INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN TOLITOLI

Moh. Ikhsan Ramadhani — 2025-06-24

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan kecil dan pemilik kapal di Kabupaten Tolitoli?. Faktor apa saja yang menghambat perjanjian bagi hasil antara nelayan kecil dan pemilik kapal di Kabupaten Tolitoli?. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kesimpulan, Perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli umumnya dilakukan secara lisan antara nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap, dengan dasar kepercayaan, kebiasaan turun-temurun, dan kontrak kerja jangka pendek. Dalam sistem ini, pemilik kapal menanggung seluruh biaya operasional, dan hasil tangkapan dibagi 50:50 setelah dikurangi modal. Kapten kapal mendapat bagian 12,5%, sedangkan nelayan penggarap lainnya masing-masing 6,25%. Meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan rentan terhadap wanprestasi, sehingga sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan dapat menghindari konflik di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Tolitoli menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor alam maupun non-alam. Cuaca buruk seperti angin kencang, ombak besar, dan hujan badai menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan melaut dan memengaruhi hasil tangkapan serta sistem pembagian hasil. Selain itu, fluktuasi harga ikan, kurangnya kejelasan dalam isi perjanjian, tidak adanya perjanjian tertulis, serta lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan, turut memperbesar risiko wanprestasi.

ABSTRACT

The problems in this study are: What is the form of the fisheries profit sharing agreement between small fishermen and ship owners in Tolitoli Regency?. What factors hinder the profit sharing agreement between small fishermen and ship owners in Tolitoli Regency?. Based on the formulation of the problem and the objectives of the study, the research method used is empirical legal research. Conclusion, The fisheries profit sharing agreement in Tolitoli Regency is generally carried out verbally between the fishermen who own the ship and the fishermen who work on it, based on trust, hereditary customs, and short-term work contracts. In this system, the ship owner bears all operational costs, and the catch is divided 50:50 after deducting capital. The ship captain gets 12.5%, while the other fishermen each get 6.25%. Although legally valid, verbal agreements are vulnerable to default, so they should be stated in written form so that they have stronger legal force and can avoid conflicts in the future. The fisheries profit sharing agreement in Tolitoli Regency faces various obstacles, both from natural and non-natural factors. Bad weather such as strong winds, big waves, and storms are the main factors that hinder fishing activities and affect catches and profit sharing systems. In addition, fluctuations in fish prices, lack of clarity in the contents of agreements, the absence of written agreements, and weak legal protection and supervision, also increase the risk of default.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INCEST (STUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BUOL)

Putri — 2025-06-24

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana incest di wilayah Kepolisian Resort Buol, Sulawesi Tengah. Incest sebagai bentuk kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang berdampak besar pada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta analisis peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan telah dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian dan Dinas P2KB & P3A, meliputi proses penyidikan hingga pemulihan psikososial. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya tenaga profesional seperti pekerja sosial serta tekanan sosial yang menghambat pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga, kehadiran saksi profesional, dan sosialisasi publik diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Abstract

This study discusses legal protection for victims of incest crimes in the jurisdiction of the Buol Police Resort, Central Sulawesi. As a serious form of sexual violence, incest has profound psychological and social impacts on victims. Using empirical legal research with a socio-juridical approach, data were gathered from interviews with law enforcement, women and child protection agencies, and an analysis of relevant laws and literature. The findings indicate that legal protection has been provided through collaboration between the police and the Office of Population Control and Women and Children’s Protection (P2KB & P3A), covering both investigation and psychosocial recovery. However, implementation is still hindered by the lack of professional personnel such as social workers and the social stigma that discourages victims from reporting. Strengthening institutional capacity, ensuring the presence of expert witnesses, and increasing public awareness are essential to improve legal protection for victims.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN MELALUI MEDIA APLIKASI TELEGRAM

Debby Tri Mayangsari — 2025-06-24

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan aplikasi telegram sebagai media penyebaran film bajakan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi atas tindak pembajakan melalui media aplikasi telegram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penggunaan aplikasi Telegram sebagai media penyebaran film bajakan dilakukan dengan memanfaatkan fitur channel, di mana pelaku mengunggah film secara ilegal tanpa izin dari Pemegang hak cipta. Hal ini melanggar ketentuan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Adapun perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi dilakukan melalui upaya preventif seperti pencatatan ciptaan dan pemblokiran konten, serta upaya represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.ebut dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Abstract

The purpose of this study is to determine the procedure for using the telegram application as a medium for distributing pirated films and to determine the legal protection of cinematographic copyright on piracy through the telegram application media. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach. Based on the results of the study, the procedure for using the Telegram application as a medium for distributing pirated films is done by utilizing the channel feature, where the perpetrator uploads the film illegally without permission from the copyright holder. This violates the provisions of economic rights in the Copyright Act. The legal protection of cinematographic copyright is carried out through preventive efforts such as recording creations and blocking content, as well as repressive efforts through litigation and non-litigation channels in accordance with applicable laws and regulations.

PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TENUN MOTIF KELOR KOTA PALU

Tiara Chantika Permatasari — 2025-06-24

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sebagai sumber data utama. Kesimpulan, Urgensi perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis tenun motif kelor Kota Palu adalah untuk menjaga kelestarian identitas lokal, menjaga reputasi kualitas dan karakteristik produk, selain itu juga terhindar dari pemalsuan dan peniruan terhadap tenun motif kelor, meningkatkan daya jual atau value dari tenun motif Kelor Kota Palu, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar lokal dan internasional. Peluang dalam upaya perlindungan tenun motif kelor Kota Palu sebagai potensi indikasi geografis yang paling utama adalah peningkatan nilai ekonomi atau value dari produk tersebut, meningkatkan kesejahretaan pengrajin juga pelaku usaha tenun motif kelor, juga meningkatkan citra daerah, serta mendapat akses peluang persaingan perdagangan, sedangkan tantangan dalam upaya perlindungan tenun motif kelor sebagai potensi indikasi geografis yang paling utama adalah kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Palu sehingga belum adanya pengakuan formal tenun motif kelor melalui peraturan daerah, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman kepada para pengrajin tenun juga pelaku usaha tentang pentingnya produk daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis didaftarkan untuk memastikan keberlanjutan produk.

ABSTRACT

This type of research is empirical legal research, namely research using field data as the main data source. Conclusion, The urgency of legal protection for the potential geographical indication of Kelor motif woven fabrics in Palu City is to maintain the sustainability of local identity, maintain the reputation of product quality and characteristics, in addition to avoiding counterfeiting and imitation of Kelor motif woven fabrics, increasing the selling power or value of Kelor motif woven fabrics in Palu City, and providing competitive advantages in local and international markets. The opportunities in efforts to protect the Moringa motif weaving in Palu City as the main potential geographical indication are increasing the economic value of the product, increasing the welfare of craftsmen and business actors of Moringa motif weaving, also improving the image of the region, and gaining access to trade competition opportunities, while the challenges in efforts to protect the Moringa motif weaving as the main potential geographical indication are the lack of serious attention from the Palu City government so that there has been no formal recognition of the Moringa motif weaving through regional regulations, as well as the lack of knowledge and understanding among weaving craftsmen and business actors about the importance of regional products that have the potential for Geographical Indications being registered to ensure product sustainability.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA

Devi Yolanda Armelita — 2025-06-24

Tujuan untuk penyebab timbulnya sertipikat hak atas tanah ganda yang diterbitkan Kantor Pertanahan dan mengetahui penyelesaian sengketa kepemilikan Sertifikat ganda Hak Atas Tanah oleh pihak yang berwenang. Metode penelitian digunakan penulis yaitu metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terhadap sengketa sertifikat tanah ganda dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif, Penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. pada jalur non-litigasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Mediasi di luar pengadilan pada sengketa pertanahan umumnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai mediatornya. Penyelesaian sengketa yang melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Abtract

The objective is to identify the causes of the issuance of duplicate land title certificates by the Land Office and to determine the resolution of disputes over duplicate land title certificates by the competent authorities. The research method used by the author is the normative method. The results of this study indicate that disputes over duplicate land certificates can be addressed through preventive and repressive legal protection measures. The resolution of disputes over duplicate land certificates can be pursued through litigation and non-litigation channels. In non-litigation channels, resolution can be achieved through negotiation, conciliation, mediation, and arbitration. Mediation outside of court in land disputes is generally conducted by the National Land Agency as the mediator. Resolution of disputes through litigation can be done by filing a lawsuit with the General Court and/or the Administrative Court.

PERLINDUNGAN TERSANGKA PADA EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF KUHAP

Bagus Setyo Rahim — 2025-06-24

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, penegakan hukum untuk para pelaku Extrajudicial Killing mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian setelah melalui rapat komite kode okupasi polri (sidang kode etik), sidang disiplin, dan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri berupa sidang pidana umum dan akan di penjarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kedua, perlindungan hukum yang dapatdiberikan untuk korban yakni aspek ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur dalam KUHAP pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Abtract

This research concludes that: First, law enforcement for Extrajudicial Killing perpetrators receive sanctions in the form of dishonorable dismissal from the police service after going through a police occupational code committee meeting (code of ethics hearing), a disciplinary hearing, and a hearing conducted at the District Court in the form of a general criminal trial and will be imprisoned based on the provisions of the applicable law. Second, the legal protection that can be provided for victims is the aspect of compensation and rehabilitation which is regulated in Article 81 of the Criminal Procedure Code: Requests for compensation and or rehabilitation due to the illegality of arrest or detention or due to the illegality of termination of investigation or prosecution are submitted by the suspect or interested third party to the chairman of the District Court by stating the reasons.

ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTO COPY SURAT YANG DISERTAI ALAT BUKTI LAIN DALAM PERKARA PERDATA

Albert Phebowo — 2025-06-24

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian surat. Yang disertai alat bukti lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPerdata, ialah yang diatur dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dike lola secara elektronik, misalnya e-commerce, dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan pembuktian fotokopi surat atau alat bukti tertulis dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Abtract

This study was conducted with the aim of determining how documentary evidence is regulated under civil procedure law and how strong the probative value of documents is when accompanied by other evidence. Using a normative legal research method, it can be concluded that documentary evidence is regulated in Article 1866 paragraph (1) of the Civil Code and Article 164 HIR/Article 284 RBg. One of the legal provisions regulating documentary evidence outside the Civil Code is that set forth in Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, which has since been revised or amended to include and regulate electronic evidence related to the development of activities and businesses conducted electronically, such as e-commerce, and so on. The probative value of a photocopy of a document or written evidence may be accepted if the photocopy has been compared with the original or if an official has declared it to be consistent with the original and has full and binding probative value.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI POBOYA

Megawati — 2025-06-24

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan penulis, Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Poboya ini sudah cocok dan sesuai apabila melihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang berupa kerusakan. Penegakan hukum tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal. Penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum terkait pertambangan emas ilegal ini tidak terlepas dari pada hambatan-hambatan yang harus dilalui dan hal ini juga yang menjadi faktor penghambat terlaksananya suatu kebijakan dengan baik, namun pihak penegak hukum terus berupaya melakukan yang terbaik demi terlaksananya suatu produk hukum demi tercapainya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pihak kepolisian wilayah hukum Poboya juga terus berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui dalam melakukan penegakan hukum guna memudahkan upaya dalam meminimalisir setiap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Abtract

This study uses empirical research methods. The author concludes that law enforcement by law enforcement officials in Poboya is appropriate and adequate when considering the consequences of these crimes, which cause damage. Law enforcement is carried out solely to deter perpetrators and minimize the occurrence of illegal gold mining crimes. Law enforcement officials in carrying out law enforcement efforts related to illegal gold mining are not immune to obstacles that must be overcome, and this is also a factor that hinders the proper implementation of a policy. However, law enforcement officials continue to strive to do their best to implement legal products in order to achieve order, security, peace, and prosperity in the community. The police in the Poboya jurisdiction also continue to strive to overcome the obstacles encountered in enforcing the law to facilitate efforts to minimize any actions or behaviors that are against the law.

TUGAS DAN FUNGSI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM PENGADUAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLDA SULTENG)

Subriati — 2025-06-24

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah tugas dan fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam penegakan hukum pidana di Polda Sulteng?. Hambatan apa saja yang dialami Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Sulteng?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: SKPT Polda Sulteng dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam penegakan hukum pidana sebagai pintu masuk pertama Polda Sulteng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu salah satunya adalah laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana, memberikan Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan, melakukan pemeriksaan TKP dan menyelesaikan tindak pidana ringan dan penyelesaian gangguan Kamtibmas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Sulteng yaitu berkaitan dengan Tempat Kejadian Perkara yaitu melibatkan beberapa wilayah hukum polda, dalam membuat laporan dan pengaduan di SKPT Polda Sulteng langsung melapor Polda padahal dapat diselesaikan di tingkat Polres, Polsek yang ada dibawah Polda Sulteng, perkara yang dilaporkan/diadukan sudah daluarsa serta jumlah personil SKPT Polda Sulteng belum mencukupi banyaknya beban kerja tentunya akan berkaitan dengan pemberian kualitas pelayanan secara prima.

Abstract

The problem in this research is: What are the duties and functions of the Integrated Police Service Center in enforcing criminal law at the Central Sulawesi Regional Police? What obstacles are experienced by the Integrated Police Service Center at the Central Sulawesi Regional Police? This research is normative and empirical juridical legal research. Conclusions in this research: The Central Sulawesi Regional Police SKPT in carrying out its role and function in enforcing criminal law is the first entry point for the Central Sulawesi Regional Police in providing services to the community in an integrated manner, one of which is reporting and complaining about alleged criminal acts, providing Notification Letters on the Progress of Investigation Results, carrying out crime scene inspections and resolving minor crimes and resolving security and order disturbances in accordance with applicable legal provisions. The obstacle to the Integrated Police Service Center at the Central Sulawesi Regional Police is that it is related to the crime scene, namely involving several regional police jurisdictions, when making reports and complaints at the Central Sulawesi Regional Police's SKPT they immediately report to the Regional Police even though they can be resolved at the level of the Regional Police, the Sector Police under the Central Sulawesi Regional Police, cases that are reported /it is reported that it has expired and the number of SKPT personnel for the Central Sulawesi Regional Police is not sufficient. The workload will of course be related to providing excellent quality of service.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBALAKAN LIAR PADA KAWASAN HUTAN (DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA)

Tauhid R Bulungo — 2025-06-24

Fokus penelitian ini adalah kejahatan pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan hutan di Kabupaten Tojo Una-una. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembalakan liar pada kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pembalakan liar pada kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (sosiolegal research) dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa kejahatan pembalakan liar di Kabupaten Tojo disebabkan oleh tuntutan ekonomi, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tentang kejahatan pembalakan liar dan lemahnya penegakan hukum. Olehnya itu diperlukan peran semua pihak baik dari pemerintah daerah, pihak kepolisian dan dinas terkait dalam hal mencegah dan menanggulangi kejahatan pembalakan liar yang terjadi di Kabuaten Tojo Una-una.

Abtract

The focus of this research is illegal logging crimes committed by communities around forest areas in Tojo Una-una Regency. The problem in this research is what factors cause the occurrence of illegal logging crime in the forest area of Tojo Una-una Regency and what efforts can be made to prevent the occurrence of illegal logging crime in the forest area of Tojo Una-una Regency. The research method used in this study is sociological or empirical legal research (sociolegal research) by examining or analysing primary data and secondary data. Based on the issues raised, it can be concluded that illegal logging crimes in Tojo Regency are caused by economic demands, lack of public understanding of the rules regarding illegal logging crimes and weak law enforcement. Therefore, the role of all parties from the local government, the police and related agencies is needed in terms of preventing and overcoming illegal logging crimes that occur in Tojo Una-una Regency.