ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTO COPY SURAT YANG DISERTAI ALAT BUKTI LAIN DALAM PERKARA PERDATA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian surat. Yang disertai alat bukti lain.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan  bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPerdata, ialah yang diatur  dengan  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,   yang   sekarang   sudah   dilakukan revisi  atau perubahannya, yang memuat  dan mengatur   alat  bukti   elektronik   berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dike lola secara elektronik, misalnya e-commerce, dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan  pembuktian fotokopi surat atau alat bukti tertulis  dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Abtract

This study was conducted with the aim of determining how documentary evidence is regulated under civil procedure law and how strong the probative value of documents is when accompanied by other evidence. Using a normative legal research method, it can be concluded that documentary evidence is regulated in Article 1866 paragraph (1) of the Civil Code and Article 164 HIR/Article 284 RBg. One of the legal provisions regulating documentary evidence outside the Civil Code is that set forth in Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, which has since been revised or amended to include and regulate electronic evidence related to the development of activities and businesses conducted electronically, such as e-commerce, and so on. The probative value of a photocopy of a document or written evidence may be accepted if the photocopy has been compared with the original or if an official has declared it to be consistent with the original and has full and binding probative value.