendiri setuju dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri mengingat bahwa terdakwa masih sekolah dan masih memiliki masa depan yang panjang yang dimana tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungnkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari Lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa/Anak sebagai Pelaku, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa sebagai pelaku tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi.